Thursday, December 15, 2005

lsm mandiri

Kecurigaan terhadap hasil kerja LSM yang mengandung unsur luar negeri terjadi lagi. LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) yang dibantu penuh baik oleh NDI (National Democratic Institute for International Affairs) yang ‘sukses’ dengan quick countnya, justru menuai kecurigaan dari para petinggi negara ini (Kompas 9/7/2004). Agenda terselubung dari hasil kerja LSM lokal tadi dipertanyakan dalam kaitannya dengan NDI. Hal yang agak sulit dibayangkan bila LP3ES melakukah quick countnya dengan dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat Indonesia sendiri.

Kenapa kecurigaan tersebut terjadi ? Lebih ekstrim lagi, LSM sebenarnya membawa suara donor atau suara rakyat ?

Pertama-tama kita lihat sejarah dari pertumbuhan LSM di Indonesia yang relatif unik. Ketika era orde baru, hubungan pemerintah dengan LSM berjalan ‘aneh’. Disatu pihak terlihat upaya pemerintah untuk mengekang LSM. Senantiasa diupayakan aturan-aturan yang dapat memonitor perkembangan dan pertumbuhan LSM. Salah satunya lewat UU no. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pelaksanaannya. Lebih jauh lagi, LSM harus mendaftar dan mengupdate kondisinya termasuk sumber dananya seperti disyaratkan lewat Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Untunglah tidak ada law enforcement yang konsisten. Dengan kata lain, ketika LSM tidak mematuhinya tidak dikenakan sanksi. LSM justru dapat berkembang, paling tidak dari segi kuantitas karena ketidakkonsistenan pemerintah sendiri.

Ketidakkonsistenan juga terjadi dalam tataran kebijakan. UU tentang Lingkungan Hidup yang dideklarasikan ketika Emil Salim menjadi menteri tahun 1982 justru menjustifikasi dan menyediakan peran bagi LSM dalam salah satu pasalnya.

Meskipun penuh dengan tarik menarik antara pemerintah dengan LSM namun era ini ditandai dengan pertumbuhan LSM yang didukung oleh donor luar negeri (Rikker:1998,pp 136-40).

Kedua, periode pasca pemerintahan Suharto. LSM mendapatkan momentum luar biasa untuk tumbuh. Meminjam Shinichi Shigetomi dalam buku The State and NGOs Perspective from Asia (2002), LSM memperoleh economic space dan political space yang maksimal. Kurang lebih dapat dijabarkan bahwa pasca 1998, LSM boleh bergerak dibidang apa saja, tanpa batasan. Hasilnya dapat terlihat. LSM menjamur, merambah segala bidang. Muncul LSM yang dapat mengerjakan proyek apa saja dan dimana saja. Secara kuantitas belum pernah ada yang mempublikasikan data yang valid. Saking liberalnya pendirian dan pembubaran LSM.

Momentun otonomi daerah sejak tahun 1999 juga menyumbang banyak bagi pertumbuhan jumlah LSM sekaligus sebarannya. Dengan desentralisasi otoritas pengelolaan keuangan daerah sampai ke tingkat kabupaten, maka LSM-LSM pun bermunculan mulai di tingkat kabupaten bahkan hingga desa.

Namun sayangnya pertumbuhan tadi tidak lengkap. Shigetomi mensyaratkan kedua ruang tersebut terisi secara simultan dan saling terkait. Namun hal itu tidak terjadi di era reformasi. Ibarat bayi yang ketika lahir sudah cacat. Organ yang bernama economic space belum terisi baik langsung meloncat memenuhi political spacenya. Sumber pendanaan LSM di Indonesia mayoritas masih didanai oleh donor terutama donor luar negeri (Sakai : 2002). Kalau bukan bantuan setiap tahun, maka paling tidak bantuan donor terjadi ketika pendirian atau tahap awal pendiriannya. Tidaklah mengherankan jika kemudian ketika produk atau advokasi LSM mudah untuk diberi label sebagai agen dari penyampaian agenda donor.

Kritik yang terjadi kepada LSM seharusnya disikapi dengan lebih dewasa. Daripada sibuk berdebat mengenai apakah benar LSM membawa suara donor atau membawa suara rakyat, bukankah lebih baik jika LSM berikhtiar menjadi lebih mandiri ? Dengan mengisi economic space yang masih terbuka lebar.

