Thursday, December 15, 2005

menambal kebocoran penerimaan pajak

Beberapa hari ke depan sampai dengan akhir tahun merupakan titik mendebarkan bagi aparat perpajakan. Bagaimana tidak, dengan target penerimaan yang masih belum tercapai, maka dalam hitungan hari harus diupayakan penerimaan pajak yang masih berkisar pada trilyunan rupiah. Padahal sebelumnya sudah banyak hujatan dan kritik diterima oleh aparat pajak. Dimulai dari kunjungan Presiden SBY dengan meninggalkan serangkaian target, termasuk pencapaian tax ratio 19%. Setelah itu, kalangan pengusaha, kolega dari departemen terkait, Bappenas juga berlomba-lomba menumpahkan uneg-unegnya. Terakhir, Menteri Keuangan sebagai atasan langsung meminta Dirjen Pajak untuk menandatangani kontrak perbaikan kinerja. Jika target tidak tercapai dipersilakan mundur. Hal yang baru pertama kali dilakukan.

Salah satu ukuran kinerja aparat pajak adalah kebocoran penerimaan pajak. Kebocoran penerimaan pajak memiliki karakter yang jauh berbeda dengan kebocoran pengeluaran anggaran. Kasus-kasus korupsi, penyimpangan dan sejenisnya yang menjadi menu harian di berbagai media massa hampir semua adalah kebocoran pengeluaran. Kebocoran pengeluaran memiliki limit dimana kebocoran tidak mungkin lebih besar dari anggaran yang disediakan.

Kebocoran penerimaan jauh lebih rumit. Limitnya sulit ditentukan, maksimal sebesar potensi penerimaan. Padahal potensi sendiri lebih sulit menentukannya. Disamping itu kebocoran penerimaan juga lebih mudah untuk ditutupi oleh pelakunya. Untuk itu pemahaman mengenai jenis kebocoran akan dapat membuka jalan untuk mengatasinya.

Jenis kebocoran penerimaan

Kebocoran penerimaan dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan besar. Pertama, potensi yang ada tidak terjaring. Kebocoran penerimaan yang tergolong dalam jenis ini adalah tidak terdaftarnya orang atau badan yang seharusnya mendaftar sebagai wajib pajak. Dengan kata lain, orang atau badan yang sudah seharusnya memiliki NPWP ternyata belum.

Besarnya potensi kebocoran jenis ini tidak dapat diprediksikan secara pasti. Namun indikasi dari banyak data sekunder menunjukkan potensi yang luar biasa besar. Beberapa sumber data seperti jumlah pemegang kartu kredit (sekitar 5 Juta orang), kepemilikan mobil baru (sekitar 400.000 orang per tahun), kepemilikan apartemen, pengusaha kecil dan menengah terdaftar, yayasan dan lembaga nirlaba lain termasuk lembaga donor, LSM dan sebagainya sebenarnya menyisakan lahan yang masih cukup luas. Penambahan NPWP masih dapat diupayakan dengan memperhatikan potensi diatas.

Kedua, kebocoran dari wajib pajak yang sudah memiliki NPWP namun belum menyetorkan pajaknya dengan jumlah yang benar. Terutama Wajib Pajak orang pribadi. Wajib pajak pribadi yang memiliki penghasilan besar namun jumlah pajak yang dibayarkan amat minim merupakan sumber kebocoran jenis ini.

Pegawai negeri dan ABRI yang memiliki penghasilan tambahan tentu harus memasukkan jumlah penghasilan extra ini kedalam SPT nya. Pengusaha perorangan, pemilik usaha pribadi juga masih belum semua membayar pajak sesuai dengan penghasilannya. Selama ini mereka membayar pajak dengan jumlah tetap. Bukannya berdasarkan besaran penghasilan aktual. Pekerja independen, para professional seperti dokter, notaris, akuntan, konsultan, arsitek, artis atau selebritis, pengacara, juga merupakan potensi penerimaan yang luar biasa. Bila pajak penghasilan dikenakan berdasarkan jumlah yang sebenarnya maka besar potensi peningkatan penerimaan pajak dari mereka.

Ketiga, kebocoran dari proses pemeriksaan pajak. Ketika wajib pajak sudah memiliki NPWP, sudah memasukkan SPT, maka kebenaran dari SPT harus diperikas. Dari hasil pemeriksaan diperoleh temuan berupa ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Kebocoran terjadi ketika pemeriksa menemukan bahwa wajib pajak masih kurang menyetor atau membayar pajak namun keduanya ‘bermain mata’.

Kesepakatan yang terjadi, apapun itu, pasti merugikan penerimaan negara. Karena dari jumlah yang seharusnya dibayarkan ke kas negara akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama bagian untuk kas negara (agar pemeriksaan terlihat menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara), biasanya kecil saja. Kedua untuk wajib pajak sendiri sebagai bagian dari penghematan pajak. Ketiga untuk pemeriksa sebagai ‘kompensasi’ atas kebijakannya membagi jumlah pajak tadi menjadi menjadi 3 bagian.

Potensi penerimaan dari kebocoran ini sulit diduga. Karena hanya pemeriksa dan wajib pajak yang tahu besarnya pajak yang seharusnya disetorkan. Klaim bahwa kebocoran pajak jenis ini 40% oleh pengamat tentu harus dipertanyakan metodologi serta data yang digunakan. Ketika kesepakatan terjadi antara wajib pajak dengan pemeriksa, tentu dokumen pendukung sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlihat lagi jejak ‘penyesuaian’ tadi.

