Tuesday, January 03, 2006

korupsi oh korupsi (3)

sejatinya korupsi itu bukan definisi yang mudah...dengan demikian ia lebih dari tindakan atau tidak bertindak yang boleh-tidak....lebih luas lagi, ia merambah wilayah pantas-tidak pantas atau etika.
untuk boleh-tidak relatif mudah, tinggal dicarikan aturan hukumnya dan diukur berdasarkan acuan tersebut. untuk hla ini saja korupsi sudah dilakukan oleh hampir semua birokrat...bahkan berjamaah (istilahnya bagus sekali...) artinya sistem sudah korup dan seluruh elemen didalamnya sepakat bahwa ini harus dilakukan.
contoh yang paling mudah mengadakan perjalanan dinas fiktif untuk menghabiskan anggaran atau untuk mengisi dana taktis unit kerja atau untuk memberi kado ke hajatan pimpinan...
tidak ada yang merasa hal ini korupsi...dan tidak ada yang merasa hartanya diambil...jadi ok saja.
kalau demikian apa yang akan diberantas ? karena seluruh sistem justru merasa nyaman dengan korupsi sistemik ini...bukankah pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk kado pernikahan staff, atau staff yang sakit atau kedukaan keluarganya ? dari mana mereka mendapatkannya, dari dana pribadi jelas amat minim.....
jadi kenapa korupsi di kalangan birokrat sudah mengakar karena sistem yang sudah korup, bukan orang per orang lagi. PEngurusan ijin, contoh lain lagi, setiap dana dari calo (yang sengaja dipelihara) akan dikumpulkan oleh kepala kantor untuk kemudian didistribusikan ke seluruh staff. apakah negara dirugikan ? tidak, staff rugi ? justru untung....kalau begitu publik yang butuh pelayanan yang rugi, ia harus membayar lebih besar daripada yang seharusnya.

lebih canggih lagi, pengadaan alat tulis suatu unit kerja direstui oleh semua orang untuk dilakukan lewat koperasi karyawan. semua berbahagia, koperasi terasa berguna, staff memperoleh tambahan, kantor mendapat jaminan pasokan, supplier mendapat order....negara rugi karena harganya seharusnya bisa lebih murah. tapi bisa juga tidak, karena kalau supplier yang memasok langsung, pembayaran lama, jadi harga harus dinaikkan juga toh.

Monday, January 02, 2006

korupsi oh korupsi (2)

sejatinya korupsi itu perlu didefinisikan dulu. Kemudian setelah jelas, baru dipikirkan upaya untuk memberantasnya. logikanya sama dengan berburu. harus jelas dulu mahluk yang akan diburu itu seperti apa. contoh mudah soal hadiah atau pemberian dari pihak lain. dalam peraturan kepegawaian disebutkan bahwa pegawai negeri tidak boleh menerima hadiah atau pemberian dalam nama dan bentuk apapun dari pihak lain. kelihatannya definisi ini perlu disempurnakan. dalam kenyataannya, pemberian ini diberikan setelah 'urusan' dengan pegawai ybs selesai. seorang bendaharawan yang membayar tagihan supplier tepat waktu sudah melakukan tugas seperti yang seharusnya dia lakukan. tetapi, karena supplier memperoleh untung dari bisnisnya serta dibayar tepat waktu, disisihkannyalah sebagian untuk bendaharawan ini. tidak ada paksaan. begitu juga tidak ada udang dibalik batu....cukup tanda terima kasih. bila menggunakan aturan diatas, tentu saja pemberian ini tidak diperbolehkan. tetapi dalam prakteknya ada juga pendapat yang menyatakan bahwa sepanjang tidak ada paksaan dan tidak mempengaruhi pekerjaan, mengapa tidak ? toh mereka memperoleh untung dari bisnis selama ini. AKibat dari ketidak jelasan definisinya, maka praktek ini menjadi biasa, bahkan luar biasa kalau tidak dilakukan. kasus yang paling anyar mungkin masih dapat diingat. ketika kpu memberikan hadiah atau kado pernikahan salah satu anggota BPK senilai 50 juta (?). apakah kado ini diberikan kalau ybs bukan anggota bpk yang memeriksa kpu ? tentu tidak. dengan demikian terlalu naif mengatakan bahwa pemberian dari pihak lain itu bebas pamrih. pasti ada pamrihnya. kalau tidak sekarang tentu mereka mengharapkan kerjasama yang baik ini dapat dipelihara untuk bisnis mereka berikutnya. jadi pasti ada pamrih tinggal masalah waktu saja. singkatnya, jangan beranggapan bahwa pemberian tidak memiliki bungkus apapun kecuali terima kasih. buktinya mudah saja...ketika ybs tidak lagi menjadi bendaharawan atau pejabat misalnya, apakah pemberian tadi tetap diberikan ? belum tentu.

berangkat dari hal yang sederhana inilah kekusutan korupsi terjadi. tidak jelas lagi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. semua tentu saja bisa dicarikan 'bungkus' untuk pembenarannya, tetapi esensinya tetap tidak bisa diganti. pemberian, apapun itu sepanjang terkait dengan posisi atau otoritas ybs sebagai aparat negara kapan saja, baik sebelum, ketika dan sesudah berurusan tetap tidak boleh diterima. kelihatannya tidak manusiawi...wong ada orang berterima kasih tulus kok ditolak. tidak apa. mungkin kita mengecewakan beberapa orang yang demikian tetapi dengan itu integritas aparat terhadap ratusan orang yang berpura-pura tulus dengan pemberiannya bisa ditangkal.

Wednesday, December 28, 2005

korupsi oh korupsi...(1)

kalau bicara korupsi, tepatnya pemberantasan korupsi, rasanya hampir setiap orang di Indonesia ini mendadak paham tetang topik ini. Bagaimana tidak, kesengsaraan serta ketidakmajuan bangsa ini secara mudah dituding sebagai akibat dari korupsi. Jadilah korupsi sebagai kambing hitam yang paling enak untuk dituding. Logika berikutnya, kalau 'tersangka' sudah diperoleh, maka tinggal lagi mengeksekusinya. Dengan kata lain, tinggal diberantas saja toh, hilang sudah penyebab banyak problem selama ini.
Tapi apa lacur, pemerintahan berganti, presiden bergiliran...korupsi tetap saja berada dimana-mana. Mulai dari kelas KTP hingga kelas triliun rupiah. Era SBY dicanangkan sebagai era pemberantasan korupsi. Bebarapa kasus berhasil mencuri perhatian, dari apatisme yang sudah terlanjur tumbuh. Mungkin kita bisa kilas balik ke kasus KPU. Dengan teknik audit yang langka, terbuktilah praktek suap-menyuap disana. kemudian dilanjutkan dengan penggerebekan pengacara salah satu gubernur yang diduga kuat akan menyerahkan dana suap...kisah selanjutnya semakin panjang yang terungkap. Tetapi kalau mau jujur...kok lama sekali ya. Kalau kecepatannya seperti ini kapan selesainya ?

korupsi mungkin bisa kita mulai dengan definisi hukumnya dulu. Tindakan yang layak disebut korupsi setidaknya harus memenuhi kriteria : merugikan negara secara materil dan memperkaya diri sendiri.....selain itu ya mungkin cuma pelanggaran administrasi saja. Atau terjadi kerugian negara tetapi pelaku tidak menjadi lebih kaya...atau bahkan pelaku menjadi lebih kaya tetapi negara tidak dirugikan...nah lo.
contoh yang pertama, pelaksana proyek pengadaan barang/jasa, karena keterbatasan pengetahuannya ternyata membeli barang atau jasa yang 'kemahalan'. terminologi ini bisa berarti spesifikasi terlalu tinggi, jenis tidak tepat dan sebagainya. Artinya, dari segi administrasi semua OK, barang/jasa diperoleh dengan harga murah, bisa berfungsi dan sebagainya. Namun terjadi inefisiensi disini. seharusnya, jika panitia bertindak sepatutnya, professional dan memiliki kompetensi ,maka dengan spesifikasi yang lebih rasional dapat diperoleh barang/jasa dengan harga yang jauh lebih murah. apakah negara rugi dalam kasus ini ? tentu saja ya. Tetapi apakah ada unsur memperkaya diri sendiri dari para pelaku tender pengadaaan ? tidak ada. JAdilah tindakan ini bukan korupsi. PAdahal bayangkan berapa banyak proses pengadaan yang tidak efisien...mulai dari training yang asal diselenggarakan tanpa tahu setelah ditraining akan diapakan staff tersebut. padahal training dibiayai oleh pinjaman luar negeri ! bayangkan kerugian ganda yang dialami republik tercinta ini. Pertama harus membayar bunga kedua hasil dari pinjaman mubasir.
Bila dikaitkan lagi dengan hilangnya opportunities dari kegiatan lain seperti pendidikan dasar misalnya karena dananya digunakan untuk membayar hutang, semakin trenyuhlah kita memahaminya.

contoh kedua, para pejabat pemerintahan yang menggunakan otoritasnya untuk memperkaya diri sendiri. Para pemeriksa pajak sering menggertak wajib pajak dengan temuan hasil pemeriksaan yang fantastis. penulis pernah mendapati besarnya pajak yang harus dibayar oleh seorang wp adalah sejumlah rp.100 misalnya. padahal omsetnya penjualannya sendiri selama setahun ya rp 100 itu...artinya ia harus menyetor pajak sebesar penjualan yang diperoleh....lha biaya nya siapa yang bayar ?
setelah memeriksa sebenarnya pajak yang harus dibayar rp 50. tetapi dalam pembicaraan dengan wajib pajak disebutkan nilai 300. tentu saja wp kaget dan minta negosiasi. alhasil tercapailah negosiasi yang menguntungkan semua pihak. pemeriksa mendapat 50, negara mendapat 50. rasanya wajib pajak sudah menghemat 200 kan...ia merasa untung. deal !
apakah negara rugi ? tidak. pemeriksa memperkaya diri sendiri ? ya. korupsi ? tentu tidak.

Friday, December 23, 2005

menambal kebocoran penerimaan pajak

]

Beberapa hari ke depan sampai dengan akhir tahun merupakan titik mendebarkan bagi aparat perpajakan. Bagaimana tidak, dengan target penerimaan yang masih belum tercapai, maka dalam hitungan hari harus diupayakan penerimaan pajak yang masih berkisar pada trilyunan rupiah. Padahal sebelumnya sudah banyak hujatan dan kritik diterima oleh aparat pajak. Dimulai dari kunjungan Presiden SBY dengan meninggalkan serangkaian target, termasuk pencapaian tax ratio 19%. Setelah itu, kalangan pengusaha, kolega dari departemen terkait, Bappenas juga berlomba-lomba menumpahkan uneg-unegnya. Terakhir, Menteri Keuangan sebagai atasan langsung meminta Dirjen Pajak untuk menandatangani kontrak perbaikan kinerja. Jika target tidak tercapai dipersilakan mundur. Hal yang baru pertama kali dilakukan.

Salah satu ukuran kinerja aparat pajak adalah kebocoran penerimaan pajak. Kebocoran penerimaan pajak memiliki karakter yang jauh berbeda dengan kebocoran pengeluaran anggaran. Kasus-kasus korupsi, penyimpangan dan sejenisnya yang menjadi menu harian di berbagai media massa hampir semua adalah kebocoran pengeluaran. Kebocoran pengeluaran memiliki limit dimana kebocoran tidak mungkin lebih besar dari anggaran yang disediakan.

Kebocoran penerimaan jauh lebih rumit. Limitnya sulit ditentukan, maksimal sebesar potensi penerimaan. Padahal potensi sendiri lebih sulit menentukannya. Disamping itu kebocoran penerimaan juga lebih mudah untuk ditutupi oleh pelakunya. Untuk itu pemahaman mengenai jenis kebocoran akan dapat membuka jalan untuk mengatasinya.

Jenis kebocoran penerimaan

Kebocoran penerimaan dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan besar. Pertama, potensi yang ada tidak terjaring. Kebocoran penerimaan yang tergolong dalam jenis ini adalah tidak terdaftarnya orang atau badan yang seharusnya mendaftar sebagai wajib pajak. Dengan kata lain, orang atau badan yang sudah seharusnya memiliki NPWP ternyata belum.

Besarnya potensi kebocoran jenis ini tidak dapat diprediksikan secara pasti. Namun indikasi dari banyak data sekunder menunjukkan potensi yang luar biasa besar. Beberapa sumber data seperti jumlah pemegang kartu kredit (sekitar 5 Juta orang), kepemilikan mobil baru (sekitar 400.000 orang per tahun), kepemilikan apartemen, pengusaha kecil dan menengah terdaftar, yayasan dan lembaga nirlaba lain termasuk lembaga donor, LSM dan sebagainya sebenarnya menyisakan lahan yang masih cukup luas. Penambahan NPWP masih dapat diupayakan dengan memperhatikan potensi diatas.

Kedua, kebocoran dari wajib pajak yang sudah memiliki NPWP namun belum menyetorkan pajaknya dengan jumlah yang benar. Terutama Wajib Pajak orang pribadi. Wajib pajak pribadi yang memiliki penghasilan besar namun jumlah pajak yang dibayarkan amat minim merupakan sumber kebocoran jenis ini.

Pegawai negeri dan ABRI yang memiliki penghasilan tambahan tentu harus memasukkan jumlah penghasilan extra ini kedalam SPT nya. Pengusaha perorangan, pemilik usaha pribadi juga masih belum semua membayar pajak sesuai dengan penghasilannya. Selama ini mereka membayar pajak dengan jumlah tetap. Bukannya berdasarkan besaran penghasilan aktual. Pekerja independen, para professional seperti dokter, notaris, akuntan, konsultan, arsitek, artis atau selebritis, pengacara, juga merupakan potensi penerimaan yang luar biasa. Bila pajak penghasilan dikenakan berdasarkan jumlah yang sebenarnya maka besar potensi peningkatan penerimaan pajak dari mereka.

Ketiga, kebocoran dari proses pemeriksaan pajak. Ketika wajib pajak sudah memiliki NPWP, sudah memasukkan SPT, maka kebenaran dari SPT harus diperikas. Dari hasil pemeriksaan diperoleh temuan berupa ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Kebocoran terjadi ketika pemeriksa menemukan bahwa wajib pajak masih kurang menyetor atau membayar pajak namun keduanya ‘bermain mata’.

