Wednesday, December 28, 2005

korupsi oh korupsi...(1)

kalau bicara korupsi, tepatnya pemberantasan korupsi, rasanya hampir setiap orang di Indonesia ini mendadak paham tetang topik ini. Bagaimana tidak, kesengsaraan serta ketidakmajuan bangsa ini secara mudah dituding sebagai akibat dari korupsi. Jadilah korupsi sebagai kambing hitam yang paling enak untuk dituding. Logika berikutnya, kalau 'tersangka' sudah diperoleh, maka tinggal lagi mengeksekusinya. Dengan kata lain, tinggal diberantas saja toh, hilang sudah penyebab banyak problem selama ini.
Tapi apa lacur, pemerintahan berganti, presiden bergiliran...korupsi tetap saja berada dimana-mana. Mulai dari kelas KTP hingga kelas triliun rupiah. Era SBY dicanangkan sebagai era pemberantasan korupsi. Bebarapa kasus berhasil mencuri perhatian, dari apatisme yang sudah terlanjur tumbuh. Mungkin kita bisa kilas balik ke kasus KPU. Dengan teknik audit yang langka, terbuktilah praktek suap-menyuap disana. kemudian dilanjutkan dengan penggerebekan pengacara salah satu gubernur yang diduga kuat akan menyerahkan dana suap...kisah selanjutnya semakin panjang yang terungkap. Tetapi kalau mau jujur...kok lama sekali ya. Kalau kecepatannya seperti ini kapan selesainya ?

korupsi mungkin bisa kita mulai dengan definisi hukumnya dulu. Tindakan yang layak disebut korupsi setidaknya harus memenuhi kriteria : merugikan negara secara materil dan memperkaya diri sendiri.....selain itu ya mungkin cuma pelanggaran administrasi saja. Atau terjadi kerugian negara tetapi pelaku tidak menjadi lebih kaya...atau bahkan pelaku menjadi lebih kaya tetapi negara tidak dirugikan...nah lo.
contoh yang pertama, pelaksana proyek pengadaan barang/jasa, karena keterbatasan pengetahuannya ternyata membeli barang atau jasa yang 'kemahalan'. terminologi ini bisa berarti spesifikasi terlalu tinggi, jenis tidak tepat dan sebagainya. Artinya, dari segi administrasi semua OK, barang/jasa diperoleh dengan harga murah, bisa berfungsi dan sebagainya. Namun terjadi inefisiensi disini. seharusnya, jika panitia bertindak sepatutnya, professional dan memiliki kompetensi ,maka dengan spesifikasi yang lebih rasional dapat diperoleh barang/jasa dengan harga yang jauh lebih murah. apakah negara rugi dalam kasus ini ? tentu saja ya. Tetapi apakah ada unsur memperkaya diri sendiri dari para pelaku tender pengadaaan ? tidak ada. JAdilah tindakan ini bukan korupsi. PAdahal bayangkan berapa banyak proses pengadaan yang tidak efisien...mulai dari training yang asal diselenggarakan tanpa tahu setelah ditraining akan diapakan staff tersebut. padahal training dibiayai oleh pinjaman luar negeri ! bayangkan kerugian ganda yang dialami republik tercinta ini. Pertama harus membayar bunga kedua hasil dari pinjaman mubasir.
Bila dikaitkan lagi dengan hilangnya opportunities dari kegiatan lain seperti pendidikan dasar misalnya karena dananya digunakan untuk membayar hutang, semakin trenyuhlah kita memahaminya.

contoh kedua, para pejabat pemerintahan yang menggunakan otoritasnya untuk memperkaya diri sendiri. Para pemeriksa pajak sering menggertak wajib pajak dengan temuan hasil pemeriksaan yang fantastis. penulis pernah mendapati besarnya pajak yang harus dibayar oleh seorang wp adalah sejumlah rp.100 misalnya. padahal omsetnya penjualannya sendiri selama setahun ya rp 100 itu...artinya ia harus menyetor pajak sebesar penjualan yang diperoleh....lha biaya nya siapa yang bayar ?
setelah memeriksa sebenarnya pajak yang harus dibayar rp 50. tetapi dalam pembicaraan dengan wajib pajak disebutkan nilai 300. tentu saja wp kaget dan minta negosiasi. alhasil tercapailah negosiasi yang menguntungkan semua pihak. pemeriksa mendapat 50, negara mendapat 50. rasanya wajib pajak sudah menghemat 200 kan...ia merasa untung. deal !
apakah negara rugi ? tidak. pemeriksa memperkaya diri sendiri ? ya. korupsi ? tentu tidak.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home