Keempat adalah kebocoran penerimaan dari eksploitasi atas celah-celah hukum (loopholes). Investor perusahaan multinasional kerap menggunakan kelemahan legalitas yang ada untuk keuntungan mereka. Keuntungan disini bisa berupa keuntungan worldwide yang merupakan agregasi dari seluruh unit usaha di berbagai negara. Cara yang paling umum digunakan adalah transfer pricing dan pengalihan keuntungan (profit shifting). Dengan jaringan perusahaan yang luas, mereka dapat mendisain transaksi usaha. Unit usaha di Indonesia dapat dijaga agar senantiasa rugi lewat mekanisme transfer pricing (penetapan harga jual ekspor terlalu rendah atau harga beli impor bahan baku terlalu tinggi). Dengan demikian keuntungan berpindah ke unit usaha di negara lain yang mengenakan pajak lebih rendah. Demikian juga dengan pengenaan charge, fee, royalti dan sebagainya dari kantor pusat yang akhirnya menggerogoti keuntungan unit usaha di Indonesia.


Menambal kebocoran penerimaan

Tergantung pada jenisnya, maka diperlukan pendekatan yang berbeda untuk masing-masing kebocoran. Untuk kebocoran jenis pertama, aparat pajak berdasarkan data sekunder yang dimiliki sebenarnya dapat mengenakan NPWP secara jabatan. Artinya, bila selama ini NPWP diberikan atas permintaan calon wajib pajak, berdasarkan pasal 2 Ayat 4 UU Nomor 16/2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, aparat pajak dapat mengenakan NPWP tanpa ada permintaan dari yang bersangkutan. Dengan adanya NPWP tersebut, terbuka jalan untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut. Dengan bekal legalitas ini upaya yang perlu dilakukan adalah pengolahan bank data yang ada untuk menjaring wajib pajak baru. Diperlukan kerja keras dari aparat perpajakan selain canvassing dan penyisiran wajib pajak yang dilakukan selama ini.


Jenis kedua membutuhkan intensifikasi pemeriksaan pajak. Pemeriksaan atas wajib pajak perorangan jelas membutuhkan waktu dan energi yang lebih besar. Hasilnya belum tentu lebih besar dibandingkan pemeriksaan atas wajib pajak badan. Namun dengan pemeriksaan intensif, maka diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan akan meningkat. Selanjutnya dapat secara signifikan berperan dalam peningkatan penerimaan yang sustainable.

Untuk memperkuat upaya pemeriksaan, sekali lagi berdasarkan data sekunder yang dimiliki, dapat dimulai implementasi pidana perpajakan. Berdasarkan pasal 39 UU Nomor 16/2000 sudah diatur mengenai sanksi pidana pajak berupa hukuman penjara. Tergolong melakukan pidana pajak antara lain mereka yang secara sengaja tidak mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar yang berakibat pada kerugian negara.

Tuntutan pidana pajak untuk kasus seperti diatas sampai saat ini belum pernah dilakukan oleh aparat dan tidak jelas mengapa demikian. Padahal seperti para pejabat negera, daftar kekayaan mereka sudah terpampang di KPKPN atau kini KPK. Tinggal lagi kemauan untuk membandingkan besaran kekayaannya dengan jumlah pajak yang dibayarkan sebagaimana dilaporkan dalam SPT mereka.

Jenis kebocoran golongan ketiga lebih sulit. Oknum pemeriksa dan wajib pajak nakal pasti akan menempuh jalan negosiasi. Kesepakatan ini jelas akan menguntungkan keduanya. Negaralah satu-satunya pihak yang dirugikan. Untuk itu dibutuhkan terobosan berani dan radikal untuk memutus rantai kolusi. Salah satunya pernah penulis usulkan yaitu dengan memberikan ‘pengampunan’ berupa pemberian discount bagi wajib pajak yang melaporkan aparat yang menawarkan atau melakukan kolusi. ‘Dosa-dosa’ wajib pajak yang berkolusi ‘dilupakan’ untuk mencapai prioritas utama yaitu membersihkan aparat. Dengan demikian aparat akan berpikir panjang untuk mengajak berkolusi. Disamping itu, wajib pajak memperoleh insentif untuk melaporkan pemeriksa yang nakal. Dengan sistem yang ada saat ini, karena tidak ada insentif, maka kebersihan aparat pajak lebih tergantung pada upaya pembersihan internal.

Terakhir, dibutuhkan kajian yang mendalam, konsisten serta tepat waktu untuk segera menutup dan meminimalkan celah hukum yang tersedia. Dengan demikian kehilangan pajak karena aspek legalitas dapat ditutupi dengan produk hukum baru yang responsif.


Penutup
Keseluruhan upaya maksimalisasi penerimaan pajak diatas dapat dilakukan dengan kerja keras. Semua tentu saja diasumsikan bahwa aparat memang memiliki integritas. Lebih penting lagi semua memiliki kesamaan niat untuk merealisasikan kinerja kelas dunia. Jadi bukan hanya mencapai target penerimaan belaka

0 Comments:

Post a Comment

<< Home