Kesepakatan yang terjadi, apapun itu, pasti merugikan penerimaan negara. Karena dari jumlah yang seharusnya dibayarkan ke kas negara akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama bagian untuk kas negara (agar pemeriksaan terlihat menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara), biasanya kecil saja. Kedua untuk wajib pajak sendiri sebagai bagian dari penghematan pajak. Ketiga untuk pemeriksa sebagai ‘kompensasi’ atas kebijakannya membagi jumlah pajak tadi menjadi menjadi 3 bagian.

Potensi penerimaan dari kebocoran ini sulit diduga. Karena hanya pemeriksa dan wajib pajak yang tahu besarnya pajak yang seharusnya disetorkan. Klaim bahwa kebocoran pajak jenis ini 40% oleh pengamat tentu harus dipertanyakan metodologi serta data yang digunakan. Ketika kesepakatan terjadi antara wajib pajak dengan pemeriksa, tentu dokumen pendukung sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlihat lagi jejak ‘penyesuaian’ tadi.

Keempat adalah kebocoran penerimaan dari eksploitasi atas celah-celah hukum (loopholes). Investor perusahaan multinasional kerap menggunakan kelemahan legalitas yang ada untuk keuntungan mereka. Keuntungan disini bisa berupa keuntungan worldwide yang merupakan agregasi dari seluruh unit usaha di berbagai negara. Cara yang paling umum digunakan adalah transfer pricing dan pengalihan keuntungan (profit shifting). Dengan jaringan perusahaan yang luas, mereka dapat mendisain transaksi usaha. Unit usaha di Indonesia dapat dijaga agar senantiasa rugi lewat mekanisme transfer pricing (penetapan harga jual ekspor terlalu rendah atau harga beli impor bahan baku terlalu tinggi). Dengan demikian keuntungan berpindah ke unit usaha di negara lain yang mengenakan pajak lebih rendah. Demikian juga dengan pengenaan charge, fee, royalti dan sebagainya dari kantor pusat yang akhirnya menggerogoti keuntungan unit usaha di Indonesia.


Menambal kebocoran penerimaan

Tergantung pada jenisnya, maka diperlukan pendekatan yang berbeda untuk masing-masing kebocoran. Untuk kebocoran jenis pertama, aparat pajak berdasarkan data sekunder yang dimiliki sebenarnya dapat mengenakan NPWP secara jabatan. Artinya, bila selama ini NPWP diberikan atas permintaan calon wajib pajak, berdasarkan pasal 2 Ayat 4 UU Nomor 16/2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, aparat pajak dapat mengenakan NPWP tanpa ada permintaan dari yang bersangkutan. Dengan adanya NPWP tersebut, terbuka jalan untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut. Dengan bekal legalitas ini upaya yang perlu dilakukan adalah pengolahan bank data yang ada untuk menjaring wajib pajak baru. Diperlukan kerja keras dari aparat perpajakan selain canvassing dan penyisiran wajib pajak yang dilakukan selama ini.


Jenis kedua membutuhkan intensifikasi pemeriksaan pajak. Pemeriksaan atas wajib pajak perorangan jelas membutuhkan waktu dan energi yang lebih besar. Hasilnya belum tentu lebih besar dibandingkan pemeriksaan atas wajib pajak badan. Namun dengan pemeriksaan intensif, maka diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan akan meningkat. Selanjutnya dapat secara signifikan berperan dalam peningkatan penerimaan yang sustainable.

Untuk memperkuat upaya pemeriksaan, sekali lagi berdasarkan data sekunder yang dimiliki, dapat dimulai implementasi pidana perpajakan. Berdasarkan pasal 39 UU Nomor 16/2000 sudah diatur mengenai sanksi pidana pajak berupa hukuman penjara. Tergolong melakukan pidana pajak antara lain mereka yang secara sengaja tidak mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar yang berakibat pada kerugian negara.

Tuntutan pidana pajak untuk kasus seperti diatas sampai saat ini belum pernah dilakukan oleh aparat dan tidak jelas mengapa demikian. Padahal seperti para pejabat negera, daftar kekayaan mereka sudah terpampang di KPKPN atau kini KPK. Tinggal lagi kemauan untuk membandingkan besaran kekayaannya dengan jumlah pajak yang dibayarkan sebagaimana dilaporkan dalam SPT mereka.

Jenis kebocoran golongan ketiga lebih sulit. Oknum pemeriksa dan wajib pajak nakal pasti akan menempuh jalan negosiasi. Kesepakatan ini jelas akan menguntungkan keduanya. Negaralah satu-satunya pihak yang dirugikan. Untuk itu dibutuhkan terobosan berani dan radikal untuk memutus rantai kolusi. Salah satunya pernah penulis usulkan yaitu dengan memberikan ‘pengampunan’ berupa pemberian discount bagi wajib pajak yang melaporkan aparat yang menawarkan atau melakukan kolusi. ‘Dosa-dosa’ wajib pajak yang berkolusi ‘dilupakan’ untuk mencapai prioritas utama yaitu membersihkan aparat. Dengan demikian aparat akan berpikir panjang untuk mengajak berkolusi. Disamping itu, wajib pajak memperoleh insentif untuk melaporkan pemeriksa yang nakal. Dengan sistem yang ada saat ini, karena tidak ada insentif, maka kebersihan aparat pajak lebih tergantung pada upaya pembersihan internal.

Terakhir, dibutuhkan kajian yang mendalam, konsisten serta tepat waktu untuk segera menutup dan meminimalkan celah hukum yang tersedia.

Penutup
Terlepas dari segala kritik, kinerja aparat pajak selama ini tentu tidak dapat diabaikan begitu saja. Prestasi berupa tercapainya target penerimaan pajak selama dekade terakhir tentu harus diberikan appresiasi. Kini bahkan penerimaan negara dari pajak sudah merupakan tulang punggung APBN. Bahwa masih ada kekurangan yang masih dapat diperbaiki tentu harus diupayakan segera. Pengungkapan indikasi kebocoran penerimaan pajak tanpa data yang jelas serta ketidakpercayaan pada mereka antara lain dengan pembuatan kontrak dikhawatirkan dapat melemahkan moral kerja aparat pajak. Hal ini jelas kontra-produktif dengan upaya peningkatan penerimaan negara. Padahal yang perlu diupayakan saat ini adalah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak antara lain dengan cara menambal kebocoran penerimaan.
[1] Mahasiswa Program S3 Ilmu Manajemen FE –Universitas Indonesia

thr untuk pegawai negeri dan korupsi

Pada pemunculan di salah satu stasiun televisi, Menteri Perhubungan yang baru, dalam kaitannya dengan transportasi lebaran, mengungkapkan tekadnya untuk memberantas pungutan liar di jalan-jalan raya termasuk memecat anggotanya.

Pada sisi yang lain, salah satu program jangka pendek dari Menteri Tenaga Kerja yang baru juga berkaitan dengan hari raya yaitu memastikan bahwa pengusaha memberikan THR. Upaya ini merupakan penegakan Peraturan Menaker Nomor Per-04/Men/1994 Untuk memperkuat, Menaker yang baru juga telah menerbitkan Surat Nomor B.904 dan Surat Edaran nomor SE 903 termasuk mengingatkan pengusaha akan sanksi yang menanti bagi yang mampu namun lalai yaitu denda Rp 100.000 atau kurungan 3 bulan.

Menjelang lebaran, muncul fenomena baru dalam interaksi kehidupan masyarakat. THR yang diberikan pengusaha kepada pegawainya menular. Anggota masyarakat yang berinteraksi dengan pegawai tadi juga akan meminta THR. Untuk itu pembantu rumah tangga, pengantar koran, petugas kebersihan, satpam dan sebagainya menjadi ‘wajib’ diberikan THR juga. Meskipun masih dalam jumlah yang bervariasi.

Pemerintahan SBY dalam program 100 hari kerja pertama sudah menjanjikan aksi-aksi yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk merealisasikannya tentu dibutuhkan mesin birokrasi yang bernama PNS. Dengan jumlah 3.648.005 pegawai, bila THR diberikan sebesar Rp. 500.000 per PNS, maka dibutuhkan setidaknya 1,8 Trilyun rupiah. Tentu bukan jumlah yang sedikit. Sayangnya tidak terdengar rencana pemberian THR kali ini. Bisa jadi karena gaji ke-13 yang ‘kepagian’ sudah diberikan pada pertengahan tahun ini untuk mengantisipasi tahun ajaran baru.

Tidak adanya THR dikhawatirkan akan membuat program 100 hari tadi tidak terlihat hasilnya. Bagi masyarakat awam, bila pungli, calo tiket dan sejenisnya masih ada, maka pemerintahan baru dipersepsikan sama saja dengan yang terdahulu. Oleh karena itu kebijakan untuk tidak memberikan THR kepada PNS terasa ganjil karena :
- Inkonsistensi. Menaker sebagai wakil pemerintah justru akan menegakkan aturan pemberian THR oleh pengusaha termasuk pemberian sanksi, pemerintah sendiri malah tidak memberikannya.
- Menghambat upaya pemberantasan korupsi yang dicanangkan. Program kerja 100 hari SBY termasuk pemberantasan korupsi di semua lini. Tentu dibutuhkan butuh mesin birokrasi yang bernama PNS. Padahal PNS justru sedang bersusah payah mencari ‘penghasilan tambahan’ yang sedikit banyak merupakan korupsi terselubung.

Apa akibat buruk dari kebijakan tidak diberikannya THR untuk PNS ? Yang jelas, mereka akan berusaha mendapatkan penghasilan tambahan. Karena lebaran membawa pengeluaran tambahan. Upaya ini bisa dilakukan baik sendiri-sendiri maupun kolektif. Bentuk dan modus operandi yang terjadi antara lain :
Pertama, bagi aparat yang memiliki keleluasaan waktu. Mencari penghasilan tambahan dilakukan antara lain dengan membolos dari kantor.
Kedua secara kolektif instansi yang berfungsi untuk pelayanan kepada masyarakat, akan meminta sumbangan sukarela kepada masyarakat. Karena masyarakat kita relatif memiliki tenggang rasa yang tinggi serta pemaaf, maka permintaan sumbangan ini dianggap wajar.
Ketiga aparat yang memiliki otoritas penegakan aturan secara kolektif akan melakukan upaya pengumpulan dana lewat ‘ancaman’ penggunaan otoritasnya. Pungutan liar di jalan-jalan raya, permintaan sumbangan ke pengusaha oleh aparat keamanan dan sejenisnya merupakan cara yang sering digunakan.
Keempat aparat yang tidak melayani publik secara langsung, tidak memiliki otoritas namun menguasai alokasi dana anggaran. Mereka akan membentuk dana taktis yang bersumber dari komisi rekanan/supplier atau bahkan permintaan sumbangan.Umumnya para rekanan merasa bahwa prospek bisnisnya akan terancam bila permintaan ini ditolak.

Tanpa adanya sanksi, maka dampak dari perilaku diatas sangat buruk. Atas nama lebaran atau untuk menutupi pengeluaran ekstra maka tindakan-tindakan tadi menjadi ‘boleh’ dilakukan. Lebih jauh lagi, bila secara kolektif suatu unit kerja dalam suatu instansi sepakat untuk membentuk dana taktis lebaran untuk kemudian dana tersebut dibagikan sebagai THR kepada pegawainya, maka akan terjadi korupsi massal.

Pasca lebaran, justifikasi ini akan memperoleh penguatan dan cenderung diulangi bila tidak ada sanksi yang diberikan. Oleh karena itu, ancaman dari Menteri Perhubungan untuk memecat aparatnya yang curang menjadi menarik untuk ditunggu realisasinya.

Untuk mencegah terbentuknya perilaku individu dan kolektif demikian,maka pemberian THR kepada PNS kali ini patus dipertimbangkan dengan alasan sebagai berikut:
Pertama, pemberian THR akan dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah peduli kepada kesejahteraan aparatnya. Mengutip Stephen Robbins pakar dalam Organizational Behaviour, sinyal itu penting diberikan dalam rangka upaya perubahan perilaku kolektif.
Selama ini pemerintah tentu paham tentang minimnya kesejahteraan dan fasilitan kerja PNS. Namun tidak terlihat sinyal bahwa akan dilakukan tindakan perbaikan. ‘Pembiaran’ ini akan dipersepsikan oleh PNS bahwa mereka harus mencukupi diri sendiri. Dengan demikian berbagai cara ‘kreatif’ dapat ditolerir.
Kedua, sinyal yang ditindaklanjuti misalnya dengan pemberian sanksi justru menimbulkan trust bagi PNS. Kedepan, PNS percaya bahwa pemerintah memiliki serangkaian upaya perbaikan kesejahteraan.

Pemberian THR dengan demikian lebih berfungsi sebagai ‘pintu masuk’ bagi upaya perbaikan kinerja birokrat. Perbaikan kesejahteraan, pemberian sanksi dan rasionalisasi beban kerja harus dirancang menjadi upaya integral dalam menindaklanjuti sinyal tadi. Momentum lebaran dapat digunakan untuk memberantas korupsi di mesin birokrasi. Karena justru mesin ini yang akan digunakan untuk pemberantasan korupsi diluar.

[1] Mantan PNS dan Mahasiswa Program S3 – Ilmu Manajemen FE – Universitas Indonesia

korupsi (bukan lagi) pelumas birokrasi

Boleh percaya boleh tidak. Penelitian menemukan bahwa pada tingkatan tertentu korupsi justru diperlukan. Korupsi dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam berurusan dengan birokrat. Oleh karenanya, grease effect kerap dikutip sebagai korupsi sebagai pelumas birokrasi.

Tidak usah jauh-jauh. Pengurusan dokumen seperti SIM,Paspor, perpanjangan STNK, KTP dan sebagainya saat ini, jauh lebih ‘murah’ jika kita menyediakan uang extra. Bila tidak, bisa dihitung berapa waktu yang harus dihabiskan. Belum lagi jika dokumen tidak lengkap, atau pejabat yang bersangkutan tidak ditempat.