Fundraising (penggalangan dana) bagi keberlangsungan LSM dan program-programnya tidak lagi dapat dipandang sebelah mata. Dan ini bukanlah upaya yang mudah. Budaya (culture) menggalang dana secara mandiri masih amat jarang tertanam dalam LSM. Tentu kita belum lupa akan kasus suatu LSM yang bergiat dibidang pemberian bantuan hukum yang sudah berusia lebih dari dua dekade. Setelah donor menghentikan bantuan, maka operasional LSM tersebut diseluruh Indonesia anjlok drastis.

Dibutuhkan waktu panjang untuk mengubah paradigma berpikir dan bertindak dari para praktisi LSM. Budaya yang terbentuk selama ini harus dirubah. Bila sebelumnya LSM identik dengan idealisme dan berorientasi pada pencapaian programnya di masyarakat, maka sekarang harus sedikit berubah. Selain idealis, LSM juga harus realistis. Dana harus tersedia dan keberlangsungan lembaga dengan programnya harus diupayakan sejalan dengan idealisme pendiriannya. Untuk itu harus direncanakan secara cermat upaya-upaya penggalangan sumber dana.

Padahal ketika kesadaran sudah timbul dan upaya penggalangan dana dimulai maka hadangan lebih serius muncul. Kondisi masyarakat Indonesia yang tidak mendukung. Masyarakat negera berkembang secara tradisional tidak terbiasa memberikan sumbangan kepada LSM kecuali yang terkait dengan bencana alam atau terkait dengan unsur agama(Mac Leod:2001). Banyak faktor yang mengakibatkan kebiasaaan ini. Antara lain budaya untuk wajib membantu anggota keluarga lain ketika seseorang dirasa cukup mampu. Dengan demikian anggota masyarakat yang berpotensi akan lebih dulu menyalurkan sumber daya (resources) ke arah lain dari pada menyumbang LSM. Belum lagi faktor ketidakpastian perolehan penghasilan di masa depan. Ketidakpastian ini akan membuat orang cenderung menaruh kelebihan pendapatannya di tabungan. Dengan kata lain, mengandalkan sumbangan masyarakat untuk menghidupi LSM jelas amat sulit, meskipun bukan tidak mungkin.

Menyiasati hal ini, beberapa LSM sudah melangkah maju dengan mendirikan unit bisnis. Kewirausahaan mereka terlihat dalam bentuk mengupayakan sumber pemasukan dari kegiatan program yang mereka kerjakan. Disamping itu juga dari kegiatan yang memang murni bisnis,yang tidak terkait dengan program mereka. Model-model penggalangan dana yang sukses sedang didokumentasikan oleh Yayasan Tifa dan akan segera dipublikasikan. Agar menjadi inspirasi bagi praktisi LSM dalam upaya mengupayakan sumber pendapatan selain dari donor.

Kesimpulan

Upaya penggalangan dana merupakan upaya yang sistematis, membutuhkan perubahan cara pikir, memakan waktu dan harus kreatif. Transparansi dan Akuntabilitas LSM sendiri dengan demikian bukan tujuan akhir. Melainkan tujuan antara agar terbentuk sumber dana yang mandiri.

Dengan sumber dana yang diperoleh dari kemampuan sendiri, LSM dapat mengisi economic space nya. Sehingga dapat mengisi area yang tidak tersentuh oleh pemerintah dan bisnis dengan sumber dayanya sendiri. Dengan demikian tidak ada lagi alasan untuk dicurigai bahwa agenda yang dibawa merupakan agenda donor.

Keuntungan lainnya dari sumber dana mandiri adalah kebebasan bagi LSM tersebut untuk menentukan disain program yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Jadi tidak harus mendisain program agar sesuai dengan misi donor.
Terakhir, dengan dana mandiri, LSM bisa dijauhkan dari praktek-praktek tercela seperti mark-up dana, pertanggungjawaban fiktif dan sejenisnya. Meskipun hal itu dilakukan atas nama dan untuk keberlangsungan (sustainability) lembaga itu sendiri
[1] Mahasiswa Program S3-Manajemen FE-UI, Praktisi Keuangan dan Trainer LSM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home