Friday, December 23, 2005

korupsi (bukan lagi) pelumas birokrasi

Boleh percaya boleh tidak. Penelitian menemukan bahwa pada tingkatan tertentu korupsi justru diperlukan. Korupsi dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam berurusan dengan birokrat. Oleh karenanya, grease effect kerap dikutip sebagai korupsi sebagai pelumas birokrasi.

Tidak usah jauh-jauh. Pengurusan dokumen seperti SIM,Paspor, perpanjangan STNK, KTP dan sebagainya saat ini, jauh lebih ‘murah’ jika kita menyediakan uang extra. Bila tidak, bisa dihitung berapa waktu yang harus dihabiskan. Belum lagi jika dokumen tidak lengkap, atau pejabat yang bersangkutan tidak ditempat.

Tetapi apa lacur, fenomena ini bergerak ke arah bandul yang salah. Korupsi telah menjadi bahan bakar birokrasi. Pelayanan yang standar baru tersedia jika didorong oleh bahan bakar yang bernama uang extra. Untuk pelayanan prima, tentu dibutuhkan lebih banyak lagi. Termasuk disini untuk pelanggaran aturan. Bisa tetap dilayani selama bahan bakar cukup.

Pergeseran ini mungkin dapat menerangkan gejala korupsi yang mewabah ke semua tingkat. Bagaimana mungkin pengusaha diminta menghentikan pemberian tip di Bea Cukai, jika tanpanya urusan bisnis (baca:pelayanan) berjalan lambat. Padahal kecepatan proses dokumen adalah salah satu faktor penunjang bisnis mereka.

Selain pelayanan publik, korupsi juga menggerakkan mesin kegiatan pemerintahan. Unit-unit birokrasi berjuang untuk mendapatkan jatah anggaran semaksimal mungkin. Dengan jatah anggaran yang cukup, akan diperoleh bahan bakar yang cukup untuk peningkatan kesejahteraan staff.

Contoh sederhana seoraing PNS yang diminta melakuan perjalanan dinas keluar kota. Selama ini, sisa dari uang perjalanan dianggap sebagai tambahan dari gajinya. Bila perjalanan diharuskan berjalan seperti aturan, ia justru akan nombok. Dengan hari perjalanan yang persis sama, akomodasi dan sebagainya harus dibayar sendiri plus biaya komunikasi dengan keluarganya, bukannya sisa uang perjalanan yang diperoleh. Bisa dipastikan mereka justru enggan melakukan perjalanan dinas.

Distribusi ‘dana tidak resmi’ KPU memberikan sedikit gambaran kepada kita, bagaimana kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dicoba untuk ditambal termasuk dengan mendistribusikan sebagian dana rekanan kepada para pegawai. Hal yang sama juga terjadi di instansi-instansi lain. Tanpa memperhatikan sumber pendanaannya lagi, entah dana yang sah ataupun tidak sah. Jadi selain anggaran resmi, unit-unit kerja pun giat mengumpulkan dana-dana lain, karena mereka tidak dapat mengutip dari masyarakat.

Ini dilakukan karena korupsi dan kesejahteraan senantiasa ditempatkan pada kutub yang berseberangan. Kita tidak diberi pilihan lain. Dengan meningkatkan kesejahteraan, dan hanya inilah jalan keluarnya, maka korupsi birokrasi dapat ditumpas. Pilihan lain, tidak ada peningkatan kesejahteraan (baca: kenaikan gaji) maka korupsi birokrasi tetap tidak terselesaikan. Faktanya APBN tidak sanggup menyediakan anggaran untuk kenaikan gaji yang ideal.

Ketika dilakukan upaya lain yaitu menumpas korupsi birokrasi apa adanya, ada ancamam lain yang perlu diperhitungkan. Mesin birokrasi akan berjalan melambat. Karena korupsi selama ini dinikmati oleh seluruh jajaran birokrasi. Sebagian besar untuk meningkatkan kesejahteraan aparatnya. Boleh dicoba untuk menegakkan seluruh aturan kepegawaian termasuk datang dan pulang kantor tepat waktu tetapi mereka hanya memperoleh gaji tanpa extra lainnya. Dapat dipastikan justru kontra produktif.

Peningkatan Kesejahteraan

Menurut hemat penulis, pilihan yang tersedia tidaklah hanya menaikkan gaji PNS saja. Pemaknaan kesejahteraan dapat dipahami berdasarkan tiga hal.
Pertama, jenis tanggungjawab yang diemban PNS yang bersangkutan. Drs Gandhi, mantan kepala BPKP, mengatakan dalam kuliah di kelas, bahwa gaji satpam harus dibedakan antara satpam gudang beras dengan satpam gudang uang. Illustrasi sederhana yang diberikan merujuk kepada tanggungjawab PNS. PNS yang memegang kewenangan anggaran, misalnya pimpinan proyek, bendahara dan sebagainya harus digaji lebih besar. Demikian juga para pemeriksa pajak, pegawai Bea-Cukai, pengawas perijinan, pengawas pencurian listrik dan sebagainya. Mereka yang sedikit banyak menentukan penerimaan/pengeluaran anggaran negara harus digaji lebih besar. Tugas mereka memiliki impak besar terhadap keuangan negara. Oleh karena itu mereka patut mendapatkan gaji yang besar. Paradoks harus dihindari. Mereka berkutat dengan penerimaan negara dalam satuan milyar rupiah, sementara pada kehidupan nyata, mereka harus berjuang untuk mendapatkan beberapa ratus ribu untuk kontrak rumah atau biaya sekolah. Jauhkan mereka dari pencobaan.