Tetapi apa lacur, fenomena ini bergerak ke arah bandul yang salah. Korupsi telah menjadi bahan bakar birokrasi. Pelayanan yang standar baru tersedia jika didorong oleh bahan bakar yang bernama uang extra. Untuk pelayanan prima, tentu dibutuhkan lebih banyak lagi. Termasuk disini untuk pelanggaran aturan. Bisa tetap dilayani selama bahan bakar cukup.

Pergeseran ini mungkin dapat menerangkan gejala korupsi yang mewabah ke semua tingkat. Bagaimana mungkin pengusaha diminta menghentikan pemberian tip di Bea Cukai, jika tanpanya urusan bisnis (baca:pelayanan) berjalan lambat. Padahal kecepatan proses dokumen adalah salah satu faktor penunjang bisnis mereka.

Selain pelayanan publik, korupsi juga menggerakkan mesin kegiatan pemerintahan. Unit-unit birokrasi berjuang untuk mendapatkan jatah anggaran semaksimal mungkin. Dengan jatah anggaran yang cukup, akan diperoleh bahan bakar yang cukup untuk peningkatan kesejahteraan staff.

Contoh sederhana seoraing PNS yang diminta melakuan perjalanan dinas keluar kota. Selama ini, sisa dari uang perjalanan dianggap sebagai tambahan dari gajinya. Bila perjalanan diharuskan berjalan seperti aturan, ia justru akan nombok. Dengan hari perjalanan yang persis sama, akomodasi dan sebagainya harus dibayar sendiri plus biaya komunikasi dengan keluarganya, bukannya sisa uang perjalanan yang diperoleh. Bisa dipastikan mereka justru enggan melakukan perjalanan dinas.

Distribusi ‘dana tidak resmi’ KPU memberikan sedikit gambaran kepada kita, bagaimana kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dicoba untuk ditambal termasuk dengan mendistribusikan sebagian dana rekanan kepada para pegawai. Hal yang sama juga terjadi di instansi-instansi lain. Tanpa memperhatikan sumber pendanaannya lagi, entah dana yang sah ataupun tidak sah. Jadi selain anggaran resmi, unit-unit kerja pun giat mengumpulkan dana-dana lain, karena mereka tidak dapat mengutip dari masyarakat.

Ini dilakukan karena korupsi dan kesejahteraan senantiasa ditempatkan pada kutub yang berseberangan. Kita tidak diberi pilihan lain. Dengan meningkatkan kesejahteraan, dan hanya inilah jalan keluarnya, maka korupsi birokrasi dapat ditumpas. Pilihan lain, tidak ada peningkatan kesejahteraan (baca: kenaikan gaji) maka korupsi birokrasi tetap tidak terselesaikan. Faktanya APBN tidak sanggup menyediakan anggaran untuk kenaikan gaji yang ideal.

Ketika dilakukan upaya lain yaitu menumpas korupsi birokrasi apa adanya, ada ancamam lain yang perlu diperhitungkan. Mesin birokrasi akan berjalan melambat. Karena korupsi selama ini dinikmati oleh seluruh jajaran birokrasi. Sebagian besar untuk meningkatkan kesejahteraan aparatnya. Boleh dicoba untuk menegakkan seluruh aturan kepegawaian termasuk datang dan pulang kantor tepat waktu tetapi mereka hanya memperoleh gaji tanpa extra lainnya. Dapat dipastikan justru kontra produktif.

Peningkatan Kesejahteraan

Menurut hemat penulis, pilihan yang tersedia tidaklah hanya menaikkan gaji PNS saja. Pemaknaan kesejahteraan dapat dipahami berdasarkan tiga hal.
Pertama, jenis tanggungjawab yang diemban PNS yang bersangkutan. Drs Gandhi, mantan kepala BPKP, mengatakan dalam kuliah di kelas, bahwa gaji satpam harus dibedakan antara satpam gudang beras dengan satpam gudang uang. Illustrasi sederhana yang diberikan merujuk kepada tanggungjawab PNS. PNS yang memegang kewenangan anggaran, misalnya pimpinan proyek, bendahara dan sebagainya harus digaji lebih besar. Demikian juga para pemeriksa pajak, pegawai Bea-Cukai, pengawas perijinan, pengawas pencurian listrik dan sebagainya. Mereka yang sedikit banyak menentukan penerimaan/pengeluaran anggaran negara harus digaji lebih besar. Tugas mereka memiliki impak besar terhadap keuangan negara. Oleh karena itu mereka patut mendapatkan gaji yang besar. Paradoks harus dihindari. Mereka berkutat dengan penerimaan negara dalam satuan milyar rupiah, sementara pada kehidupan nyata, mereka harus berjuang untuk mendapatkan beberapa ratus ribu untuk kontrak rumah atau biaya sekolah. Jauhkan mereka dari pencobaan.

Kedua, tingkatan golongan PNS. Pada awal masa kerja seorang lulusan SMA, ia diberikan golongan II A. Gaji yang diterima tidak berbeda jauh Upah Minimum Regional (UMR) propinsi DKI. Artinya lulusan tadi hampir sama penghasilannya jika ia menjadi birokrat atau buruh pabrik. Apa yang terjadi 10, 20 atau bahkan 30 tahun kemudian ? Disparitas penghasilan semakin jauh. Seorang PNS sarjana dengan masa kerja 15 tahun hanya mendapat kurang dari 3 Juta rupiah. Jangan lagi jika gaji pejabat eselon I dibandingkan dengan penghasilan rekan kuliahnya yang berkarir di swasta. Artinya semakin lama seseorang berkarir, semakin besar disparitas gajinya.

Lebih jauh lagi jika kita menganalisa uang pensiun. Setelah memasuki usia pensiun, maka masalah baru muncul. Penghasilan lain-lain terhenti. Uang pensiun hanya 75% dari gaji pokok. Sementara itu, kesehatan sudah menurun dan semakin memerlukan biaya yang lebih besar. Belum lagi jika ia belum memiliki rumah. Lengkap sudah perbedaan dirinya dengan rekan kuliah yang berkarir di sektor swasta. Bisa dimengerti, meskipun tidak dibenarkan, jika mereka berupaya menumpuk cadangan untuk menghadapi masa gelap tadi.

Tentu tidak bisa serta merta tingkat penggajian dan pensium disamakan dengan sektor swasta. Solusinya adalah benefit non gaji. Struktur penggajian di perusahaan swasta besar dan stabil umumnya secara nominal tidak merupakan yang tertinggi. Tetapi mereka memiliki keunggulan dalam mengikat pegawainya agar betah yaitu benefit non gaji. Untuk para pegawai, disediakan fasilitas non gaji seperti : kendaraan kantor, pinjaman tanpa bunga, fasilitas cicilan rumah, perawatan kesehatan yang memadai dan sebagainya.

Bila birokrasi disamakan dengan perusahaan besar, tentu benefit harus ditingkatkan. Uncertainty harus dikurangi. Setiap PNS agar diusahakan memiliki kepastian masa depan. Kepastian bahwa ketika ia sakit, termasuk hanya sakit flu, perawatan tersedia dan memadai. Demikian juga ketika anaknya akan masuk sekolah, pemerintah menjamin lewat skema pendidikan khusus PNS. Transportasi ke tempat kerja juga disediakan dalam bentuk antar jemput. Ketika ia pensiun, ia sudah memiliki rumah tinggal, karena perumahan disediakan (meskipun sederhana) sejak awal. Intinya, benefit membuat gajinya tidak perlu dialokasikan untuk perumahan, transport, pendidikan serta kesehatan. Ketika ia pensiun pun tidak perlu khawatir akan jaminan kesehatan serta pendidikan tinggi anak-anaknya. Pemerintah perlu memiliki universitas, rumah sakit yang diperuntukkan bagi anak-anak PNS. Kepastian mengurangi naluri orang untuk menumpuk cadangan untuk kesejahteraannya.

Terakhir, lokasi kerja PNS. Bila UMR ditetapkan berdasarkan tingkat kemahalan suatu daerah, maka gaji PNS pun demikian. Upaya untuk menyusun index kemahalan suatu daerah harus dimulai. Komponen biaya transport ke tempat kerja di Jakarta tidak bisa sama dengan kota kecil. Tidak heran jika pegawai Bea Cukai di Jakarta memiliki kebutuhan yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang ada di luar Jawa. Sehingga dorongan untuk pemenuhannya pun lebih kuat. Tunjangan biaya hidup yang berbeda antar daerah perlu disusun segera. Revisi setiap tahun perlu dilakukan juga untuk menjamin akurasinya.

Keseluruhan langkah tadi akan memakan biaya yang jauh lebih rendah ketimbang menaikkan gaji secara umum. Memang pada akhirnya struktur penggajian akan lebih rumit dan tidak ada struktur penggajian yang fit for all. Karena gaji akan ditetapkan berdasarkan tanggung-jawab dan lokasi kerja. Untuk keseluruhan PNS disediakan benefit non gaji yang dirancang untuk cukup memenuhi kebutuhan standar mereka dan keluarga.

Dengan demikian kita tidak terjebak pada dilema yang tidak berujung dan upaya pemberantasan korupsi di birokrasi bisa dimulai. Tanpa harus kuatir akan kontra produktif. Peningkatan kesejahteraan dan pemberantas korupsi bisa berjalan seiring dengan dana yang lebih terjangkau oleh APBN.

[1] Mantan PNS sebagai auditor pemerintah

Gaji ke 13, kenaikan gaji atau rasionalisasi PNS ?

Khusus tahun 2004, Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diberikan gaji ke 13. Entah terkait dengan kampanye atau tidak,namun kalau ada kelompok pekerja yang paling menarik perhatian di negara ini, tentulah PNS. Setiap tahun, rencana kenaikan gajinya pasti mendapat porsi berita di berbagai media juga gaji ke 13 nya. Padahal untuk pekerja di swasta kedua hal tersebut lumrah dan bukan hal luar biasa.

Bila dulu kelompok ini merupakan motor penggerak mobilisasi suara untuk partai tertentu, kini selain suaranya tidak terdengar lagi bahkan tidak ada capres yang berani berkomitmen untuk perbaikan nasib mereka. Sungguh seperti habis manis sepah dibuang.

Dengan kekuatan 3.648.005 orang , PNS merupakan kelompok pekerja yang memiliki beberapa keunikan. Pertama, sumber gaji mereka adalah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Sehingga fokus pekerjaan dan pelayanan seharusnya adalah masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Masyarakat kerap mengeluh karena harus mengeluarkan uang ekstra ketika hendak mendapatkan pelayanan yang wajar. Keunikan kedua adalah gaji yang tidak cukup bahkan untuk hidup normal. Ajaibnya, setiap dibuka lowongan untuk posisi pegawai negeri selalu dibanjiri peminat. Bahkan orang rela bila harus menyediakan pelicin.

Dilema pengelolaan PNS sudah sejak orde baru. Banyak orang yakin bahwa salah satu kunci (bukan satu-satunya) untuk peningkatan kinerja PNS adalah kenaikan gaji dan fasilitas. Dipihak lain, setelah menghitung dana yang dibutuhkan, keputusannya selalu sama. Tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan. Sehingga hanya dikabulkan sebagian kecil saja. Nilainya bahkan tidak dapat menutup nilai inflasi setiap tahunnya.

Terakhir Meneg PAN mengemukakan 4 (empat) opsi untuk menaikkan pendapatan pegawai negeri. Opsi-opsi tadi membutuhkan anggaran berkisar dari 84 Triliun (dengan kondisi seperti sekarang-tidak ada perubahan) hingga 226 Triliun ( minimal gaji 800 ribu dan maksimal 10 Juta). Realitanya APBN saat ini hanya ada dikisaran Rp. 330 Triliun, sehingga opsi terakhir yang memakan 70% dari APBN, jelas tidak mungkin dilakukan.

Sedemikian dilematisnya permasalahan ini tidak heran jika tidak ada calon presiden yang berani berjanji untuk perbaikan nasib PNS. Lebih baik mempertahankan status quo. Padahal tanpa disadari, dampak dari status quo sungguh dahsyat. Selain pelayanan publik kelas kambing, KKN di lingkungan PNS justru sudah ?naik kelas?. Kini KKN sudah berbasis sistem, bukan lagi aktor. Jadi, jangan bayangkan ada seorang PNS yang ber KKN. Era reformasi KKN justru sudah menyebar ke tingkatan unit organisasi, bahkan lintas organisasi. Proyek disuatu instansi berarti seluruh staff akan memperoleh bagian, termasuk bagian untuk instansi pemeriksa nanti. Semua bekerja sama dengan harmonis,senasib sepenanggungan, satu tujuan dengan biaya yang ditanggung masyarakat.

Perbaikan pengelolaan penghasilan PNS secara struktural dapat dilakukan lewat 3 (tiga) langkah strategis yang berurutan. Pertama penetapan index gaji sesuai lokasi kerja, kedua rasionalisasi beban kerja dan terakhir adalah penerapan hukuman dan penghargaan.

Index gaji

Struktur penggajian PNS memang tergolong unik. Dengan struktur yang ada sekarang, semakin lama seseorang mengabdi plus kualifikasi akademik yang semakin tinggi, maka ia akan semakin ?miskin?.

Seorang lulusan SLTA akan memulai karirnya di golongan II A dengan gaji pokok Rp. 725.000. Lebih tinggi dibandingkan dengan gaji pekerja di pabrik dengan UMR DKI Jakarta yang hampir mencapai Rp. 700,000. Sarjana yang baru lulus dengan masa kerja 0 (nol) tahun akan memperoleh gaji pokok Rp. 900.000. Tidak terlalu berbeda jauh dengan apa yang diberikan oleh sektor swasta.

Namun seorang PNS lulusan S2 dari luar negeri yang sudah mengabdi 15 (lima belas) tahun hanya memperoleh kurang dari Rp. 2 Juta rupiah termasuk seluruh tunjangan dan honor. Padahal ia sudah berada pada tingkat pengambilan keputusan. Tidaklah mengherankan bila KKN dimulai dari instansi pemerintah. Karena PNS yang sudah memilikiotoritas justru yang relatif lebih miskin.

