Wednesday, December 14, 2005

CSR 01 - Corporate Social Responsibility: redefinisi dengan memperhatikan konteks indonesia


ABSTRACT

This paper attempts to redefine the concept of Corporate Social Responsibility in Indonesia considering current business climate. Redefinition means implementing CSR concept from Europe or USA in a clear stage. Corrupted Officials have pushed corporations to choose whether they play in their way or not. Evidences show most of corporations ,due to its business profit and sustainability, do bribe officials. It makes business climate even worse while they consistently complaining this condition. On the other hand, they do charity in form of donation of money to communities. This hypocricy (worsening corruption practices and do chartiy as part of CSR) could be avoided by adopting CSR concept step by step. First CSR can be implemented by fulfilling all existing regulation-normative obligation- such as taxation, regulation on minimum labor wages, protection of natural resources etc. It is the concept of corporate obligation as opponent of CSR believed. Part of this could be done by publishing their social report in addition to financial report. Next step, they could go beyond their obligation to do social investment in philantropic acitivities. As the idea of proponent of CSR and adopted by many MNCs.




Some regard private enterprise as if it were a peredatory tiger to be shot. Others look upon it as a cow they can milk. Only a handful see it for what is really is-the strong horse that pulls the whole cart
(Winston Churchill)

Pengantar

Corporate Social Responsibility (CSR) atau kerap diterjemahkan sebagai Tanggungjawab Sosial Perusahaan merupakan terminologi yang terus berkembang meskipun belum memiliki definisi serta kriteria detail yang jelas. Pemahaman akan CSR berangkat dari pemahaman bahwa perusahaan atau korporasi tidak beroperasi di ruang vakum. Ia harus berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan demikian korporasi harus memenuhi ekspektasi dari pemilik serta lingkungan sekaligus.

Pengaruh dari lingkungan harus direspon sebagai suatu kesempatan. Dengan demikian CSR merupakan implementasi dari upaya untuk berinteraksi dengan lingkungan serta memetik manfaat darinya. Pemahaman ini berbeda secara signifikan dengan pengertian bahwa CSR merupakan gerakan anti-korporasi seperti yang ditakutkan banyak orang.

Faktor eksternal dari korporasi dapat dikategorikan dalam sedikitnya empat bagian. Pertama, lingkungan kerja (workplace), kedua pasar dari produk (marketplace), ketiga lingkungan alam (environment) dan terakhir komunitas (community). Masing-masing faktor diatas diwakili oleh institusi yang berbeda-beda. Efektifitas CSR dengan demikian ditentukan oleh bagaiman korporasi menggunakan tekanan dari empat faktor eksternal diatas untuk meningkatkan kualitas pengelolaan korporasi itu sendiri.

Diagram berikut menjelaskan keterkaitan dari masing-masing faktor tersebut.




Dikutip dari : http://www.mallenbaker.net/csr


Sejarah CSR.

Konsep CSR muncul kemudian. Praktek-praktek yang dilakukan oleh korporasi sudah mengimplementasikan CSR terlebih dahulu. Sejarah di Inggris menunjukkan ketika East India Company dan Hudson Bay Co sebagai korporasi menerima mandat dari pemerintah untuk mencapai harapan society waktu itu seperti misalnya melakukan eksplorasi daerah jajahan, menyediakan jasa transportasi, keuangan dan sebagainya.

Pada awal abad ke 19, praktek ini meluas ke daratan Amerika terutama sejak pendirian korporasi yang pada awalnya bertanggungjawab untuk memenuhi kepentingan pemegang sahamnya. Kemudian tekanan dari publik meningkat, memaksa mereka untuk mengadopsi praktek-praktek yang merambah wilayah sosial. Misalnya perlindungan keselamatan kerja untuk pegawainya, perlindungan konsumen atas produk yang dihasilkan, konservasi lingkungan dan sebagainya. Pada pertengahan abad 19 kemudian konsep CSR mulai dibahas dalam wilayah manajemen korporasi. Tentu saja sebagai konsep baru tidak lepas dari pro dan kontra.