Kedua, tingkatan golongan PNS. Pada awal masa kerja seorang lulusan SMA, ia diberikan golongan II A. Gaji yang diterima tidak berbeda jauh Upah Minimum Regional (UMR) propinsi DKI. Artinya lulusan tadi hampir sama penghasilannya jika ia menjadi birokrat atau buruh pabrik. Apa yang terjadi 10, 20 atau bahkan 30 tahun kemudian ? Disparitas penghasilan semakin jauh. Seorang PNS sarjana dengan masa kerja 15 tahun hanya mendapat kurang dari 3 Juta rupiah. Jangan lagi jika gaji pejabat eselon I dibandingkan dengan penghasilan rekan kuliahnya yang berkarir di swasta. Artinya semakin lama seseorang berkarir, semakin besar disparitas gajinya.

Lebih jauh lagi jika kita menganalisa uang pensiun. Setelah memasuki usia pensiun, maka masalah baru muncul. Penghasilan lain-lain terhenti. Uang pensiun hanya 75% dari gaji pokok. Sementara itu, kesehatan sudah menurun dan semakin memerlukan biaya yang lebih besar. Belum lagi jika ia belum memiliki rumah. Lengkap sudah perbedaan dirinya dengan rekan kuliah yang berkarir di sektor swasta. Bisa dimengerti, meskipun tidak dibenarkan, jika mereka berupaya menumpuk cadangan untuk menghadapi masa gelap tadi.

Tentu tidak bisa serta merta tingkat penggajian dan pensium disamakan dengan sektor swasta. Solusinya adalah benefit non gaji. Struktur penggajian di perusahaan swasta besar dan stabil umumnya secara nominal tidak merupakan yang tertinggi. Tetapi mereka memiliki keunggulan dalam mengikat pegawainya agar betah yaitu benefit non gaji. Untuk para pegawai, disediakan fasilitas non gaji seperti : kendaraan kantor, pinjaman tanpa bunga, fasilitas cicilan rumah, perawatan kesehatan yang memadai dan sebagainya.

Bila birokrasi disamakan dengan perusahaan besar, tentu benefit harus ditingkatkan. Uncertainty harus dikurangi. Setiap PNS agar diusahakan memiliki kepastian masa depan. Kepastian bahwa ketika ia sakit, termasuk hanya sakit flu, perawatan tersedia dan memadai. Demikian juga ketika anaknya akan masuk sekolah, pemerintah menjamin lewat skema pendidikan khusus PNS. Transportasi ke tempat kerja juga disediakan dalam bentuk antar jemput. Ketika ia pensiun, ia sudah memiliki rumah tinggal, karena perumahan disediakan (meskipun sederhana) sejak awal. Intinya, benefit membuat gajinya tidak perlu dialokasikan untuk perumahan, transport, pendidikan serta kesehatan. Ketika ia pensiun pun tidak perlu khawatir akan jaminan kesehatan serta pendidikan tinggi anak-anaknya. Pemerintah perlu memiliki universitas, rumah sakit yang diperuntukkan bagi anak-anak PNS. Kepastian mengurangi naluri orang untuk menumpuk cadangan untuk kesejahteraannya.

Terakhir, lokasi kerja PNS. Bila UMR ditetapkan berdasarkan tingkat kemahalan suatu daerah, maka gaji PNS pun demikian. Upaya untuk menyusun index kemahalan suatu daerah harus dimulai. Komponen biaya transport ke tempat kerja di Jakarta tidak bisa sama dengan kota kecil. Tidak heran jika pegawai Bea Cukai di Jakarta memiliki kebutuhan yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang ada di luar Jawa. Sehingga dorongan untuk pemenuhannya pun lebih kuat. Tunjangan biaya hidup yang berbeda antar daerah perlu disusun segera. Revisi setiap tahun perlu dilakukan juga untuk menjamin akurasinya.

Keseluruhan langkah tadi akan memakan biaya yang jauh lebih rendah ketimbang menaikkan gaji secara umum. Memang pada akhirnya struktur penggajian akan lebih rumit dan tidak ada struktur penggajian yang fit for all. Karena gaji akan ditetapkan berdasarkan tanggung-jawab dan lokasi kerja. Untuk keseluruhan PNS disediakan benefit non gaji yang dirancang untuk cukup memenuhi kebutuhan standar mereka dan keluarga.

Dengan demikian kita tidak terjebak pada dilema yang tidak berujung dan upaya pemberantasan korupsi di birokrasi bisa dimulai. Tanpa harus kuatir akan kontra produktif. Peningkatan kesejahteraan dan pemberantas korupsi bisa berjalan seiring dengan dana yang lebih terjangkau oleh APBN.

[1] Mantan PNS sebagai auditor pemerintah

0 Comments:

Post a Comment

<< Home