Saat ini penggajian diberikan atas dasar golongan dan masa kerja. Seorang PNS akan mengukur kecukupan pendapatannya dengan kemampuannya memenuhi kebutuhan fisik (makan minum, transportasi, perumahan) dan kebutuhan akan pendidikan. Setelah tercukupi, maka ia akan menabung.

Kebutuhan fisik tergantung pada lokasi kerja. Sebagai gambaran, PNS di Jakarta yang berkeluarga dan memiliki anak membutuhkan biaya makan siang di kantor, transportasi, sewa rumah, listrik serta sekolah anak dan transpornya paling sedikit Rp. 1.700.000. Bila ia dapat memperoleh jumlah tersebut, maka ia baru memenuhi kebutuhan minimumnya. Dengan jumlah penghasilan yang sama bila ia berdinas di luar Jawa, justru bisa menabung.

Index disusun berdasarkan lokasi kerja. Pemerintah harus dapat menetapkan suatu index biaya hidup yang layak, dimana seluruh kebutuhan fisik dan pendidikan tercakup disana. Index bisa disusun berdasarkan kabupaten.

Penggunaan index tidak perlu merubah struktur gaji saat ini. Artinya, struktur penggajian sekarang ini tetap dapat digunakan. Untuk menghitung gaji seorang PNS tinggal mengalikan dengan angka index. Sedapat mungkin index diperbaharui setiap tahun dengan memperhitungkan tingkat inflasi lokal.

Penggunaan index akan menghasilkan tingkat penggajian yang dapat memenuhi kebutuhan fisik PNS dimana saja ia berdinas. Efek lain yang dihasilkan adalah tidak adanya penolakan bila dimutasi ke daerah lain. Karena dimana pun ia bertugas, maka penghasilannya tetap dapat menutupi biaya hidupnya.
Terakhir, biaya yang dibutuhkan untuk opsi ini dipastikan dapat dijangkau oleh anggaran negara. Karena tidak seluruh PNS akan mendapatkan kenaikan gaji. Dibandingkan dengan praktek selama ini dimana kenaikan gaji diberikan merata berdasarkan golongan, maka PNS yang hidup di kota besar atau di daerah yang mahal tetap akan mengeluh kekurangan. Sementara itu PNS ditempat lain akan ?kelebihan? dan tentu mereka tidak pernah terdengar bersuara.

Rasionalisasi

PNS adalah pekerja yang tidak memiliki job description yang jelas, terukur dan individual. Tidak heran hingga kinerja seorang PNS diukur atas ukuran-ukuran umum seperti loyalitas, kesetiaan pada negara, kepatuhan kepada atasan dan sebagainya. Menyimpang dari kebiasaan umum. Padahal dengan uraian kerja yang rinci per individu, maka kinerja seseorang dapat diukur. Pemberian penghargaan atau hukuman itu sendiri kemudian menjadi serba jelas.

Rasionalisasi beban kerja bukan selalu berarti rasionalisasi jumlah PNS. Beban kerja yang dirasionalkan diperkirakan akan membuka betapa PNS merupakan penganggur terselubung yang besar. Tugas rutin yang harus dilakukan umumnya dapat dikerjakan lebih cepat, tetapi karena menunda pekerjaan tidak pernah diberi hukuman,maka penundaan terjadi dimana-mana. Lebih buruk lagi, masyarakat terpaksa memberikan pelicin. Jadi penundaan justru bisa menghasilkan pendapatan tambahan. Tidak heran bila proses pengurusan ijin, dokumen dan sebagainya tidak pernah cepat dan tepat waktu.

Dengan demikian harus diupayakan kesibukan-kesibukan bagi PNS. Bisa dimulai dari yang mudah dan murah. Misalnya, penyusunan arsip dan dokumen agar lebih rapi dan teratur. Pekerjaan lain seperti penambahan tenaga untuk pelayanan masyarakat seperti perijinan agar lebih cepat, bahkan pemeliharaan kebersihan ruang kerja seharusnya dapat dilakukan oleh PNS sendiri. Pelayanan masyarakat lainnya adalah peningkatan frekuensi kunjungan lapangan untuk memonitor keadaan pelayanan, memeriksa lampu jalan yang mati, memastikan tidak ada kabel listrik yang terganggu oleh ranting pohon, mendata jalan yang berlubang dan sebagainya.

Penghukuman dan penghargaan

Rasionalisasi menghasilkan ?pekerjaan tambahan? agar PNS tidak menganggur (baik terselubung maupun terbuka). Bila uraian kerja sudah ditetapkan, pengukuran sudah dilakukan,maka mekanisme hukuman dan penghargaan dapat dilakukan.
Selama ini hukuman diberikan kepada PNS yang berbuat kriminal. Jarang PNS ditindak karena pungli atau memungut suap, apalagi PNS yang melayani masyarakat dibawah standar.

Upaya hukuman dan penghargaan ini dapat dilakukan agar PNS yang tersisa secara alamiah adalah PNS yang berkualitas. Rasionalisasi terjadi secara alamiah dimana orang-orang yang tidak bisa memenuhi kriteria dipersilakan keluar.

Ditengah hingar bingar kampanye calon presiden, PNS jangan dilupakan. Bila pada waktu yang lalu suara PNS dimobilisasi oleh pihak tertentu, maka kini dengan kebebasan yang dimiliki, rencana pengelolaan yang masuk akal jelas akan disambut baik. Bukan hanya sekedar kenaikan gaji yang tidak jelas sumber dananya. Bukan juga status quo yang secara jujur tidak disukai oleh mayoritas PNS.

Dengan jumlah PNS diatas plus istri/suami dan anak, maka potensi pemilih dari PNS jelas bukan jumlah yang sedikit. Tinggal lagi membuat kebijakan yang tepat.

Thursday, December 15, 2005

menambal kebocoran penerimaan pajak

Beberapa hari ke depan sampai dengan akhir tahun merupakan titik mendebarkan bagi aparat perpajakan. Bagaimana tidak, dengan target penerimaan yang masih belum tercapai, maka dalam hitungan hari harus diupayakan penerimaan pajak yang masih berkisar pada trilyunan rupiah. Padahal sebelumnya sudah banyak hujatan dan kritik diterima oleh aparat pajak. Dimulai dari kunjungan Presiden SBY dengan meninggalkan serangkaian target, termasuk pencapaian tax ratio 19%. Setelah itu, kalangan pengusaha, kolega dari departemen terkait, Bappenas juga berlomba-lomba menumpahkan uneg-unegnya. Terakhir, Menteri Keuangan sebagai atasan langsung meminta Dirjen Pajak untuk menandatangani kontrak perbaikan kinerja. Jika target tidak tercapai dipersilakan mundur. Hal yang baru pertama kali dilakukan.

Salah satu ukuran kinerja aparat pajak adalah kebocoran penerimaan pajak. Kebocoran penerimaan pajak memiliki karakter yang jauh berbeda dengan kebocoran pengeluaran anggaran. Kasus-kasus korupsi, penyimpangan dan sejenisnya yang menjadi menu harian di berbagai media massa hampir semua adalah kebocoran pengeluaran. Kebocoran pengeluaran memiliki limit dimana kebocoran tidak mungkin lebih besar dari anggaran yang disediakan.

Kebocoran penerimaan jauh lebih rumit. Limitnya sulit ditentukan, maksimal sebesar potensi penerimaan. Padahal potensi sendiri lebih sulit menentukannya. Disamping itu kebocoran penerimaan juga lebih mudah untuk ditutupi oleh pelakunya. Untuk itu pemahaman mengenai jenis kebocoran akan dapat membuka jalan untuk mengatasinya.

Jenis kebocoran penerimaan

Kebocoran penerimaan dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan besar. Pertama, potensi yang ada tidak terjaring. Kebocoran penerimaan yang tergolong dalam jenis ini adalah tidak terdaftarnya orang atau badan yang seharusnya mendaftar sebagai wajib pajak. Dengan kata lain, orang atau badan yang sudah seharusnya memiliki NPWP ternyata belum.

Besarnya potensi kebocoran jenis ini tidak dapat diprediksikan secara pasti. Namun indikasi dari banyak data sekunder menunjukkan potensi yang luar biasa besar. Beberapa sumber data seperti jumlah pemegang kartu kredit (sekitar 5 Juta orang), kepemilikan mobil baru (sekitar 400.000 orang per tahun), kepemilikan apartemen, pengusaha kecil dan menengah terdaftar, yayasan dan lembaga nirlaba lain termasuk lembaga donor, LSM dan sebagainya sebenarnya menyisakan lahan yang masih cukup luas. Penambahan NPWP masih dapat diupayakan dengan memperhatikan potensi diatas.

Kedua, kebocoran dari wajib pajak yang sudah memiliki NPWP namun belum menyetorkan pajaknya dengan jumlah yang benar. Terutama Wajib Pajak orang pribadi. Wajib pajak pribadi yang memiliki penghasilan besar namun jumlah pajak yang dibayarkan amat minim merupakan sumber kebocoran jenis ini.

Pegawai negeri dan ABRI yang memiliki penghasilan tambahan tentu harus memasukkan jumlah penghasilan extra ini kedalam SPT nya. Pengusaha perorangan, pemilik usaha pribadi juga masih belum semua membayar pajak sesuai dengan penghasilannya. Selama ini mereka membayar pajak dengan jumlah tetap. Bukannya berdasarkan besaran penghasilan aktual. Pekerja independen, para professional seperti dokter, notaris, akuntan, konsultan, arsitek, artis atau selebritis, pengacara, juga merupakan potensi penerimaan yang luar biasa. Bila pajak penghasilan dikenakan berdasarkan jumlah yang sebenarnya maka besar potensi peningkatan penerimaan pajak dari mereka.

Ketiga, kebocoran dari proses pemeriksaan pajak. Ketika wajib pajak sudah memiliki NPWP, sudah memasukkan SPT, maka kebenaran dari SPT harus diperikas. Dari hasil pemeriksaan diperoleh temuan berupa ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Kebocoran terjadi ketika pemeriksa menemukan bahwa wajib pajak masih kurang menyetor atau membayar pajak namun keduanya ‘bermain mata’.

Kesepakatan yang terjadi, apapun itu, pasti merugikan penerimaan negara. Karena dari jumlah yang seharusnya dibayarkan ke kas negara akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama bagian untuk kas negara (agar pemeriksaan terlihat menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara), biasanya kecil saja. Kedua untuk wajib pajak sendiri sebagai bagian dari penghematan pajak. Ketiga untuk pemeriksa sebagai ‘kompensasi’ atas kebijakannya membagi jumlah pajak tadi menjadi menjadi 3 bagian.

Potensi penerimaan dari kebocoran ini sulit diduga. Karena hanya pemeriksa dan wajib pajak yang tahu besarnya pajak yang seharusnya disetorkan. Klaim bahwa kebocoran pajak jenis ini 40% oleh pengamat tentu harus dipertanyakan metodologi serta data yang digunakan. Ketika kesepakatan terjadi antara wajib pajak dengan pemeriksa, tentu dokumen pendukung sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlihat lagi jejak ‘penyesuaian’ tadi.

Keempat adalah kebocoran penerimaan dari eksploitasi atas celah-celah hukum (loopholes). Investor perusahaan multinasional kerap menggunakan kelemahan legalitas yang ada untuk keuntungan mereka. Keuntungan disini bisa berupa keuntungan worldwide yang merupakan agregasi dari seluruh unit usaha di berbagai negara. Cara yang paling umum digunakan adalah transfer pricing dan pengalihan keuntungan (profit shifting). Dengan jaringan perusahaan yang luas, mereka dapat mendisain transaksi usaha. Unit usaha di Indonesia dapat dijaga agar senantiasa rugi lewat mekanisme transfer pricing (penetapan harga jual ekspor terlalu rendah atau harga beli impor bahan baku terlalu tinggi). Dengan demikian keuntungan berpindah ke unit usaha di negara lain yang mengenakan pajak lebih rendah. Demikian juga dengan pengenaan charge, fee, royalti dan sebagainya dari kantor pusat yang akhirnya menggerogoti keuntungan unit usaha di Indonesia.


Menambal kebocoran penerimaan

Tergantung pada jenisnya, maka diperlukan pendekatan yang berbeda untuk masing-masing kebocoran. Untuk kebocoran jenis pertama, aparat pajak berdasarkan data sekunder yang dimiliki sebenarnya dapat mengenakan NPWP secara jabatan. Artinya, bila selama ini NPWP diberikan atas permintaan calon wajib pajak, berdasarkan pasal 2 Ayat 4 UU Nomor 16/2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, aparat pajak dapat mengenakan NPWP tanpa ada permintaan dari yang bersangkutan. Dengan adanya NPWP tersebut, terbuka jalan untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut. Dengan bekal legalitas ini upaya yang perlu dilakukan adalah pengolahan bank data yang ada untuk menjaring wajib pajak baru. Diperlukan kerja keras dari aparat perpajakan selain canvassing dan penyisiran wajib pajak yang dilakukan selama ini.


Jenis kedua membutuhkan intensifikasi pemeriksaan pajak. Pemeriksaan atas wajib pajak perorangan jelas membutuhkan waktu dan energi yang lebih besar. Hasilnya belum tentu lebih besar dibandingkan pemeriksaan atas wajib pajak badan. Namun dengan pemeriksaan intensif, maka diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan akan meningkat. Selanjutnya dapat secara signifikan berperan dalam peningkatan penerimaan yang sustainable.

Untuk memperkuat upaya pemeriksaan, sekali lagi berdasarkan data sekunder yang dimiliki, dapat dimulai implementasi pidana perpajakan. Berdasarkan pasal 39 UU Nomor 16/2000 sudah diatur mengenai sanksi pidana pajak berupa hukuman penjara. Tergolong melakukan pidana pajak antara lain mereka yang secara sengaja tidak mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar yang berakibat pada kerugian negara.

Tuntutan pidana pajak untuk kasus seperti diatas sampai saat ini belum pernah dilakukan oleh aparat dan tidak jelas mengapa demikian. Padahal seperti para pejabat negera, daftar kekayaan mereka sudah terpampang di KPKPN atau kini KPK. Tinggal lagi kemauan untuk membandingkan besaran kekayaannya dengan jumlah pajak yang dibayarkan sebagaimana dilaporkan dalam SPT mereka.