Pada perkembangan selanjutnya CSR melahirkan banyak konsep baru seperti corporate citizenship yang menganggap korporasi sebagai anggota dari komunitas besar masyarakat. Demikian juga konsep corporate sustainability yang menganjurkan korporasi untuk berpikir serta bertindak dengan perspektif jangka panjang untuk kelestarian bisnisnya. Diduga konsep-konsep ini muncul ketika globalisasi dan keterbukaan informasi memaksa para manager untuk lebih memperhitungkan faktor lingkungan luar usahanya. Perusahaan Nike sudah merasakan hal ini ketika publik mengecam mereka akibat perlakuan para sub-kontraktornya (nota bene di negara-negara berkembang) yang mengabaikan pengupahan serta kondisi kerja yang layak. Untuk itu mereka segera merespons dengan penerapan standar kerja kepada para sub-kontraktornya.

Di Indonesia CSR secara tidak langsung sudah diimplementasikan. Pada tingkatan mikro, ketika di suatu lingkungan terdapat warganya yang berbisnis, maka ia ‘berkewajiban’ untuk menyumbang untuk event-event seperti perayaan proklamasi. Demikian juga untuk kegiatan lain berupa perbaikan jalan lingkungan dan sejenisnya.
Pada tingkatan korporasi, kasus Pertamina sebagai suatu korporasi raksasa ditahun 1970an secara tidak sadar sudah menjalankan praktek CSR. Ketika harga minyak meningkat tajam, Pertamina ditugaskan sebagai pionir untuk membangun industri baja, mempelopori bisnis real-estate dengan pembangunan apartemen, komplek perumahan dan bahkan membiayai klub sepak-bola.

Definisi CSR

Sampai saat ini belum ada defnisi baku mengenai CSR, namun beberapa diantaranya dikutipkan dibawah ini untuk membantu menjelaskan konsep CSR itu sendiri.
CSR didefinisikan sebagai :

A wide-ranging agenda that involves businesses looking at how to improve their social environmental and local economic impact, their influence on society, cosical cohesion and human rights dan fair trade. CSR is an issue both for large multinationl and for small, locally based businesses (www.senscot.net)

The decision making and implementation process that guide all company activities in the protection and promotion of international human rights, labor and environmental standards and compliance withlegal requirements within its operations and in its relations to the cocieties and communities where it operates. CSR involves a commitments through the on-going engagement of stakeholders, the active participation of communities impacted by company activities and the public reporting of company policies and performance in the economic, environmental and social arenas. (www. Bench-marks.org)

Is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large (World Business Council for Sustainable Development)

A company voluntarily taking on commitments which go beyond common regulatory and conventional requirements. (The European Union Green Paper “ Promoting an European Framework for Corporate Social Responsibility.

Beberapa hal penting yang dapat diambil dari definisi-definisi diatas adalah ;
1. Korporasi bertanggungjawab untuk memperbaiki lingkungan dimana ia beroperasi, membawa impak ekonomis serta membawa perbaikan bagi kondisi sosial. Ketiga elemen ini (lingkungan, ekonomi dan sosial) menjadi kriteria utama untuk pengukuran apakah suatu perusahaan sudah mengadopsi CSR atau belum.
2. CSR merupakan tindakan yang dilakukan melebihi apa yang dipersyaratkan oleh hukum. Dengan demikian CSR merupakan kewajiban yang tidak dapat dituntut secara hukum bila tidak dipenuhi dan jatuh ke domain etika (kepantasan). Untuk itu CSR diadopsi secara sukarela (voluntarily).
3. CSR diadopsi bukan hanya dalam bentuk distribusi keuntungan belaka. Namun lebih jauh dari itu adopsi secara integral sampai bahkan dalam proses pembuatan keputusan pengelolaan korporasi.

Kritik terhadap CSR

Konsep CSR tidak luput dari kritik. Sejak tahun 1970 ketika konsep ini meluas di Amerika Serikat penentang konsep ini juga gencar mempublikasikan keberatan-keberatan atas perluasan fungsi korporasi seperti ini. Ekonom Milton Friedman dalam Capitalism and Freedom secara tegas menentang konsep ini. Korporasi hanya bertanggungjawab kepada pemegang saham. Sebagai perwujudan dari classic foundation yang diintrodusir oleh Adam Smith tahun 1776, bahwa tugas manajemen adalah memaksimalkan kekayaan (wealth) dari pemegang saham. Lebih dari itu, tidak. Tanggungjawab kepada komunitas (tanggung jawab sosial) harus dilakukan oleh para politisi, karena merekalah yang dipilih oleh masyarakat. Jadi mereka yang seharusnya bertanggungjawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pebisnis atau pemiliki korporasi tidak pernah dipilih oleh masyarakat, oleh karena itu bagaimana mereka bisa diminta untuk bertanggungjawab kepada masyarakat ?

