Thursday, December 15, 2005

kajian atas withholding tax

Salah satu kewajiban bagi Subyek Pajak adalah memotong pajak orang lain. Kewajiban ini bahkan sudah ada sejak sebelum reformasi pajak tahun 1983. Dahulu dikenal dengan istilah MPO (Menghitung Pajak Orang lain), untuk membedakannya dengan MPS (Menghitung Pajak Sendiri).

Tujuan dari pemotongan pajak penghasilan dimuka, oleh pemberi penghasilan , antara lain untuk mengamankan likuiditas penerimaan. Dengan pajak yang dipotong dan disetor setelah pemberian penghasilan, dan terjadi selama periode pajak, maka likuiditas penerimaan akan tersebar sepanjang bulan. Tanpa adanya pemotongan ini, maka penerimaan pajak baru akan diperoleh pada akhir masa pajak. Ketika semua WP melaporkan SPT tahunannya.

Tujuan lainnya adalah untuk mengamankan penerimaan pajak dari penerima penghasilan yang tidak melaporkan penghasilannya atau tidak memiliki NPWP. Dengan pemotongan dimuka ini, pajak penghasilan masih dapat diterima oleh pemerintah. Meskipun hanya sebagian.

Sejatinya pemotongan pajak orang lain, adalah permintaan tolong dari pemerintah kepada WP. Seluruh WP dimintai bantuannya untuk memotong dan menyetorkan pajak penerima penghasilan darinya. Namun meskipun meminta tolong, karena hal ini adalah kewajiban yang diatur Undang-Undang, maka bila melanggar tentu disediakan sanksi. Sanksi umum yang diberikan jika lalai atau tidak memotong adalah pengenaan pokok pajak (jumlah yang seharusnya dipotong) dan denda (bunga). Denda dikenakan atas keterlambatan pemotongan/pembayaran sebesar 2% per bulan untuk maksimum 24 bulan.


Kerumitan Peraturan

Faktor penting yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak selama ini adalah administrasi perpajakan (Gunadi:2004). Administrasi perpajakan yang tidak efisien dicirikan antara lain dengan tingginya biaya transaksi (transaction cost) yang harus dikeluarkan WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Termasuk dalam golongan biaya transaksi bisa berupa biaya nominal (tambahan pengeluaran) berupa pengeluaran dana tambahan dan biaya tidak langsung. Tambahan pengeluaran dilakukan antara lain untuk membayar jasa konsultan pajak. Biaya transaksi tidak langsung dapat berupa keperluan akan personil yang khusus, waktu yang dihabiskan untuk pengisian formulir, pelaporan dan sebagainya.



Beberapa contoh sederhana dibawah ini memberikan gambaran tentang ketentuan pemotongan pajak yang berlaku.

Contoh pertama, pembayaran atau pemberian penghasilan yang terkait dengan Pasal 4 (2) yaitu antara lain untuk persewaan tanah dan atau bangunan. Sebagai pemberi penghasilan, maka WP harus memotong dengan tarif 10% final dari Dasar Pengenaan Pajak bila pemilik tanah/bangunan tadi berstatus WP Orang Pribadi. Tarif menjadi 6% final bila pemiliknya WP Badan. Tarif dan mekanisme ini berlaku sampai dengan 1 Mei 2002. Sesudah tanggal tersebut tarif mengalami perubahan. Untuk pembayaran kepada WP Orang Pribadi maupun WP Badan, tarif adalah 10% final.

Masih terkait dengan pasal tadi, tentang pemberian hadiah undian atau hadiah penghargaan. Tarif umum yang berlaku adalah 25% final dari Nilai Pasar atau Nilai Bruto hadiah/penghargaan. Bila hadiah tadi terkait dengan perlombaan atau sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang diberikan untuk WP Orang Pribadi, maka tarif yang berlaku adalah tarif Pasal 17 (1) yaitu tarif yang kita kenal selama ini dan tidak final. Artinya bisa dikreditkan untuk SPT penerima nantinya. Bila penerima hadiah atau penghargaan adalah WP Badan, maka tarif pemotongan menjadi 15%, juga tidak final. Dalam kasus lain, ketika penerima hadiah adalah WP Luar Negeri, maka tarif yang dikenakan sesuai dengan Pasal 26 yaitu 20% final.

Kompilasi sederhana dari peraturan tentang pemotongan pajak pasal-pasal lainnya tidak kalah rumit. Pasal 15 misalnya. Penghasilan yang terkait dengan WP tertentu diatur dalam pasal ini. Termasuk didalamnya adalah penghasilan dari Pelayaran Dalam Negeri, Penerbangan Dalam Negeri, Pelayaran dan atau penerbangan Luar Negeri, Pihak yang melakukan kerjasama Built Operate Transfer (BOT) atas lahan dan WP luar negeri yang memiliki perwakilan dagang di Indonesia. Untuk ke 5 jenis WP ini, tarif yang dikenakan berbeda satu sama lain. Demikian juga mekanisme pengenaannya, ada yang final dan tidak final.