Jenis kebocoran golongan ketiga lebih sulit. Oknum pemeriksa dan wajib pajak nakal pasti akan menempuh jalan negosiasi. Kesepakatan ini jelas akan menguntungkan keduanya. Negaralah satu-satunya pihak yang dirugikan. Untuk itu dibutuhkan terobosan berani dan radikal untuk memutus rantai kolusi. Salah satunya pernah penulis usulkan yaitu dengan memberikan ‘pengampunan’ berupa pemberian discount bagi wajib pajak yang melaporkan aparat yang menawarkan atau melakukan kolusi. ‘Dosa-dosa’ wajib pajak yang berkolusi ‘dilupakan’ untuk mencapai prioritas utama yaitu membersihkan aparat. Dengan demikian aparat akan berpikir panjang untuk mengajak berkolusi. Disamping itu, wajib pajak memperoleh insentif untuk melaporkan pemeriksa yang nakal. Dengan sistem yang ada saat ini, karena tidak ada insentif, maka kebersihan aparat pajak lebih tergantung pada upaya pembersihan internal.

Terakhir, dibutuhkan kajian yang mendalam, konsisten serta tepat waktu untuk segera menutup dan meminimalkan celah hukum yang tersedia. Dengan demikian kehilangan pajak karena aspek legalitas dapat ditutupi dengan produk hukum baru yang responsif.


Penutup
Keseluruhan upaya maksimalisasi penerimaan pajak diatas dapat dilakukan dengan kerja keras. Semua tentu saja diasumsikan bahwa aparat memang memiliki integritas. Lebih penting lagi semua memiliki kesamaan niat untuk merealisasikan kinerja kelas dunia. Jadi bukan hanya mencapai target penerimaan belaka

mengapa perusahaan enggan ipo ?

Kinerja pasar modal Indonesia, bila direpresentasikan oleh kinerja BEJ selama tahun 2004 sungguh luar biasa. Ditengah ketidakpastian politik, IHSG justru terus bergerak naik sejak Mei 2004 memecahkan rekor hingga menembus 1,100. Kegairahan bursa juga direfleksikan dengan tingkat transaksi harian yang sudah berada diatas 1 trilyun per hari. Tidak heran jika BEJ dinobatkan sebagai salah satu bursa dengan kinerja tergolong baik di Asia.

Dari keseluruhan prestasi diatas, ada satu hal yang menggelitik yaitu turunya jumlah emiten baru. Bahkan dalam dua tahun terakhir jumlahnya sama dengan tahun 1998-1999. Periode dimana krisis moneter baru menunjukkan imbasnya. Bila dibandingkan dengan emiten baru di bursa etangga (Kuala Lumpur Stock Exchange-KLSE) seperti pada tabel dibawah ini, maka perbedaan tersebut sungguh mengundang pertanyaan.


sumber: JSX fact sheet dan web site KLSE

Terdapat beberapa alasan pokok yang dapat menjelaskan kondisi diatas. Dengan identifikasi atas permasalahan tadi diharapkan dapat diambil suatu kebijakan yang tepat.
Pertama, dari sisi struktur permodalan (capital structure). Ketika perusahaan memilih untuk emisi ekuitas, sesungguhnya mereka telah melakukan keputusan pemilihan struktur permodalan. Pilihan bisa berupa emisi ekuitas atau emisi surat hutang dan hutang ke institusi keuangan seperti perbankan.

Pemilihan struktur modal yang paling optimal menjadi penting karena akan mempengaruhi nilai perusahaan (value of the firm). Masing-masing pilihan memiliki keuntungan dan kerugian.

Pendanaan lewat penciptaan hutang akan menghasilkan ‘keuntungan’ dalam bentuk penghematan pajak penghasilan atau tax shields. Keuntungan ini diperoleh karena pembayaran bunga hutang merupakan biaya yang diakui oleh peraturan pajak (tax deductible expenses). Sehingga laba perusahaan menurut pajak menjadi lebih kecil dan otomatis pajak yang harus dibayar juga mengecil.

Ketika pendanaan diperoleh lewat emisi ekuitas, maka cost of capital nya adalah dividen yang dibayarkan ke pemegang saham. Pembayaran dividen dilakukan dari laba setelah pajak. Dengan demikian tidak ada hubungannya dengan kewajiban perpajakan dalam artian keuntungan dari sisi perpajakan.

Meskipun ada tax shield, namun hutang memiliki batas. Value dari suatu perusahaan tidak dapat dimaksimalkan dengan berhutang sebesar-besarnya. Pada titik tertentu muncul biaya tambahan yaitu biaya untuk mengantisipasi resiko kebangkrutan (financial distress). Rasio hutang terhadap asset bertambah sejalan dengan resiko kebangkrutan Perusahaan dalam financial distress akan dikenakan tingkat bunga yang lebih tinggi oleh pemasok dana, demikian juga supplier dan sebagainya. Mereka semua memperhitungkan resiko kebangkrutan perusahaan.

Secara natural pendanaan lewat hutang memiliki keuntungan berupa tax shield dibandingkan dengan pendanaan lewat emisi ekuitas.

Kedua, tinjauan dari urut-urutan pendanaan. Teori pecking order (Donaldson, Myers dan Majluf) menyatakan bahwa bila perusahaan membutuhkan pendanaan maka serangkaian alternatif tersedia. Penelitian empirik membuktikan pada urutan pertama, perusahaan akan menggunakan sumber dana internal yaitu akumulasi keuntungannya. Bila tidak ada, barulah menggunakan hutang baik ke institusi keuangan maupun emisi surat hutang. Sebagai pilihan terakhir adalah emisi ekuitas.

Sebelum krisis moneter, urutan tersebut agak menyimpang baik di Indonesia (Djakman dan Gina: 2001) maupun di Korea Selatan. Diduga faktor agresifitas perbankan saat itu dalam menawarkan kredit yang menyebabkan penyimpangan ini. Namun pasca krisis, kredit perbankan sulit dijadikan andalan.

Ketiga, kecenderungan penurunan suku bunga pinjaman. Alternatif dari pendanaan perbankan adalah obligasi.Penerbitan obligasi menjadi pilihan pendanaan karena dengan dengan suku bunga yang rendah, maka cost of capital dari dana juga semakin rendah. Bandingkan dengan ‘biaya’ ekuitas yaitu dividen yang jumlahnya ditentukan oleh pemegang saham dan direksi.

Kecenderungan penggunaan obligasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
sumber: web site Bursa Efek Surabaya (BES)

Keempat, biaya yang harus dikeluarkan oleh calon emiten. Floating cost dari emisi surat hutang relatif lebih rendah dibandingkan dengan emisi ekuitas. Apalagi jika dibandingkan dengan hutang ke perbankan.

Selain biaya tadi, emisi ekuitas juga membebani pemegang saham lama dengan underpricing. Kondisi dimana pemegang saham lama ‘terpaksa’ menerima harga sahamnya lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. Dimana nilai real dari sahamnya dicerminkan oleh harga pada hari pertama perdagangan di bursa.

Secara empirik, nilai underpricing di BEJ sejak tahun 1989 – 2001 mencapai 19,7% (Loughran, Ritter, Rydvist: 2003). Artinya pemilik lama hanya menerima kurang lebih 80% saja dari nilai saham yang dijual. Hal ini tentu tidak akan terjadi ketika perusahaan memilih hutang sebagai sumber dananya. Nilai hutang tidak berbeda dengan nilai yang diterima oleh perusahaan.

Kelima, timbulnya biaya transparansi. Ketika menjadi emiten di pasar modal, maka serangkaian kewajiban sudah menanti. Dari segi administrasi terdapat kewajiban penyampaian laporan-laporan secara periodik. Gagal memenuhi jadwal akan dikenakan denda finansial sampai suspensi perdagangan. Dari sisi organisasi, diperlukan kelengkapan organ berupa komisaris independen, komite audit hingga corporate secretary. Tentu seluruhnya akan menimbulkan biaya tambahan yang terkait dengan transparansi emiten. Termasuk juga kewajiban untuk mempublikasikan segenap tindakan penting (corporate action) ke otoritas bursa.

Insentif untuk emiten

Pasar modal diciptakan sebagai medium bertemunya para investor dengan pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian kerap kali pasar modal dijadikan acuan yang merefleksikan tingkat kepercayaan investor dengan IHSG dianggap sebagai representasi kinerjanya.


Pasar modal yang ideal adalah pasar yang efisien (strong form market) dimana harga saham sudah mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, sebagaimana definisi Eugene Fama. Salah satu asumsi dasar yang harus dipenuhi adalah pasar harus cukup besar kapitalisasinya sedemikian hingga tidak ada satu orang atau sekelompok investor yang dapat mempengaruhi pasar.

Kondisi inilah yang harus dikejar dengan menjaring sebanyak mungkin calon emiten. Sehingga rasio kapitalisasi pasar modal dengan GDP, yang kerap digunakan sebagai ukuran kematangan pasar suatu negara, dapat bertumbuh. Pada akhirnya pasar menjadi amat besar hingga tidak ada investor yang dapat mempengaruhi pergerakannya.

Menyadari keterbatasan-keterbatasan emisi ekuitas dalam memenuhi pendanaan suatu perusahaan, maka haruslah diberikan insentif. Salah satunya adalah insentif dari segi perpajakan.

Untuk mengatasi kelemahan alamiah seperti tax shields, maka dapat diupayakan insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan yang lebih rendah. Bila bunga pinjaman mencapai 12% dan pajak penghasilan sebesar 30%, maka tax shield yang diperoleh adalah 3,6%. Dengan demikian insentif pajak akan berupa tarif pajak yang lebih rendah sebesar 3,6% dari tarif umum yang berlaku. Dengan tarif yang lebih rendah, maka tax shield dari sumber pendanaan hutang akan terkompensasi.

Biaya transparansi tentu tidak dapat dihilangkan. Dengan demikian insentif pajak kembali dapat diberikan sehingga terjadi trade-off antara biaya tadi dengan benefit berupa penghematan pajak. Dengan demikian patut kiranya dikenakan tarif pajang penghasilan yang berbeda antara wajib pajak yang sudah Tbk dengan yang bukan.

Saat ini hampir tidak ada benefit yang dapat dinikmati perusahaan yang terdaftar di pasar modal, selain gengsi lewat singkatan Tbk pada akhir nama perusahaan. Padahal serangkaian biaya, baik yang terukur maupun tidak terukur harus dibayarkan. Biaya ini jelas dapat dihindarkan jika pendanaan menggunakan sumber lain selain dari emisi ekuitas.

Sebagai penutup, dalam artikel Capitalism di majalah Time edisi April tahun 1984, dikisahkan Deng Xiaoping dengan cucunya bertemu Mao. Panggil saya grand uncle , kata Mao dengan ramah agar lebih akrab. Tanpa diduga anak tadi menolak. Saya tidak dapat melakukannya Chairman Mao. Deng menganjurkan agar Mao memberikan apel pada cucunya. Segera sesudah apel diterima, anak tadi dengan riang berkata: terima kasih grand uncle. Deng telah menunjukkan apa yang dapat dicapai dengan insentif.

rasionalitas kenaikan tarif jalan tol

Tarik ulur mengenai kenaikan tarif tol masih berlangsung. Berlandaskan UU no......pengelola diberikan hak untuk melakukan kenaikkan tarif secara berkala. Sayangnya ketika klausul tersebut diberlakukan tidak berarti seluruh pihak menerimanya. Konsumen terutama menolak keras dengan alasan pelayanan yang tidak memuaskan.

Setiap kali kenaikan tarif tol terjadi, operator selalu menjanjikan perbaikan pelayanan. Sayangnya janji ini tidak pernah dinyatakan dalam satuan kuantitatif. Sehingga sulit untuk dinilai apakah pelayanan sudah membaik atau hanya sekedar lips service belaka. Akibatnya, ketika kenaikan berikutnya diusulkan, kosumen kembali ‘teringat’ pada janji sebelumnya dan membandingkan dengan pengalaman sehari-hari. Ketika tidak ada yang berubah, maka jelas kenaikan tarif akan ditolak.

Dua hal penting yang senantiasa dimajukan sebagai alasan kenaikan tarif tol. Pertama adalah berdasarkan UU dimungkinkan kenaikan tarif karena efek inflasi. Kedua, untuk memberikan insentif kepada para investor agar mau berinvestasi di pembangunan jalan tol. Disamping itu, masih ditambah embel-embel bahwa biaya pemeliharaan makin meningkat setiap tahunnya.

Inflasi

Inflasi merupakan momok bagi siapa saja yang memiliki pendapatan yang berjumlah tetap. Bagaimana tidak, dengan jumlah nominal pendapatan yang sama, daya belinya (purchasing power) menjadi semakin kecil atau melemah. Untuk itulah bagi setiap pemilik kapital diberikan return berupa bunga. Bunga merupakan instrumen untuk menjaga daya beli kapital. Dengan demikian ia memiliki hubungan positif dengan tingkat inflasi. Dengan kata lain, jika tingkat inflasi meningkat, maka tingkat suku bunga akan meningkat pula.

Investor selalu membandingkan tingkatan suku bunga dengan tingkat pengembalian investasinya. Ketika inflasi meningkat dan suku bunga meningkat, maka required return dari investasi tersebut akan lebih tinggi. Ketika investasi tadi ternyata tidak dapat memenuhinya, maka ia akan mencari instrumen investasi lain yang memberikan return lebih tinggi resiko sama atau return sama dengan resiko lebih rendah. Kalau mungkin bahkan bebas resiko.

Lemahnya rasionalitas inflasi dengan kenaikan tarif tol dapat dilihat dari dua sisi. Pertama dari data keuangan operator yaitu PT Jasa Marga dan PT Citra Marga Nusaphala Persada. Keduanya menunjukkan rata-rata kenaikan pendapatan selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar ...%. Profit Margin keduanya adalah ...%.

Fakta ini memberikan gambaran bahwa dari kegiatan utama mereka yaitu menyediakan jasa jalan tol, diperoleh keuntungan sebesar ...% dari pendapatan. Karena profit margin sudah memperhitungkan penyusutan jalan, maka dalam jangka waktu tertentu, disamping margin setiap tahun, dana pembangunan awal akan kembali lagi (sebagai mana ditunjukkan oleh nilai akumulasi penyusutan jalan). Data ini dapat dibaca bahwa keuntungan yang diberikan setiap tahun kepada investor sudah berada diatas required of return yang direpresentasikan oleh suku bunga bank (berkisar pada angka dibawah 10%).