David Henderson dalam Misguided Virtue juga mengkritik konsep CSR yang sudah terlanjur dipraktekkan dan disebarluaskan tanpa definisi, kriteria bahkan kerangka berpikir (logical framework) yang jelas. Dengan demikian menurutnya, CSR bertumbuh tanpa dasar yang jelas, bisa diinterpretasikan secara kontekstual, kehilangan daya ukur dan alat ukur yang universal.

Keberatan lain bahkan lebih ekstrim dengan menganggap bahwa kewajiban selain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan merupakan ‘pencurian’ terhadap kekayaan pemegang saham. Karena pemegang saham secara sengaja menyisihkan sebagian kekayaannya untuk korporasi dengan harapan kekayaan tadi akan bertambah.

Bagi para manejemen korporasi, CSR dilihat sebagai beban tambahan. CSR menjauhkan mereka dari tugas utama mereka direkrut yaitu pemupukan keuntungan korporasi, untuk kemudian meningkatkan value of the firm. Dengan tingkat kompetisi yang semakin ketat, maka pengalihan sebagian sumber daya untuk CSR jelas melemahkan daya kompetisi mereka.

Secara singkat, para penentang beranggapan bahwa dengan menjalankan bisnis dengan baik, mematuhi segala persayaratan normatif,secara tidak langsung sudah ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bisnis yang tidak melanggar hukum termasuk pemberian upah sesuai aturan, penyediaan fasilitas kerja yang memadai dan sehat, pembayaran pajak dan pungutan lain yang tepat waktu dan jumlah, perlindungan kepada konsumen atas produk yang dihasilkan merupakan serangkaian mandatory activities. Tanggungjawab korporasi terhadap masyarakat berakhir ketika serangakaian tindakan diatas sudah dilakukan. Atas pajak yang disetorkan, upah kepada karyawan yang juga dinikmati keluarga, produksi yang memerlukan pasokan bahan baku dari supplier, keseluruhan merupakan sumbangan dari korporasi untuk kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, tentu dianggap berlebihan bagi korporasi.

CSR di Indonesia

Bagaimana penerapan konsep CSR di Indonesia ?
Pada tataran konsepsi justru belum dilakukan eksplorasi ide untuk membuat konsep ini lebih membumi. CSR langsung dipraktekkan. Beberapa korporasi multinasional mempraktekkan CSR dengan arahan dari kantor pusat. Dengan demikian global driven lebih dominan dari local driven, sehingga efektifitasnya kurang maksimal. CSR dianggap sebagai kewajiban, bukan kebutuhan. Tidak heran kemudian muncul kewajiban untuk melakukan community development pada industri ekstraktif. Atau kegiatan charity berupa pemberian sumbangan.

Hasil dari survey yang dilakukan terhadap 266 perusahaan (domestik dan multinasional) di 10 (sepuluh) kota di Indonesia tahun 2002 menguatkan kesimpulan diatas . Sebagian besar (86%) menganggap bahwa memberi sumbangan adalah wujud nyata dari CSR. Tindakan lain yang dianggap implementasi CSR adalah mensejahterakan pegawainya (77%0, membayar pajak (70%). Tidak heran bila hanya 18% yang memiliki kebijakan tertulis terkait dengan CSR dan sebagian besar (60%) memberi sumbangan bila diminta, serta hanya 21% yang memang sejak awal tahun anggaran sudah memiliki target serta rencana.

