Friday, December 23, 2005

Gaji ke 13, kenaikan gaji atau rasionalisasi PNS ?

Khusus tahun 2004, Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diberikan gaji ke 13. Entah terkait dengan kampanye atau tidak,namun kalau ada kelompok pekerja yang paling menarik perhatian di negara ini, tentulah PNS. Setiap tahun, rencana kenaikan gajinya pasti mendapat porsi berita di berbagai media juga gaji ke 13 nya. Padahal untuk pekerja di swasta kedua hal tersebut lumrah dan bukan hal luar biasa.

Bila dulu kelompok ini merupakan motor penggerak mobilisasi suara untuk partai tertentu, kini selain suaranya tidak terdengar lagi bahkan tidak ada capres yang berani berkomitmen untuk perbaikan nasib mereka. Sungguh seperti habis manis sepah dibuang.

Dengan kekuatan 3.648.005 orang , PNS merupakan kelompok pekerja yang memiliki beberapa keunikan. Pertama, sumber gaji mereka adalah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Sehingga fokus pekerjaan dan pelayanan seharusnya adalah masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Masyarakat kerap mengeluh karena harus mengeluarkan uang ekstra ketika hendak mendapatkan pelayanan yang wajar. Keunikan kedua adalah gaji yang tidak cukup bahkan untuk hidup normal. Ajaibnya, setiap dibuka lowongan untuk posisi pegawai negeri selalu dibanjiri peminat. Bahkan orang rela bila harus menyediakan pelicin.

Dilema pengelolaan PNS sudah sejak orde baru. Banyak orang yakin bahwa salah satu kunci (bukan satu-satunya) untuk peningkatan kinerja PNS adalah kenaikan gaji dan fasilitas. Dipihak lain, setelah menghitung dana yang dibutuhkan, keputusannya selalu sama. Tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan. Sehingga hanya dikabulkan sebagian kecil saja. Nilainya bahkan tidak dapat menutup nilai inflasi setiap tahunnya.

Terakhir Meneg PAN mengemukakan 4 (empat) opsi untuk menaikkan pendapatan pegawai negeri. Opsi-opsi tadi membutuhkan anggaran berkisar dari 84 Triliun (dengan kondisi seperti sekarang-tidak ada perubahan) hingga 226 Triliun ( minimal gaji 800 ribu dan maksimal 10 Juta). Realitanya APBN saat ini hanya ada dikisaran Rp. 330 Triliun, sehingga opsi terakhir yang memakan 70% dari APBN, jelas tidak mungkin dilakukan.

Sedemikian dilematisnya permasalahan ini tidak heran jika tidak ada calon presiden yang berani berjanji untuk perbaikan nasib PNS. Lebih baik mempertahankan status quo. Padahal tanpa disadari, dampak dari status quo sungguh dahsyat. Selain pelayanan publik kelas kambing, KKN di lingkungan PNS justru sudah ?naik kelas?. Kini KKN sudah berbasis sistem, bukan lagi aktor. Jadi, jangan bayangkan ada seorang PNS yang ber KKN. Era reformasi KKN justru sudah menyebar ke tingkatan unit organisasi, bahkan lintas organisasi. Proyek disuatu instansi berarti seluruh staff akan memperoleh bagian, termasuk bagian untuk instansi pemeriksa nanti. Semua bekerja sama dengan harmonis,senasib sepenanggungan, satu tujuan dengan biaya yang ditanggung masyarakat.

Perbaikan pengelolaan penghasilan PNS secara struktural dapat dilakukan lewat 3 (tiga) langkah strategis yang berurutan. Pertama penetapan index gaji sesuai lokasi kerja, kedua rasionalisasi beban kerja dan terakhir adalah penerapan hukuman dan penghargaan.

Index gaji

Struktur penggajian PNS memang tergolong unik. Dengan struktur yang ada sekarang, semakin lama seseorang mengabdi plus kualifikasi akademik yang semakin tinggi, maka ia akan semakin ?miskin?.

Seorang lulusan SLTA akan memulai karirnya di golongan II A dengan gaji pokok Rp. 725.000. Lebih tinggi dibandingkan dengan gaji pekerja di pabrik dengan UMR DKI Jakarta yang hampir mencapai Rp. 700,000. Sarjana yang baru lulus dengan masa kerja 0 (nol) tahun akan memperoleh gaji pokok Rp. 900.000. Tidak terlalu berbeda jauh dengan apa yang diberikan oleh sektor swasta.

Namun seorang PNS lulusan S2 dari luar negeri yang sudah mengabdi 15 (lima belas) tahun hanya memperoleh kurang dari Rp. 2 Juta rupiah termasuk seluruh tunjangan dan honor. Padahal ia sudah berada pada tingkat pengambilan keputusan. Tidaklah mengherankan bila KKN dimulai dari instansi pemerintah. Karena PNS yang sudah memilikiotoritas justru yang relatif lebih miskin.

Saat ini penggajian diberikan atas dasar golongan dan masa kerja. Seorang PNS akan mengukur kecukupan pendapatannya dengan kemampuannya memenuhi kebutuhan fisik (makan minum, transportasi, perumahan) dan kebutuhan akan pendidikan. Setelah tercukupi, maka ia akan menabung.