Pendekatan lain adalah dari cashflow. Teknik analisa kinerja keuangan akhir-akhir ini sudah bergeser ke arah analisa cashflow. Intinya, profit margin boleh saja rugi. Tetapi sepanjang cashflow dari operasi masih positif, berarti bisnis masih ‘untung’ dan layak dijalankan terus. Ide dasarnya, bila masih ada selalu selisih kas positif, maka kelebihan inilah yang bisa dianggap sebagai penggantian nilai investasi.
Kedua operator mencatat cashflow yang positif, bahkan setelah dikurangi dengan kewajiban membayar hutang-hutang pun masih positif. Hal ini dapat dimengerti karena karakteristik bisnis jalan tol yang unik. Pendapatan datang setiap hari dan tunai, biaya baru muncul akhir bulan. Disamping itu tidak ada marketing expenses.

Kedua dari unsur pembentuk nilai inflasi itu sendiri. Seperti sudah diketahui, inflasi juga disumbang oleh kenaikan harga di sektor transportasi. Dengan kenaikan tarif tol, maka justru akan terjadi kenaikan dalam biaya transportasi. Tentu adalah aneh jika inflasi dijadikan sebagai landasan bagi kenaikan tarif tol padahal justru dengan kenaikan itulah inflasi akan naik, terutama di kota-kota besar. Meskipun dalam besaran yang berbeda-beda.

Kepentingan investor

Dengan kenaikan tarif berkala, tentu memudahkan investor untuk memperhitungkan kelayakan investasi di awal masa proyek. Investasi jalan tol dalam operasionalnya memiliki resiko berupa tarif tidak sesuai dengan yang diasumsikan semula, terutama kenaikan tarif berkala. Resiko lainnya adalah jumlah kendaraan yang lebih rendah dibandingkan asumsi semula. Investor tentu akan berusaha meminimalkan resikonya. Dengan demikian dapat dimengerti jika kenaikan tarif berkala memang memberikan sinyal positif. Resiko yang dihadapi investor berkurang satu yaitu tarif.

Namun perlu juga diperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Jalan tol tidak dapat dianggap sebagai komoditas biasa. Masyarakat Jakarta misalnya tidak punya pilihan lain selain lewat jalan tol karena jalur arterinya sudah macet luar biasa. Sedemikian hingga jalan tol sudah dianggap sebagai jalur ‘normal’. Berapapun tarifnya, terpaksa harus melalui jalan tol.

Disamping itu perlu diingat, salah satu dari kewajiban pemerintah adalah menyediakan infrastruktur termasuk jalan. Jadi tidak adil jika jalan tol diserahkan pada mekanisme persaingan pasar dimana kepentingan investor dan masyarakat dibenturkan pada tarif tol.

Pengelolaan per ruas jalan.

Kemelut tarif ini antara lain muncul dari cara penyajian yang tidak tepat. Publik ditunjukkan kinerja keuangan perusahaan pengelola, yang merupakan gabungan ruas-ruas jalan tol. Seharusnya informasi yang ditunjukkan dalah kinerja per ruas jalan tol. Akibat dari cara penyajian ini, meskipun ruas jalan tol Jagorawi diatas kertas sudah mencapai titik impas dan hanya memerlukan biaya pemeliharaan, namun tarifnya tidak pernah turun. Demikian juga meskipun pengelolanya selalu menunjukkan keuntungan setiap tahun namun tarif tetap perlu dinaikkan. Karena alasannya cukup sahih. Investasi ruas baru ‘dibiayai’ dengan ‘keuntungan’ dari ruas lain, lalu biaya pemeliharaan yang meningkat. Tanpa dinyatakan berapa besaran per ruas nya.

Pemerintah menikmati kondisi ini dengan terus memungut dividen dari BUMN pengelola jalan tol. Padahal seharusnya penyediaan infrastruktur merupakan kewajibannya. Jadi dari nilai penyusutan setiap tahun pemerintah akan menerima kembali investasi awalnya. Masih juga ditambah dengan keuntungan setiap tahun dalam bentuk dividen.

Pemisahan entitas pengelola per ruas jalan menjadi penting dan memiliki beberapa keuntungan. Pertama, per ruas jalan dapat dihitung nilai investasi yang diperlukan , potensi kendaraan yang akan masuk dan biaya pemeliharaan. Dengan memperhitungakn metode pendanaanya maka tarif selama masa pencapaian titik impas dapat ditetapkan dengan pasti. Demikian pula tarif pasca titik impas yaitu tarif yang cukup untuk biaya pemeliharaan saja.

Kedua, tidak terjadi ‘subsidi silang’ atas ruas-ruas jalan tol. Dengan kata lain jalan tol yang memang sudah mencapai titik impas tarifnya harus turun. Dengan tarif yang sudah ditetapkan dimuka dan tidak terjadi subsidi silang, maka resiko yang tersisa bagi investor adalah tidak tercapainya jumlah kendaraan yang menggunakan jalan tadi. Ini resiko bisnis dan tidak perlu dihilangkan. Investor jalan tol sebagaimana investor lain tentu tidak harus selalu untung.

Ketiga, tidak ada ruas jalan yang menikmati keuntungan ‘super normal’. Setiap ruas hanya akan menikmati keuntungan sebesar required return dari modal yang diinvestasikan saja. Tidak seperti kondisi saat ini yang dinikmati pengelola jalan tol. Ketika titik impas tercapai, tentu tarif yang diberlakukan justru hanya cukup untuk biaya pemeliharaan saja.

Dengan demikian transparansi pengelolaan infrastruktur publik ini menjadi trasparan dan jelas. Tidak perlu lagi setiap kenaikan tarif dihabiskan energi untuk berdebat dan berpolemik. Karena ketika ruas jalan dinyatakan dibuka dan akan ditender sudah jelas berapa nilai investasi, besaran tarif dan jadwal penyesuaian serta jangka waktu tarif tersebut hingga mencapai titik impas, untuk kemudian dihitung tarif pemeliharaan saja.

monsanto dan corporate social responsibility

Konsep bahwa perusahaan juga harus bertanggungjawab serta berkontribusi bagi peningkatan kualitas hidup lingkungan, termasuk aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, belakangan ini sudah diterima luas. Bahkan ISO sudah akan mengeluarkan standar tentang pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). Bukan tidak mungkin kemudian perusahaan-perusahaan Indonesia yang bermain di pasar global dan belum merealisir CSR akan menjadi golongan pariah dikomunitasnya. Saat ini, standar Social Accountability (SA 8000) sudah mulai diterapkan oleh buyer kepada beberapa produsen yang mengekspor produknya. Mereka ingin memastikan bahwa produk yang dibelinya diproses lewat proses produksi yang bertanggungjawab secara sosial. Diantaranya dengan penggunaan tenaga kerja yang sesuai dengan norma-norma perburuhan. Suka atau tidak suka, CSR sudah menjadi kesepakatan global dan pasti membawa dampak bagi perusahaan di Indonesia.

Implementasi CSR di Indonesia umumnya dimotori oleh perusahaan-perusahaan yang merupakan kepanjangan dari korporasi global. Pada sektor industri pertambangan, dikenal kegiatan community development. Untuk BUMN-BUMN sudah dikeluarkan aturan tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Belum lagi kalau kita tengok iklan-iklan di media cetak yang menunjukkan upaya-upaya sosial dari perusahaan.

Survey yang dilakukan terhadap 266 perusahaan (domestik dan multinasional) di 10 (sepuluh) kota di Indonesia tahun 2002 menunjukkan bahwa sebagian besar (86%) perusahaan menganggap bahwa memberi sumbangan dalam bentuk uang adalah wujud nyata dari CSR. Implementasi CSR lainnya adalah mensejahterakan pegawainya (77%), membayar pajak (70%).

CSR dan Masalah Korupsi

Bila konsep CSR terkait dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat, maka korupsi dapat diajukan sebagai salah satu penyakit laten. Dunia bisnis kerap mengeluhkan praktek-praktek korupsi terutama yang terkait dengan birokrat. Namun, untuk menjaga keberlangsungan usahanya, nampaknya tidak ada pilihan lain selain ikut serta dalam praktek ini.

Penelitian LPEM-UI atas 1.808 perusahaan di 34 Kabupaten tahun 2002 yang diolah, menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan responden mengakui terlibat dalam praktek menyuap (Kuncoro:2004). Biaya suap ini mencapai kisaran 10%-15% dari total biaya produksi. Bila pendapatan usaha 1000 rupiah, Biaya Produksi 70% nya, maka Pajak Penghasilan yang bisa diraup oleh pemerintah hanyalah sekitar 30% dari 300 Rupiah atau sama dengan 90 rupiah saja. Bandingkan dengan suap yang mencapai 70 – 100 Rupiah. Dengan kata lain, suap yang diberikan sama besarnya dengan pajak yang dibayarkan ke negara.

Pelaku suap-menyuap ternyata bukan hanya perusahaan lokal. Monsanto lewat anak perusahaannya PT Monagro Kimia, kini masih berkutat dengan KPK untuk kasus penyuapan aparat departemen terkait dengan perijinan kapas transgenik. Di negara asalnya sendiri mereka sudah terbukti bersalah lewat aturan Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Mereka bukan yang pertama. Triton Energy Corporation yang berbasis di Texas, divonis bersalah atas tuduhan menyuap aparat pajak Indonesia sebesar USD 450,000 lewat perantara. Baker Hughes Inc, korporasi lainnya diputus bersalah pada September 2001 di AS atas tuduhan menyuap aparat pemeriksa pajak lewat tangan konsultan pajak KPMG sebesar USD 75,000. Terlihat modus operandi yang sama yaitu penggunaan tangan konsultan untuk menyulap biaya suap menjadi biaya konsultasi.
Kasus lain berupa tuduhan kepada Kajima, multinasional dari Jepang, karena menyuap aparat pemerintah untuk memenangkan tender konstruksi pada tahun 1995 dengan nilai suap sekitar 80 Juta Yen. Bersamaan dengan itu, perusahaan lain seperti Obayashi, Taisei, Tekken dan Tokai Kagyo sempat diproses di Kejaksaan Agung. Meskipun kasusnya sekarang tidak jelas sampai dimana penyelesaiannya.(Kompas 30 April 1999).
Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa praktek CSR masih hipokrit. Dalam satu tangan mereka berusaha memberi kesan bahwa mereka memenuhi kewajiban sosial lewat menyumbang sosial, program community development, kemitraan dan sebagainya. Pada tangan yang lain, mereka ikut melanggengkan penyakit masyarakat yang bernama korupsi. Tentu dengan argumen bahwa suap dilakukan untuk menjaga kelangsungan usaha mereka.

Implementasi CSR di Indonesia

Menarik apa yang digambarkan oleh Simon Zadek, aktivis CSR, dalam terbitan Harvard Business Review Desember 2004. Sesungguhnya CSR sejati adalah CSR yang justru didorong implementasinya oleh perusahaan kepada siapa saja. Artinya perusahaan telah melewati 4 tahap sebelumnya. Tahap pertama, perusahaan masih menganggap bahwa masalah masyarakat bukan mereka yang menyebabkan. Tahap kedua, perusahaan yang sudah puas jika sudah memenuhi segala kewajiban normatifnya, dengan demikian penyakit masyarakat adalah tanggungjawab pemerintah. Tahap ketiga, CSR mulai diterapkan dengan imbalan berupa keuntungan yang lebih besar, diantaranya lewat citra (image) usaha yang lebih baik. Tahapan keempat, CSR mulai dianggap sebagai suatu strategi untuk meraih keuntungan kompetitif. Terakhir barulah CSR disebarluaskan, oleh perusahaan sendiri kepada siapa saja.


Melihat tahapan diatas, jelaslah bahwa sebagian besar perusahaan yang beroperasi di Indonesia mungkin masih berada pada tahap pertama atau maksimal tahap kedua. Untuk tidak menyebutkan bahwa sebagian perusahaan justru menimbulkan masalah kepada masyarakatnya.

Usaha-usaha untuk mendorong perusahaan berjalan ditahapan diatas tentu harus dilakukan. Korupsi yang diterjemahkan sebagai praktek suap menyuap harus diberantas.Selanjutnya perusahaan harus melangkah pada pemenuhan kewajiban-kewajiban normatifnya. Pembayaran upah dan perlakuan atas karyawan yang sesuai aturan ketenagakerjaan, pengelolaan limbah yang bertanggungjawab, dan praktek-praktek bisnis yang sehat merupakan contoh-contoh normatif yang dapat dikejar. Barulah kita berada pada tahap kedua dari Simon Zadek.

Laporan Sosial Perusahaan.

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan CSR. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Laporan Sosial yang berisi beyond finacial items. Sektor properti dan pertambangan misalnya, yang senantiasa berhubungan dengan perijinan serta pajak-pajak daerah. Bila mereka beroperasi dengan praktek yang sehat dan harus menghadapi praktek suap, maka yang dapat dilakukan adalah mencantumkan jumlah biaya suap yang harus dibayarkan dalam Laporan Sosial dan mempublikasikannya. Besaran biaya tak resmi ini, bila sepakat diterbitkan oleh seluruh perusahaan lewat asosiasi atau bahkan lewat Kamar Dagang dan Industri (KADIN), tentu akan memberikan efek berganda.

Pertama perusahaan sudah ikut serta menyelesaikan sebagian masalah korupsi, dengan memberikan gambaran riil kepada masyarakat. Dengan fakta ini tentu masyarakat memperoleh ‘amunisi’ untuk menindaklanjutinya.

Kedua, fakta besaran biaya ini justru bisa menaikkan citra (image) perusahaan. Karena dengan biaya tidak resmi yang kecil justru perusahaan memberikan kesan bahwa mereka patuh terhadap aturan main berusaha, namun ‘terpaksa’ masih harus tetap mengeluarkan biaya tidak resmi. Perusahaan yang mengeluarkan biaya yang amat besar dapat dipersepsikan bahwa mereka sedang menabrak aturan. Sehingga diperlukan suap yang lebih besar.

