Thursday, December 15, 2005

laporan sosial korporasi

Keprihatinan Tubagus M Hasyim (TMH) atas minimnya kepedulian sosial pasar modal terhadap pelbagai masalah sosial saat ini patut dipuji. Sebagai mantan direktur BEJ, justru ketika berada diluar arena, beliau memunculkan renungan dan pemikiran yang menggelitik. Meskipun TMH menggunakan istilah pasar modal dan masyarakat pasar modal dengan tidak konsisten, namun dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah masyarakat pasar modal termasuk SRO-SRO yang ada.

Pemikiran bahwa bisnis tidak berjalan di ruang vakum tentu tidak perlu diperdebatkan. Dengan demikian interaksi antara korporasi dengan lingkungannya tentu tidak dapat dihindarkan. Tantangannya justru bagaimana manajemen dapat menggunakan interaksi dengan stakeholder untuk keuntungannya. Terutama citra dan reputasi sudah menjadi bagian penting dari pemasaran. Termasuk disini pemerintah, konsumen, supplier, karyawannya dan sebagainya. Permasalahannya adalah dalam bentuk apa tanggungjawab itu diimplementasikan.

Tanggung-jawab korporasi, termasuk masyarakat pasar modal, kepada pihak selain pemegang saham kerap diistilahkan sebagai tanggung-jawab sosial korporasi (corporate social responsibility-CSR). Secara global sudah diamini bahwa korporasi bertanggungjawab atas peningkatan kualitas dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dari stakeholdernya. TMH secara lugas mengulas bagaimana social responsibility ini diwujudkan dalam bentuk dana sosial. Salah satunya lewat tambahan pungutan atas setiap transaksi di pasar modal. Estimasi beliau, bisa diperoleh dana puluhan miliar per tahun.

Konsep ini jelas membebani korporasi. Padahal konsep CSR yang justru memberi beban tambahan dikecam keras oleh kubu penentang CSR antara lain ekonom Milton Friedman. Empat dekade yang lalu dalam Capitalism and Freedom beliau berpendapat tentang CSR.
This is a fundamentally subersive doctrine. If businessman do have a social responsiblitiy othe than making maximum profit for stockholders, how are they to know what it is? Can self-selected private individuals decide what the social interest is ?

Tugas utama manajemen korporasi adalah meningkatkan kekayaan pemegang saham. Hal itu dicapai dengan tetap mematuhi koridor peraturan yang berlaku. Implementasinya dapat dalam bentuk : pembayaran pajak yang sesuai, pemberian upah dan keselamatan pekerja tidak dibawah UMR, produk yang aman bagi konsumen, pengolahan limbah, pemeliharaan lingkungan dan sebagainya. Pemenuhan kewajiban undang-undang inilah yang dipercaya sebagai manifestasi CSR. Penanganan masalah sosial di masyarakat adalah tanggung-jawab para politisi, karena mereka dipilih oleh masyarakat.

Praktek bisnis di Indonesia
Berbicara mengenai kepatuhan korporasi , berdasarkan survey LPEM-UI atas 1.808 perusahaan di 34 Kabupaten tahun 2002 sebagian besar perusahaan responden mengakui terlibat dalam praktek menyuap aparat pemerintah (Kuncoro:2004). Biaya suap ini mencapai kisaran 10%-15% dari total biaya produksi. Suatu jumlah yang signifikan.

Bukan hanya korporasi lokal. Kasus-kasus MNC seperti Triton Energy, Baker Hughes, Monsanto yang ‘kedapatan’ menyuap aparat pemerintah Indonesia oleh otoritas pasar modal AS (SEC) membuktikan bahwa korporasi kerap mengabaikan kewajiban normatifnya. Belum lagi kasus multinasional dari Jepang seperti Kajima, Obayashi, Taisei, Tekken dan Tokai Kagyo yang sempat berurusan dengan Kejaksaan Agung pada tahun 1999, untuk dugaan yang sama.

Permasalahan sosial yang hendak diselesaikan, bila mungkin, yang dialami oleh masyarakat sungguh bervariasi. Salah satunya adalah merajalelanya korupsi termasuk suap. Efeknya sudah dirasakan selain oleh masyarakat sendiri, juga oleh kalangan korporasi. Tidak terhitung sudah himbauan, keluhan yang disampaikan tentang buruknya iklim berusaha karena korupsi.

Apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat pasar modal sepatutnya lebih luas dari sekedar menyumbangkan sejumlah dana. Karena sumbangan akan terlihat sebagai kosmetika bila kewajiban normatif belum dipenuhi. Emiten pasar modal (juga perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek) yang tetap ikut serta dalam praktek suap-menyuap, bahkan aktif menginisiasi, namun ikut serta dalam membantu korban bencana alam terlihat hipokrit.

Kontribusi masyarakat pasar modal.

Keterbukaan adalah mahkota pasar modal. Dengan demikian kontribusi riil dari masyarakat pasar modal adalah mendorong masyarakat pasar modal terutama emitennya untuk memenuhi kewajiban normatif terlebih dahulu. Kewajiban ini, baik internal (kepada karyawan, supplier, pembuangan limbah) maupun eksternal (pajak dan perijinan, konsumen) dapat diformulasikan dalam bentuk publikasi tambahan. Dengan demikian, selain laporan keuangan, maka emiten dapat diwajibkan untuk menerbitkan pula Laporan Sosial Korporasi (LSK).

LSK berisi informasi mengenai pelaksanaan CSR, menyangkut aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Lewat LSK, publik diinformasikan mengenai penerapan CSR. Isinya bisa berupa informasi kebijakan pengupahan, besarnya biaya upah rata-rata pegawai, tingkat kecelakaan kerja, besarnya anggaran untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia, biaya pengolahan limbah produksi dan sebagainya.

Pemenuhan kewajiban eksternal korporasi bisa berupa besaran pengeluaran untuk pembayaran pajak kepada negara misalnya. Hal lain yang tergolong penting adalah berapa banyaknya pengeluaran untuk aparat pemerintah. Termasuk untuk perijinan dan pajak daerah.

Sebagai ilustrasi pada di sektor properti dan pertambangan. Mereka senantiasa berhubungan dengan perijinan serta pajak-pajak daerah. Bila otoritas pasar modal mensyaratkan Laporan Sosial, tentu besaran biaya tidak resmi yang dikeluarkan kepada aparat setiap tahun akan terungkap. Informasi ini dapat membawa efek berganda. Pertama, bila emiten memang patuh bermain di koridor hukum, tentu biaya tidak resmi relatif lebih kecil. Ini bisa digunakan sebagai bahan pemasaran yang baik. Sebaliknya bila biaya yang dikeluarkan relatif besar, maka kemungkinannya memang aparat pemerintah dimana emiten beroprasi sangat korup pada satu sisi atau justru memang emiten yang ‘menabrak’ aturan. Sehingga ‘uang kebijaksanaan’ yang dikeluarkan lebih besar.

Dengan promosi atas keterbukaan lewat LSK, beberapa hal dapat dicapai. Pertama, masyarakat pasar modal telah berpartisipasi secara signifikan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat yang bernama korupsi dan suap. Kedua, bagi emiten yang memang telah menjalankan bisnis sesuai dengan kaidah yang berlaku, memperoleh penghargaan karena ketaatannya diungkap dan menjadi bahan promosi yang efektif.

Dengan demikian, bila di Eropa dan Amerika Serikat, pro dan kontra mengenai CSR masih berlangsung, disini justru tidak relevan lagi, dengan adanya pentahapan diatas. Pertama-tama tentu korporasi harus memenuhi kewajiban normatifnya di ungkapkan dalam Laporan Sosial. Tentu saja harus disusun pula mekanisme verifikasi atas informasi yang diungkapkan disana.

Langkah berikutnya adalah memenuhi kepantasan (etika) yang berlaku. Jadi sudah meningkat dari pemenuhan kewajiban menjadi kepantasan. Kontribusi dari korporasi bisa dalam bentuk sumbangan amal (charity) bisa juga dalam bentuk lain. Salah satunya adalah melakukan investasi sosial (social investment) berupa kegiatan yang yang terprogram baik dan memiliki dampak. Keseluruhan tentu dapat digunakan sebagai pencitraan positif untuk pemasaran produk.

Bila hal ini dapat diwujudkan, benarlah Lord Meghnad Desai, ekonom dari London School of Economics yang menyatakan bahwa business has a key role to play in the global community. By demonstrating commitment to all stakeholders through responsible and ethical behaviour, businesses can begin to fulfil this role.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home