CSR berupa kegiatan amal ini diharapkan menghasilkan 2 (dua) keuntungan. Pertama, perusahaan dapat terhindar dari potensi biaya tambahan berupa penghentian produksi atau penghindarakan kerusakan fasilitas perusahaan, misalnya karena demonstrasi yang dilakukan oleh komunitas sekitar. Untuk itu dilakukan upaya untuk ‘membujuk’ mereka dengan pemberian dana atau kesiapan untuk dimintai sumbangan. LSM-LSM banyak terlibat dalam kegiatan ini dengan mengatasnamakan masyarakat.

Kedua, untuk perusahaan yang produknya memerlukan pencitraan yang baik, maka kegiatan sosial dilakukan dengan (wajib) diliput media massa baik media cetak maupun elektronik. Dengan demikian nilai/impak dari kegiatan sendiri bukanlah fokus kegiatan melainkan pembangunan citra produk dan produsennya.

Korupsi dan suap

Salah satu bentuk hambatan dalam berbisnis di Indonesia yang sering dikeluhkan adalah tingginya korupsi aparat yang muncul dalam bentuk pemberian suap (bribery). Dalam menjalankan usaha, korporasi tentu bersinggungan dengan elemen birokrasi. Pajak, perijinan serta interaksi lain secara langsung melibatkan korporasi dalam langgam praktek-praktek yang umum dilakukan.

Pajak sebagai salah satu bentuk kewajiban yang dipersepsikan sebagai CSR ternyata menunjukkan fakta yang sebaliknya. Kamar Dagang Indonesia (KADIN), bila dianggap sebagai representasi pendapat pengusaha, gencar menyerukan agar tarif pajak untuk wajib pajak Badan (WP Badan) diturunkan. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing usaha. Pada saat yang sama, mereka juga gencar menuntut diberikannya pengampunan pajak (tax amnesty) dengan alasan agar dana-dana milik masyarakat yang diparkir di luar negeri dapat kembali dan diinvestasikan di dalam negeri.

Kedua pernyataan ini, sekali lagi bila dapat dianggap merepresentasikan suara pengusaha, amat kontradiktif. Pada satu sisi, pengusaha bertindak sebagai wajib pajak yang ‘baik’ sehingga dengan tarif sekarang mereka merasa keberatan. Pada pihak sisi yang lain secara langsung mereka memproklamirkan diri sebagai wajib pajak ‘nakal’. Mereka memiliki penghasilan yang belum dibayar pajaknya, namun gencar meminta diadakannya pengampunan pajak. Dengan demikian hutang pajak lama dapat ‘diputihkan’

Bukan hanya perusahaan lokal. Korporasi multinasional yang beroperasi di Indonesia pun mempraktekkan hal yang sama. Triton Energy Corporation yang berbasis di Texas, divonis bersalah atasu tuduhan tuduhan menyuap aparat pajak Indonesia sebesar USD 450,000 lewat perantara. Berdasarkan Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) menyuap government officials merupakan pelanggaran serius bagi perusahaan yang beroperasi global. Kasus yang sama juga dilakukan oleh Baker Hughes Inc dan diputus bersalah pada September 2001, mereka dituduh menyuap aparat pemeriksa pajak lewat tangan konsultan pajak KPMG sebesar USD 75,000 . Kasus lain yang relatif anyar adalah Monsanto Co, raksasa bisnis AS yang hadir lewat PT Monagro Kimia juga dituduh melakukan pembayaran senilai USD 50,000 kepada pejabat pemerintahan pada awal 2002 (Wall Street Journal, 27 Mei 2004).Kini kasusnya ditangani juga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus lain berupa tuduhan kepada Kajima, multinasional dari Jepang, karena menyuap aparat pemerintah untuk memenangkan tender konstruksi pada tahun 1995 dengan nilai suap sekitar 80 Juta Yen. Bersamaan dengan itu, perusahaan lain seperti Obayashi, Taisei, Tekken dan Tokai Kagyo sempat diproses di Kejaksaan Agung. Meskipun kasusnya sekarang tidak jelas sampai dimana penyelesaiannya.(Kompas 30 April 1999).
Kasus-kasus diatas sebenarnya menggambarkan betapa para korporasi belum sepenuhnya memenuhi kewajiban normatif mereka. Bahkan memanfaatkan mental aparat yang korup untuk kepentingan bisnisnya.
Selain pajak, beban lain seperti retribusi yang dikenakan pemerintah daerah, pajak-pajak daerah, perijinan dan sebagainya juga merupakan area yang potensial untuk terjadinya praktek suap oleh pengusaha. Special Survey on Governance yang dilakukan oleh LPEM
-UI tahun 2002 mengkonfirmasi dugaan ini. Bukti empirik tentang praktek suap oleh para pengusaha di 34 kabupaten di Indonesia diperoleh lewat pengolahan data survey yang dilakukan terhadap 1,808 perusahaan sebagai responden baik perusahaan asing maupun lokal . Rata-rata biaya suap mencapai rentang antara 10%-15% dari biaya produksi. Temuan lain adalah tingkat suap di daerah yang kaya akan sumber alam justru lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain.