Ketiga, pengungkapan fakta-fakta bahwa perusahaan memperlakukan karyawannya dengan baik, membayar pajak dengan benar serta ikut menyisihkan sebagian keuntungannya untuk pembangunan masyarakat sekitarnya benar-benar dapat digunakan sebagai bahan marketing. Persepsi bahwa perusahaan sudah bertanggungjawab kepada stakeholdersnya dapat menarik SDM yang terbaik, pemasok yang andal dan sebagainya. Termasuk diantaranya menghindarkan biaya penanganan demonstrasi atau kerusuhan yang pecah karena ketidakpuasan mereka.

obligasi gagal bayar, mungkinkan diprediksi ?

Resiko Gagal Bayar (default risk) merupakan salah satu resiko yang melekat dari instrumen investasi obligasi. Di Indonesia, kegagalan emiten memenuhi kewajibannya dimulai sejak akhir 1997, puncaknya tahun 1998 dan mereda pada tahun 1999. Periode selanjutnya, emisi obligasi pulih dan bahkan semakin marak. Nampaknya ada korelasi positif dengan membaiknya kondisi ekonomi makro. Disamping tentu saja juga terkait dengan menurunnya tingkat suku bunga perbankan, yang notabene memiliki hubungan negatif abadi dengan return yang diperoleh dari obligasi.

Kasus gagal bayar pada periode 1998 dan 1999 merupakan dampak dari krisis keuangan yang menimpa perekonomian kita. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hanya emiten-emiten tertentu yang dapat survive dengan memenuhi seluruh kewajiban yang terkait dengan obligasinya. Diantaranya emiten obligasi BUMN seperti PLN, Pegadaian dan Jasa Marga. Diduga karena karakteristik industri yang unik membuat mereka kebal dari pengaruh krisis. Termasuk juga reputasi dari pemiliknya (pemerintah) yang bisa saja dianggap merepresentasikan kredibitlitas pemerintah saat itu.

Kasus gagal bayar pada beberapa emiten belakangan ini amat berbeda. Ketika faktor makro ekonomi stabil, tidak ada kejutan-kejutan yang negatif, gagal bayar justru terjadi. Dapat dianggap bahwa penyebab gagal bayar kali ini bukanlah faktor yang sistematik (terkait dengan systematic risk) melainkan faktor yang unik terjadi pada emiten tertentu. Kesimpulan ini didukung juga dengan tidak surutnya minat emisi obligasi baru. Yang dapat dibaca sebaga tetap eksisnya permintaan dari investor akan obligasi korporasi.

Bagi investor, terlepas dari penyebab gagal bayar baik sistematik maupun unik, gagal bayar jelas membawa kerugian. Masih untung kalau obligasinya dijamin oleh asset atau dapat dikonversi menjadi saham (convertible bonds). Atau dapat terjadi kesepakatan untuk meresturkturisasi korporsi agar pulih. Paling tidak dananya tetap kembali meskipun lebih lama jangka waktunya. Bila seluruh opsi tadi tidak tersedia, tentu investor mengalami kerugian total, hanya berharap dari hasil likuidasi. Yang pasti memakan waktu panjang dan hasilnya sulit diharapkan terutama bila dibandingkan dengan dana pembelian obligasi.

Kejadian gagal bayar itu sendiri bukan merupakan kejadian yang terjadi tiba-tiba. Sebelum gagal bayar sebenarnya sudah terjadi serangkaian events yang berpengaruh dan memberi indikasi. Dengan demikian investor dan otoritas bursa idealnya dapat memprediksi event of default ini sejak dini. Bahkan bila mungkin masih bisa mengambil tindakan penyelamatan. Pertanyaannya events apa saja yang dapat digunakan untuk mendeteksi gagal bayar dan bila ada bagaimana menggunakannya ?

Studi tentang gagal bayar

Salah satu alat informasi standar adalah rating (peringkat). Resiko suatu obligasi direpresetasikan dengan rating (peringkat) yang diberikan oleh lembaga pemeringkat independen. Sayangnya rating memiliki beberapa kelemahan. Salah satu diantaranya adalah rating diberikan atas permintaan emiten, terutama ketika akan memasarkan obligasinya. Sehingga perubahan-perubahan dalam kondisi keuangan emiten selanjutnya akan senantiasa terlambat diantisipasi oleh ratingnya. Ketika gagal bayar sudah terjadi atau menjelang terjadi, barulah rating didowngrade. Hal ini jelas sudah terlambat. Karena rumor atau informasi informal jelas sudah beredar di pasar dan sudah diantisipasi oleh investor yang memiliki informasi tadi.

Kelemahan berikutnya adalah rating yang yang justru tidak merepresentasikan resiko. Beberapa emiten masih memiliki rating yang relatif baik ketika tiba-tiba gagal memenuhi kewajibannya. Beberapa penyebabnya adalah profesionalisme lembaga pemeringkat dan itikad baik dari emiten sendiri. Enron dan WorldCom masih dalam kategori investment grade (B) ketika kebangkrutannya terjadi.

Studi mengenai gagal bayar obligasi sesungguhnya diturunkan dari studi kebangkrutan (bankcrupty). Suatu korporasi yang bangkrut berarti tidak dapat memenuhi kewajibannya, karena obligasi merupakan bagian dari kewajiban, maka dapat diasumsikan bahwa secara teknis emiten dalam keadaan bangkrut.

Sejak lama prediksi kebangkrutan sudah menggunakan data utama rasio-rasio keuangan (Beaver:1966). Terlepas dari kelemahan elementer dari laporan keuangan, beberapa model prediksi dihasilkan dari data laporan keuangan. Diantaranya adalah Z scorenya Edward Altman yang menggunakan 5 rasio keuangan. Model prediksi ini kemudian disempurnakan lagi denga pemilihan sampel yang lebih banyak, periode kebangkrutan yang lebih panjang serta penggunaan variabel baru yaitu harga saham yang mencerminkan kondisi pasar. Score yang dihasilkan akan membedakan apakah suatu perusahaan tergolong akan bangkrut atau justru aman dari resiko bangkrut. Selanjutnya studi prediksi gagal bayar obligasi dianggap sejalan dan sama dengan kebangkrutan perusahaan.

Kelemahan utama dari metode scoring diatas, secara statistik, adalah data yang harus ada dalam sebaran normal. Bila tidak, maka daya prediksinya akan rendah. Padahal variasi dari data-data rasio keuangan masing-masing perusahaan tentu tidak ada yang dapat mengontrol. Bisa jadi data tadi normal, sebaliknya juga mungkin terjadi. Sehingga asumsi diatas sulit dipenuhi.

Metode lain masih menggunakan rasio keuangan , namun hasil dari model prediksi adalah probabilitas kebangkrutan (Zavgren) yang dihitung lewat binary logit (logistic regression). Metode ini tidak membutuhkan kenormalan data dan dari berbagai penelitian terbukti menghasilkan daya prediksi yang lebih tinggi dari metode diskriminan diatas (Lo:1956)

Gagal Bayar di Indonesia

Penelitian mengenai prediksi kebangkrutan dengan menggunakan rasio keuangan di Indonesia selama ini masih mengenai perbankan (Aryati & Manao : 2002, Loso dkk:2004). Padahal secara empiris metodologi diatas sudah diuji untuk perusahaan maupun obligasi.

Penelitian tentang gagal bayar obligasi korporasi tahun 1998 menggunakan metode logit pernah dilakukan. Ternyata sejak 2 dan 3 tahun sebelumnya, gagal bayar dapat diprediksi lewat rasio keuangan. Sebanyak 28 rasio keuangan dari kelompok emiten yang gagal memenuhi kewajibannya (kupon dan atau pokok) dibandingkan dengan rasio keuangan kelompok emiten yang tetap dapat memenuhi kewajiban. Hasilnya hanya 2 rasio yang secara signifikan berbeda antara 2 kelompok emiten tersebut. Masing-masing adalah rasio antara Arus Kas dari Operasi dengan Total Hutang (CFO to Debt) serta Arus Kas dari Operasi dengan Total Asset (CFO to Asset).

Probabilitas gagal bayar emiten dapat dihitung sejak 2 serta 3 tahun sebelumnya dengan persamaan regresi P = 1 / (1+ e 1,154 – 9,714 CFO to Asset dan P = 1 / (1+ e 1.952 – 5.937 CFO to Debt)
Keduanya dengan ketepatan prediksi antar kelompok sebesar 85%. Artinya persamaan tadi gagal menempatkan suatu emiten dalam kelompok yang benar (gagal bayar atau tidak) sebesar 15% saja.

Apa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tadi ?

Pertama, prediksi gagal bayar ternyata dapat dilakukan lewat rasio-rasio keuangan. Tentunya metode-metode yang digunakan haruslah metode yang menghasilkan ketepatan prediksi yang relatif tinggi baik metode diskriminan,logit atau lainnya.

Kedua, penelitian menunjukkan bahwa Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi dibandingkan dengan total hutang dan total asset merupakan unsur yang perlu diawasi dari setiap emiten. Oleh karena itu tidak heran jika PLN dan Jasa Marga misalnya tetap dapat membayar kewajibannya karena mereka memiliki arus kas masuk yang relatif tetap selama krisis. Bandingkan dengan korporasi di sektor lain, properti misalnya. Mereka mengalami kesulitan dalam menghasilkan arus kas masuk, sehingga gagal memenuhi kewajiban obligasinya.

Kelemahan dari penelitian diatas adalah periode yang sangat pendek dan sampel yang belum menyeluruh. Idealnya seluruh kasus gagal bayar dimasukkan dalam model perhitungan. Penyempurnaan dapat dilakukan dengan cakupan periode yang lebih panjang. Misalnya kasus gagal bayar sejak tahun 1998 sampai saat ini.

Persamaan yang diperoleh dapat digunakan sebagai pemberi peringatan dini (early warning) dari emiten yang kemungkinan besar akan gagal memenuhi kewajibannya. Dengan adanya indikasi tadi, tindakan pencegahan dapat dilakukan oleh otoritas bursa. Misalnya dengan permintaan keterangan lebih detail mengenai kondisi emiten. Dengan demikian kejadian gagal bayar dapat dicegah. Atau bila tetap terjadi, tidak ada lagi yang terkaget-kaget karena sudah diprediksi sejak awal.

[1] Disarikan dari hasil penelitian DR Adler Manurung, DR Ferdinand Saragih dan Pahala Nainggolan, yang dimuat dalam jurnal Bisnis dan Birokrasi – FISIP Universitas Indonesia edisi Januari 2004.

kajian atas withholding tax

Salah satu kewajiban bagi Subyek Pajak adalah memotong pajak orang lain. Kewajiban ini bahkan sudah ada sejak sebelum reformasi pajak tahun 1983. Dahulu dikenal dengan istilah MPO (Menghitung Pajak Orang lain), untuk membedakannya dengan MPS (Menghitung Pajak Sendiri).

Tujuan dari pemotongan pajak penghasilan dimuka, oleh pemberi penghasilan , antara lain untuk mengamankan likuiditas penerimaan. Dengan pajak yang dipotong dan disetor setelah pemberian penghasilan, dan terjadi selama periode pajak, maka likuiditas penerimaan akan tersebar sepanjang bulan. Tanpa adanya pemotongan ini, maka penerimaan pajak baru akan diperoleh pada akhir masa pajak. Ketika semua WP melaporkan SPT tahunannya.

Tujuan lainnya adalah untuk mengamankan penerimaan pajak dari penerima penghasilan yang tidak melaporkan penghasilannya atau tidak memiliki NPWP. Dengan pemotongan dimuka ini, pajak penghasilan masih dapat diterima oleh pemerintah. Meskipun hanya sebagian.

Sejatinya pemotongan pajak orang lain, adalah permintaan tolong dari pemerintah kepada WP. Seluruh WP dimintai bantuannya untuk memotong dan menyetorkan pajak penerima penghasilan darinya. Namun meskipun meminta tolong, karena hal ini adalah kewajiban yang diatur Undang-Undang, maka bila melanggar tentu disediakan sanksi. Sanksi umum yang diberikan jika lalai atau tidak memotong adalah pengenaan pokok pajak (jumlah yang seharusnya dipotong) dan denda (bunga). Denda dikenakan atas keterlambatan pemotongan/pembayaran sebesar 2% per bulan untuk maksimum 24 bulan.


Kerumitan Peraturan

Faktor penting yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak selama ini adalah administrasi perpajakan (Gunadi:2004). Administrasi perpajakan yang tidak efisien dicirikan antara lain dengan tingginya biaya transaksi (transaction cost) yang harus dikeluarkan WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Termasuk dalam golongan biaya transaksi bisa berupa biaya nominal (tambahan pengeluaran) berupa pengeluaran dana tambahan dan biaya tidak langsung. Tambahan pengeluaran dilakukan antara lain untuk membayar jasa konsultan pajak. Biaya transaksi tidak langsung dapat berupa keperluan akan personil yang khusus, waktu yang dihabiskan untuk pengisian formulir, pelaporan dan sebagainya.



Beberapa contoh sederhana dibawah ini memberikan gambaran tentang ketentuan pemotongan pajak yang berlaku.

Contoh pertama, pembayaran atau pemberian penghasilan yang terkait dengan Pasal 4 (2) yaitu antara lain untuk persewaan tanah dan atau bangunan. Sebagai pemberi penghasilan, maka WP harus memotong dengan tarif 10% final dari Dasar Pengenaan Pajak bila pemilik tanah/bangunan tadi berstatus WP Orang Pribadi. Tarif menjadi 6% final bila pemiliknya WP Badan. Tarif dan mekanisme ini berlaku sampai dengan 1 Mei 2002. Sesudah tanggal tersebut tarif mengalami perubahan. Untuk pembayaran kepada WP Orang Pribadi maupun WP Badan, tarif adalah 10% final.