Kebutuhan fisik tergantung pada lokasi kerja. Sebagai gambaran, PNS di Jakarta yang berkeluarga dan memiliki anak membutuhkan biaya makan siang di kantor, transportasi, sewa rumah, listrik serta sekolah anak dan transpornya paling sedikit Rp. 1.700.000. Bila ia dapat memperoleh jumlah tersebut, maka ia baru memenuhi kebutuhan minimumnya. Dengan jumlah penghasilan yang sama bila ia berdinas di luar Jawa, justru bisa menabung.

Index disusun berdasarkan lokasi kerja. Pemerintah harus dapat menetapkan suatu index biaya hidup yang layak, dimana seluruh kebutuhan fisik dan pendidikan tercakup disana. Index bisa disusun berdasarkan kabupaten.

Penggunaan index tidak perlu merubah struktur gaji saat ini. Artinya, struktur penggajian sekarang ini tetap dapat digunakan. Untuk menghitung gaji seorang PNS tinggal mengalikan dengan angka index. Sedapat mungkin index diperbaharui setiap tahun dengan memperhitungkan tingkat inflasi lokal.

Penggunaan index akan menghasilkan tingkat penggajian yang dapat memenuhi kebutuhan fisik PNS dimana saja ia berdinas. Efek lain yang dihasilkan adalah tidak adanya penolakan bila dimutasi ke daerah lain. Karena dimana pun ia bertugas, maka penghasilannya tetap dapat menutupi biaya hidupnya.
Terakhir, biaya yang dibutuhkan untuk opsi ini dipastikan dapat dijangkau oleh anggaran negara. Karena tidak seluruh PNS akan mendapatkan kenaikan gaji. Dibandingkan dengan praktek selama ini dimana kenaikan gaji diberikan merata berdasarkan golongan, maka PNS yang hidup di kota besar atau di daerah yang mahal tetap akan mengeluh kekurangan. Sementara itu PNS ditempat lain akan ?kelebihan? dan tentu mereka tidak pernah terdengar bersuara.

Rasionalisasi

PNS adalah pekerja yang tidak memiliki job description yang jelas, terukur dan individual. Tidak heran hingga kinerja seorang PNS diukur atas ukuran-ukuran umum seperti loyalitas, kesetiaan pada negara, kepatuhan kepada atasan dan sebagainya. Menyimpang dari kebiasaan umum. Padahal dengan uraian kerja yang rinci per individu, maka kinerja seseorang dapat diukur. Pemberian penghargaan atau hukuman itu sendiri kemudian menjadi serba jelas.

Rasionalisasi beban kerja bukan selalu berarti rasionalisasi jumlah PNS. Beban kerja yang dirasionalkan diperkirakan akan membuka betapa PNS merupakan penganggur terselubung yang besar. Tugas rutin yang harus dilakukan umumnya dapat dikerjakan lebih cepat, tetapi karena menunda pekerjaan tidak pernah diberi hukuman,maka penundaan terjadi dimana-mana. Lebih buruk lagi, masyarakat terpaksa memberikan pelicin. Jadi penundaan justru bisa menghasilkan pendapatan tambahan. Tidak heran bila proses pengurusan ijin, dokumen dan sebagainya tidak pernah cepat dan tepat waktu.

Dengan demikian harus diupayakan kesibukan-kesibukan bagi PNS. Bisa dimulai dari yang mudah dan murah. Misalnya, penyusunan arsip dan dokumen agar lebih rapi dan teratur. Pekerjaan lain seperti penambahan tenaga untuk pelayanan masyarakat seperti perijinan agar lebih cepat, bahkan pemeliharaan kebersihan ruang kerja seharusnya dapat dilakukan oleh PNS sendiri. Pelayanan masyarakat lainnya adalah peningkatan frekuensi kunjungan lapangan untuk memonitor keadaan pelayanan, memeriksa lampu jalan yang mati, memastikan tidak ada kabel listrik yang terganggu oleh ranting pohon, mendata jalan yang berlubang dan sebagainya.

Penghukuman dan penghargaan

Rasionalisasi menghasilkan ?pekerjaan tambahan? agar PNS tidak menganggur (baik terselubung maupun terbuka). Bila uraian kerja sudah ditetapkan, pengukuran sudah dilakukan,maka mekanisme hukuman dan penghargaan dapat dilakukan.
Selama ini hukuman diberikan kepada PNS yang berbuat kriminal. Jarang PNS ditindak karena pungli atau memungut suap, apalagi PNS yang melayani masyarakat dibawah standar.

Upaya hukuman dan penghargaan ini dapat dilakukan agar PNS yang tersisa secara alamiah adalah PNS yang berkualitas. Rasionalisasi terjadi secara alamiah dimana orang-orang yang tidak bisa memenuhi kriteria dipersilakan keluar.

Ditengah hingar bingar kampanye calon presiden, PNS jangan dilupakan. Bila pada waktu yang lalu suara PNS dimobilisasi oleh pihak tertentu, maka kini dengan kebebasan yang dimiliki, rencana pengelolaan yang masuk akal jelas akan disambut baik. Bukan hanya sekedar kenaikan gaji yang tidak jelas sumber dananya. Bukan juga status quo yang secara jujur tidak disukai oleh mayoritas PNS.

Dengan jumlah PNS diatas plus istri/suami dan anak, maka potensi pemilih dari PNS jelas bukan jumlah yang sedikit. Tinggal lagi membuat kebijakan yang tepat.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home