Redefinisi CSR di Indonesia.

Fakta-fakta diatas mengisyaratkan bahwa pendefinisian ulang CSR bagi korporasi di Indonesia mutlak perlu. Bila tidak, maka kedua praktek yang saling berlawanan, mencuri pajak dan menyuap disatu pihak serta memberikan sumbangan amal (charity) dapat dianggap kemunafikan korporasi. Kegiatan amal cenderung dibaca sebagai tindakan kosmetik dari pada substantif.

Dengan demikian, setelah memperhatikan konteks Indonesia, CSR bukan hanya merupakan permasalahan konsep. Bukan masalah apakah konsep Friedman cs atau konsep Lord Meghnad Desai yang paling feasible untuk diterapkan. Defisi konsep CSR yang akan diadopsi yang pasti harus memperhitungkan kondisi Indonesia. Keindonesiaan itu dapat dibaca sebaga lingkungan yang koruptif, sedemikian hingga lingkungan menjadi lemah (kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, fasilitas infrastruktur yang minim). CSR harus dapat menguatkan lingkungan yang lemah.

Urut-urutan penerapan CSR menjadi lebih penting dari sekedar konsep mana yang benar untuk Indonesia. Pada urutan pertama, korporasi mengadopsi konsep Friedman cs, yaitu pemenuhan kewajiban normatif. CSR adalah tindak nyata dari korporasi untuk secara aktif memperbaiki kondisi sosial masyarakat Indonesia.
Korupsi yang merajalela bukannya justru dianggap sebagai ‘aturan main’ yang harus diikuti oleh korporasi dengan ikut menyuap. Justru sebaliknya. Korporasi harus aktif memberantas praktek suap menyuap kepada aparat pemerintah.

Beberapa tindakan dapat dilakukan. Inisiatif Publish What You Pay adalah salah satu diantaranya. Di Eropa inisiatif ini sedang berkembang dan digunakan sebagai mekanisme untuk menekan tingkat korupsi aparat .

Untuk kesamaan level of playing field maka asosiasi pengusaha dapat berperan. Bila suatu asosiasi sepakat untuk tidak melakukan tindakan suap dan memberi sanksi bagi anggotanya yang melakukan suap, maka akan tercipta area bisnis yang relatif sehat. Seluruh anggota dapat berbisnis dengan baik tanpa khawatir bahwa pengusaha lain dapat memperoleh privelege karena menyuap.

Tindakan lain adalah transparansi dalam bentuk publikasi laporan keuangan selama ini, dapat didorong untuk lebih jauh. Transparansi juga mencakup tanggungjawab sosial korporasi. Dengan demikian publikasi juga mencakup besaran pengeluaran untuk pengurusan ijin, pembayaran pajak, pembayaran upah normatif, pengendalian pencemaran atau limbah produksi dan sebagainya. Laporan tanggungjawab sosial (Social Responsibility Report) merupakan medium akuntabilitas dari korporasi kepada masyarakat dan sekaligus sebagai media promosi pembangunan citra.

Kedua, setelah pemenuhan kewajiban normatif terpenuhi, maka CSR dapat diimplementasikan dalam bentuk philantrofis berupa investasi sosial. Konsekuensinya, kegiatan amal selama ini harus dikaji kembali. Diperlukan elemen institusional dan legal untuk menjamin dampak yang signifikan.