Masih terkait dengan pasal tadi, tentang pemberian hadiah undian atau hadiah penghargaan. Tarif umum yang berlaku adalah 25% final dari Nilai Pasar atau Nilai Bruto hadiah/penghargaan. Bila hadiah tadi terkait dengan perlombaan atau sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang diberikan untuk WP Orang Pribadi, maka tarif yang berlaku adalah tarif Pasal 17 (1) yaitu tarif yang kita kenal selama ini dan tidak final. Artinya bisa dikreditkan untuk SPT penerima nantinya. Bila penerima hadiah atau penghargaan adalah WP Badan, maka tarif pemotongan menjadi 15%, juga tidak final. Dalam kasus lain, ketika penerima hadiah adalah WP Luar Negeri, maka tarif yang dikenakan sesuai dengan Pasal 26 yaitu 20% final.

Kompilasi sederhana dari peraturan tentang pemotongan pajak pasal-pasal lainnya tidak kalah rumit. Pasal 15 misalnya. Penghasilan yang terkait dengan WP tertentu diatur dalam pasal ini. Termasuk didalamnya adalah penghasilan dari Pelayaran Dalam Negeri, Penerbangan Dalam Negeri, Pelayaran dan atau penerbangan Luar Negeri, Pihak yang melakukan kerjasama Built Operate Transfer (BOT) atas lahan dan WP luar negeri yang memiliki perwakilan dagang di Indonesia. Untuk ke 5 jenis WP ini, tarif yang dikenakan berbeda satu sama lain. Demikian juga mekanisme pengenaannya, ada yang final dan tidak final.

Belum cukup dengan kerumitan diatas adalah pemotongan pajak yang terkait dengan Pasal 21. Terdapat kurang lebih 14 jenis penghasilan yang diatur tarif pemotongannya. Tarif berkisar dari tarif Pasal 17 yang umum, ditambah lagi dengan tarif-tarif lain. Misalnya untuk penghasilan yang dibayarkan kepada pekerja profesional seperti arsitek, notaris, dokter, konsultan dan sejenisnya, maka tarif pemotongan adalah 15% dari perkiraan penghasilan netto. Sedangkan penghasilan netto ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan brutonya.

Pasal 23 mengatur lebih banyak lagi. Esensi dari pasal ini adalah pemotongan pajak penghasilan yang terkait dengan jasa. Oleh karenanya diatur jenis-jenis jasa yang diatur. Terdapat kurang lebih 33 jenis jasa. Tarif umum pemotongan yang berlaku adalah 15% dari perkiraan penghasilan netto. Namun penghasilan netto ini merupakan persentase persentase tertentu dari Jumlah Bruto, dimana persentase ini ditetapkan berbeda untuk tiap jenis jasa !


Tarif Tunggal

Kompilasi peraturan dan contoh kasus diatas diharapkan dapat memberi gambaran bagaimana pemotongan pajak berubah menjadi beban berat bagi WP pemberi penghasilan. Penulis berpendapat, reduksi atas kerumitan tadi menjadi hal yang mendesak. Tentu saja sosialisasi atas peraturan tetap diperlukan agar semakin banyak WP yang paham tentang jenis penghasilan, tarif serta mekanisme pemotongan pajak penghasilan. Namun penyederhanaan aturan harus dilakukan secara bersamaan. Idealnya dapat dicapai suatu tarif tunggal untuk seluruh jenis pemotongan pajak.

Beberapa keuntungan dapat diperoleh dengan tarif tunggal. Pertama, menurunnya biaya transaksi pajak bagi WP pemotong. Karena WP tidak membutuhkan pengetahuan yang istimewa untuk memenuhi kewajibannya. Cukup ia memahami jenis penghasilan apa saja yang harus dipotong dimuka serta disetorkan pajaknya. Tarif pemotongan adalah sama.

Tarif tunggal tidak membuat pemerintah rugi. Untuk mekanisme pajak yang tidak final, maka pajak yang dipotong tentu akan diperlakukan sebagai kredit pajak oleh penerimanya. Tarif tunggal yang tinggi akan mengakibatkan jumlah pajak yang dapat dikreditkan pada akhir tahun juga lebih tinggi. Efek akhirnya adalah lebih sedikitnya pajak yang masih harus dilunasi (Pasal 29). Sebaliknya, bila tarif pemotongan pajak rendah, maka kredit pajak juga akan lebih kecil. Akhirnya pajak Pasal 29 yang harus dilunasi lebih besar.

Keuntungan kedua adalah dengan tarif yang sederhana akan menutup peluang terjadinya ‘kesalahan-kesalahan’ oleh WP. Dalam hal pemeriksaan pajak, semakin minimal peluang terjadinya kesalahan, maka semakin kecil juga kemungkinan WP tidak memenuhi kewajibannya. Kondisi ini akan terlihat pada temuan hasil pemeriksaan. Logikanya, temuan hasil pemeriksaan akan semakin minimal. Dalam bahasa yang sederhana, ‘amunisi’ yang dapat diolah oleh oknum pemeriksa yang nakal untuk bermain mata akan semakin sedikit. Tidak akan ada negosiasi bila tidak ditemukan ‘kesalahan’ atau pelanggaran yang dilakukan oleh WP.

Penutup

Pemeriksaan pajak berupaya memastikan bahwa WP memenuhi kewajiban pajaknya. Baik pajak sendiri (Pasal 25) maupun pemotongan pajak penerima penghasilan. Kesalahan dalam pemotongan pajak dapat terjadi, salah satunya, karena peraturan yang rumit. WP bisa saja lalai (tidak melakukan pemotongan pajak) atau memotong dengan tarif yang tidak tepat karena tidak paham. Padahal setiap peraturan menyatakan bahwa pemberian sanksi berdasarkan fakta. Bukan penyebabnya. Artinya fakta bahwa WP lalai/salah dalam memenuhi kewajibannya harus diberikan sanksi.

Bagi WP pemberi penghasilan, memotong atau tidak memotong pajak adalah indifference. Tidak ada benefit baginya bila ia tidak memotong pajak. Demikian juga tidak ada cost yang dibebankan bila ia memotong pajak. Namun bila WP ditemukan tidak memenuhi kewajiban ini seperti tergambar dalam banyak temuan hasil pemeriksaan pajak, maka kondisi ini harus dianalisa. Bila bagi WP tidak ada benefit dan cost, mengapa ia tidak melakukannya ? Tentu karena pengetahuan yang tidak cukup atas peraturan pajak.

Pengetahuan bisa saja sudah cukup, namun karena peraturan yang harus dikuasai ekstra rumit, maka bisa saja menjadi terasa kurang. Oleh karena itu, untuk ‘membantu’ WP yang taat mengurangi biaya transaksi pajak, sepatutnya diupayakan peraturan yang sederhana. Diantaranya dengan pengenaan tarif tunggal. Eloknya, sudah minta tolong jangan juga menyusahkan yang dimintai tolong.

menjerat koruptor dengan pidana pajak

Upaya pemberantasan korupsi dan penangkapan koruptor selama ini, meminjam ungkapan masyarakat betawi, gledeknya doang (petirnya sudah bersahut-sahutan namun hujan tidak kunjung turun). Sudah beberapa instansi didirikan, begitu juga dengan pencanangan gerakan, ikrar, pakta, kesepakatan dan nama-nama lainnya bahkan sudah merambah ke wilayah religi. Terakhir dengan pencanangan hari anti korupsi tanggal 9 Desember 2004.

Alphonsus Capone atau lebih terkenal dengan Al Capone, gangster legendaris Amerika pada periode tahun 1930 an, memang sudah lama meninggal. Tetapi ada pelajaran tersisa yang jelas relevan dengan upaya menjerat para koruptor di Indonesia. Gangster legendaris yang membuat Chicago menjadi lawless city saat itu jelas sangat licin dan sulit dijerat hukum. Pengalaman lapangan yang kaya ditambah dengan intelegensia dan nyali yang tinggi mendorongnya sampai ke puncak. Putus sekolah sejak kelas 6 SD, ‘magang’ pada beberapa gangster terkenal di Brooklyn, sampai akhirnya John Torrio ‘menemukannya’ menunjukkan bahwa pengalamannya diperoleh dari sekolah jalanan yang praktikal. Memimpin kerajaan bisnis dengan pendapatan yang dikelola sekitar USD 100 Juta pada masa depresi ekonomi tahun 1930an jelas tidak bisa dianggap enteng. Seperti biasa, pendapatan datang dari rumah judi, rumah bordil dan tempat hiburan malam lainnya. Bagian yang sudah ‘dicuci’ juga ditempatkan pada saham-saham di perusahaan legal yang juga menghasilkan pendapatan tambahan baginya.

Memang ia mendalangi the St Valentine’s Massacre yang terkenal kekejamannya, dimana lebih dari 150 peluru tertanam di jasad 6 (enam) orang lawannya. Namun ketika depresi ekonomi waktu itu membuat banyak orang jatuh miskin, ia juga yang berinisiatif membuka dapur umum dan menyediakan bahan pakaian untuk mereka di lingkungannya.

Bukan tak kurang usaha aparat hukum untuk menjeratnya. Benar kata pepatah, maling selalu selangkah lebih maju. Sampai akhirnya usaha keras Frank Wilson dari IRS Special Intelligence Unit atau setara dengan Direktorat Penyidikan Pajak kita, membuahkan hasil. Ia dijerat dengan pasal penyelundupan pajak (tax evasion) karena tidak pernah menyampaikan tax return atau yang kita kenal sebagai SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan menyembunyikan pendapatannya. Lewat perburuan panjang, akhirnya aparat pajak berhasil menemukan catatan penerimaan uang yang menyebutkan penerimaan dana atas namanya. Dari titik ini, tuduhan disiapkan dan mencakup periode kebelakang. Akhirnya karirnya tamat karena harus mondok di penjara sejak tahun 1931, tentu saja dengan ruang tahanan yang lebih mirip disebut sebagai kantor. Keluar dari penjara tahun 1939 merupakan anti-klimaks. Ia didera berbagai penyakit akut sampai akhirnya wafat tahun 1947, yang ditandai sebagai tamatnya karir mantan musuh publik nomor satu tadi.

Pembelajaran.

Beberapa pelajaran penting dapat diambil dari kisah diatas. Pelajaran pertama, aparat hukum disana jelas realistis. Bandit sekelasnya tentu tidak bodoh. Justru karena tidak bodohlah ia dapat melenggang lama di puncak. Ia tentu tidak akan meninggalkan jejak dan bukti yang dapat digunakan sebagai bukti hukum kelak. Bila ditambah dengan perbuatan baik serta derma kepada orang miskin, maka genaplah kesamaan ciri-ciri Al Capone dengan para koruptor Indonesia. Pandai mendisain transaksi sedemikian hingga bukit formal tidak pernah menyebutkan namanya, apalagi keterlibatannya. Mengeksploitasi kelemahan pasal-pasal hukum untuk keuntungannya dan jangan lupa, dermawan. Kedermawanan ini membuat mereka tetap pede tampil dimuka publik sampai saat ini bahkan tetap menyandang jabatan-jabatan kenegaraan.

Komentar awam yang menganggap bahwa membawa koruptor itu ke penjara mudah, jelas menunjukkan ketidakpahaman terhadap cara main para koruptor. Namun bisa dipahami karena dilandasi oleh kegeraman akan tingkah polah mereka. Sebaliknya, bila aparat melepaskan para koruptor karena alasan tidak cukup bukti hukum, jelas mereka tidak kreatif dan kurang berusaha. Tentu saja bukti-bukti sudah diperhitungkan masak-masak sebelum korupsi dilakukan. Jadi tidak realistis mengharapkan bukti-bukti hukum segera tersedia dan memadai.

Pelajaran kedua adalah kreatif dan aktif. Undang-Undang Perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk mengirim mereka ke penjara. Dalam pasal 39 UU Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan telah mengatur pidana perpajakan.
Secara jelas dinyatakan bahwa pidana penjara tersedia bagi setiap orang yang dengan sengaja :
- tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP,
- tidak menyampaikan SPT
- menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap
- memalsukan dokumen perpajakan
dimana tindakan-tindakan diatas menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara, maka pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun plus denda dapat dikenakan.

Bagaimana membuktikan bahwa koruptor melakukan hal-hal diatas ? Data pendukung harus dicari secara aktif. Tidak mungkin mengandalkan pada laporan pengaduan masyarakat belaka. IRS secara khusus melakukan penyelidikan bertahun-tahun. Kita sudah memiliki unit penyidikan pajak. Menurut Dirjen Pajak sendiri sudah 83 Juta data obyek tanah dan bangunan diteliti, puluhan ribu kendaraan mewah, ribuan kapal pribadi selesai didata. Sebagian besar tidak tercantum dalam SPT mereka (Bisnis Indonesia, 24/07/2002). Lalu mengapa tidak dilanjutkan dengan tuntutan pidana perpajakan ?

Khusus untuk para pejabat tinggi negara, anggota legislatif dan sejenisnya yang terkena kewajiban penyampaian daftar kekayaan ke KPKPN atau ke KPK, penelitian justru lebih mudah. Dari pada menghabiskan waktu menyelidiki apakah masih ada harta lain yang tidak dilaporkan, lebih baik dilakukan perbandingan dengan SPT yang disampaikan selama ini. Dengan besaran harta yang dilaporkan saat ini, maka dapat dianggap bahwa pendapatan pelapor adalah sebesar harta tadi. Dengan penghasilan tersebut maka pajak yang harus dibayarnya juga dapat diperhitungkan dengan cepat.

Pelajaran ketiga adalah sinergi gerak antar instansi sebagai wujud dari goodwill pemerintah. Ketika kepolisian kesulitan menjerat Al Capone karena alibinya yang selalu jitu, maka IRS turun tangan. Keselarasan gerak ini yang juga perlu dikoordinasikan oleh SBY dalam rangka program 100 harinya. Termasuk dalam sinergi ini adalah pertukaran data dan informasi antar kepolisian, kejaksaan, Dirjen pajak, perbankan dan institusi lainnya yang terkait.

Pepatah mengatakan perjalanan panjang dimulai dari satu langkah. Pengungkapan tindak pidana korupsi bukan pekerjaan mudah. Tetapi langkah untuk menggiring pelakunya ke penjara dapat dilakukan lewat berbagai cara. Salah satunya dengan pengenaan pasal pidana pajak. Aturan sudah tersedia, institusi pun demikian, tinggal lagi aksi nyata. Sekali lagi, dimulai dari hal yang paling mudah.