Belum cukup dengan kerumitan diatas adalah pemotongan pajak yang terkait dengan Pasal 21. Terdapat kurang lebih 14 jenis penghasilan yang diatur tarif pemotongannya. Tarif berkisar dari tarif Pasal 17 yang umum, ditambah lagi dengan tarif-tarif lain. Misalnya untuk penghasilan yang dibayarkan kepada pekerja profesional seperti arsitek, notaris, dokter, konsultan dan sejenisnya, maka tarif pemotongan adalah 15% dari perkiraan penghasilan netto. Sedangkan penghasilan netto ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan brutonya.

Pasal 23 mengatur lebih banyak lagi. Esensi dari pasal ini adalah pemotongan pajak penghasilan yang terkait dengan jasa. Oleh karenanya diatur jenis-jenis jasa yang diatur. Terdapat kurang lebih 33 jenis jasa. Tarif umum pemotongan yang berlaku adalah 15% dari perkiraan penghasilan netto. Namun penghasilan netto ini merupakan persentase persentase tertentu dari Jumlah Bruto, dimana persentase ini ditetapkan berbeda untuk tiap jenis jasa !


Tarif Tunggal

Kompilasi peraturan dan contoh kasus diatas diharapkan dapat memberi gambaran bagaimana pemotongan pajak berubah menjadi beban berat bagi WP pemberi penghasilan. Penulis berpendapat, reduksi atas kerumitan tadi menjadi hal yang mendesak. Tentu saja sosialisasi atas peraturan tetap diperlukan agar semakin banyak WP yang paham tentang jenis penghasilan, tarif serta mekanisme pemotongan pajak penghasilan. Namun penyederhanaan aturan harus dilakukan secara bersamaan. Idealnya dapat dicapai suatu tarif tunggal untuk seluruh jenis pemotongan pajak.

Beberapa keuntungan dapat diperoleh dengan tarif tunggal. Pertama, menurunnya biaya transaksi pajak bagi WP pemotong. Karena WP tidak membutuhkan pengetahuan yang istimewa untuk memenuhi kewajibannya. Cukup ia memahami jenis penghasilan apa saja yang harus dipotong dimuka serta disetorkan pajaknya. Tarif pemotongan adalah sama.

Tarif tunggal tidak membuat pemerintah rugi. Untuk mekanisme pajak yang tidak final, maka pajak yang dipotong tentu akan diperlakukan sebagai kredit pajak oleh penerimanya. Tarif tunggal yang tinggi akan mengakibatkan jumlah pajak yang dapat dikreditkan pada akhir tahun juga lebih tinggi. Efek akhirnya adalah lebih sedikitnya pajak yang masih harus dilunasi (Pasal 29). Sebaliknya, bila tarif pemotongan pajak rendah, maka kredit pajak juga akan lebih kecil. Akhirnya pajak Pasal 29 yang harus dilunasi lebih besar.

Keuntungan kedua adalah dengan tarif yang sederhana akan menutup peluang terjadinya ‘kesalahan-kesalahan’ oleh WP. Dalam hal pemeriksaan pajak, semakin minimal peluang terjadinya kesalahan, maka semakin kecil juga kemungkinan WP tidak memenuhi kewajibannya. Kondisi ini akan terlihat pada temuan hasil pemeriksaan. Logikanya, temuan hasil pemeriksaan akan semakin minimal. Dalam bahasa yang sederhana, ‘amunisi’ yang dapat diolah oleh oknum pemeriksa yang nakal untuk bermain mata akan semakin sedikit. Tidak akan ada negosiasi bila tidak ditemukan ‘kesalahan’ atau pelanggaran yang dilakukan oleh WP.

Penutup

Pemeriksaan pajak berupaya memastikan bahwa WP memenuhi kewajiban pajaknya. Baik pajak sendiri (Pasal 25) maupun pemotongan pajak penerima penghasilan. Kesalahan dalam pemotongan pajak dapat terjadi, salah satunya, karena peraturan yang rumit. WP bisa saja lalai (tidak melakukan pemotongan pajak) atau memotong dengan tarif yang tidak tepat karena tidak paham. Padahal setiap peraturan menyatakan bahwa pemberian sanksi berdasarkan fakta. Bukan penyebabnya. Artinya fakta bahwa WP lalai/salah dalam memenuhi kewajibannya harus diberikan sanksi.

Bagi WP pemberi penghasilan, memotong atau tidak memotong pajak adalah indifference. Tidak ada benefit baginya bila ia tidak memotong pajak. Demikian juga tidak ada cost yang dibebankan bila ia memotong pajak. Namun bila WP ditemukan tidak memenuhi kewajiban ini seperti tergambar dalam banyak temuan hasil pemeriksaan pajak, maka kondisi ini harus dianalisa. Bila bagi WP tidak ada benefit dan cost, mengapa ia tidak melakukannya ? Tentu karena pengetahuan yang tidak cukup atas peraturan pajak.

Pengetahuan bisa saja sudah cukup, namun karena peraturan yang harus dikuasai ekstra rumit, maka bisa saja menjadi terasa kurang. Oleh karena itu, untuk ‘membantu’ WP yang taat mengurangi biaya transaksi pajak, sepatutnya diupayakan peraturan yang sederhana. Diantaranya dengan pengenaan tarif tunggal. Eloknya, sudah minta tolong jangan juga menyusahkan yang dimintai tolong.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home