Elemen institutional dapat berupa pembentukan kesepakatan atau bahkan lembaga yang secara khusus membangun kriteria, indikator serta pengukuran kinerja CSR bagi korporasi. Dengan demikian, korporasi tidak direpotkan dengan pembangunan hal-hal tersebut yang jelas membutuhkan sumber daya yang besar. Lembaga Akreditasi semacam ISO dapat dijadikan acuan.

Elemen berikutnya yaitu peraturan hukum. Pemerintah sebagai regulator dapat mengatur pola serta mekanisme pelaksanaan CSR. Dengan demikian kepastian hukum yang dapat diperoleh dan dijadikan sebagai acuan ke depan. CSR dalam bentuk community development dapat dikembangkan serta diperluas untuk sektor industri yang lain. Tentu sesudah melakukan kajian yang mendalam. Sehingga aturan ini bukan dirasakan sebagai kewajiban tambahan (baca:biaya tambahan) bagi korporasi.

Salah satu produk hukum yang perlu adalah perlakuan sumbangan sebagai biaya yang dapat diperhitungkan dalam pembayaran pajak (tax deductible expenses). Dalam merespons keinginan dunia usaha berpartisipasi dalam meringankan beban akibat bencana nasional di Aceh dan Sumatera Utara, Menteri Keuangan sudah mengeluarkan regulasi tersebut. Namun masih kasuistis dan memerlukan elaborasi yang komprehensif. Kedepan pengaturan yang lebih pro-aktif dan komprehensif tentu akan sangat berguna sebagai rambu-rambu CSR bagi korporasi.

Elemen institusional dan legal diatas, dapat mendorong korporasi untuk melakukan CSR yang tidak tergantung pada keputusan individual pimpinan organisasi. CSR akan bergerak kearah kebijakan (policy) masing-masing korporasi yang didorong oleh kebutuhan lokal (local driven). Kebijakan yang ajeg dapat mendorong aktivitas CSR dirancang sebagai kegiatan yang berkesinambungan dengan memperhatikan unsur sosial, ekonomis dan lingkungan. Dengan demikian dampak akan lebih substansial bagi komunitasnya.

Penutup

Tanggung-jawab korporasi bagi lingkungannya harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan itu sendiri. Memperhatikan kondisi Indonesia dengan tingkat korupsi yang tinggi, maka CSR dapat mencapai tujuan bila dilakukan melalui pentahapan yang sistematis. Pertama korporasi harus memenuhi segala kewajiban normatif, secara aktif juga harus ikut mendorong terciptanya praktek-praktek bisnis yang bersih. Tahap berikutnya barulah menginjak ke arah investasi sosial bagi lingkungannya.

Pemerintah dapat mengambil inisiatif untuk merumuskan elemen institusional dan legal lewat perumusan kebijakan yang partisipatif. Dengan memperhatikan konteks lingkungan lokal, CSR dapat lebih responsif terhadap kebutuhan komunitasnya.


Daftar Pustaka :
1. Kuncoro, Ari. Bribery in Indonesia: Some evidence from micro-level data, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol 40, No.3 ,2004 pp 329-354
2. Zaim Saidi (ed), Sumbangan Sosial Perusahaan, PIRAMEDIA, Jakarta 2003
3. Denny, Charlotte, Hypocrisy that Underlies HIPC, The Guardian, January 6, 2003.
4. Wibowo, Permadi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Masyarakat, PDAT Tempo, diakses dari http://www.pdat.co.id tanggal 24 Desember 2004
5. Henderson, David, Misguided Virtue, False notions of corporate social responsibility, New Zealand Business Roundtable, June 2001
6. Denny, Charlotte, Profit Motive, Guardian weekly, November 15, 2001
7. Kemp Melody, Indonesia: Quixotic dream or confident expectation, UNSRID, Geneva, 2001
8. http://www.nrcan.gc.ca
9. http://mallenbaker.net/csrfiles
10. http://www.senscot.net
11. http://www.bench-marks.org
12. http://www.publishwhatyoupay.org
13. Brown, Mark Malloch, Beyond corporate social responsibility: the role of teh private sector in the developing world. Speech at Blenheim Palace, September 2002. Accessed at http://www.undp.org
14. http://www.natural-resouces.org/minerals/csr
15. http://strategis.ic.gc.ca
16. http://www.kompas.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home