Thursday, December 15, 2005

menjerat koruptor dengan pidana pajak

Upaya pemberantasan korupsi dan penangkapan koruptor selama ini, meminjam ungkapan masyarakat betawi, gledeknya doang (petirnya sudah bersahut-sahutan namun hujan tidak kunjung turun). Sudah beberapa instansi didirikan, begitu juga dengan pencanangan gerakan, ikrar, pakta, kesepakatan dan nama-nama lainnya bahkan sudah merambah ke wilayah religi. Terakhir dengan pencanangan hari anti korupsi tanggal 9 Desember 2004.

Alphonsus Capone atau lebih terkenal dengan Al Capone, gangster legendaris Amerika pada periode tahun 1930 an, memang sudah lama meninggal. Tetapi ada pelajaran tersisa yang jelas relevan dengan upaya menjerat para koruptor di Indonesia. Gangster legendaris yang membuat Chicago menjadi lawless city saat itu jelas sangat licin dan sulit dijerat hukum. Pengalaman lapangan yang kaya ditambah dengan intelegensia dan nyali yang tinggi mendorongnya sampai ke puncak. Putus sekolah sejak kelas 6 SD, ‘magang’ pada beberapa gangster terkenal di Brooklyn, sampai akhirnya John Torrio ‘menemukannya’ menunjukkan bahwa pengalamannya diperoleh dari sekolah jalanan yang praktikal. Memimpin kerajaan bisnis dengan pendapatan yang dikelola sekitar USD 100 Juta pada masa depresi ekonomi tahun 1930an jelas tidak bisa dianggap enteng. Seperti biasa, pendapatan datang dari rumah judi, rumah bordil dan tempat hiburan malam lainnya. Bagian yang sudah ‘dicuci’ juga ditempatkan pada saham-saham di perusahaan legal yang juga menghasilkan pendapatan tambahan baginya.

Memang ia mendalangi the St Valentine’s Massacre yang terkenal kekejamannya, dimana lebih dari 150 peluru tertanam di jasad 6 (enam) orang lawannya. Namun ketika depresi ekonomi waktu itu membuat banyak orang jatuh miskin, ia juga yang berinisiatif membuka dapur umum dan menyediakan bahan pakaian untuk mereka di lingkungannya.

Bukan tak kurang usaha aparat hukum untuk menjeratnya. Benar kata pepatah, maling selalu selangkah lebih maju. Sampai akhirnya usaha keras Frank Wilson dari IRS Special Intelligence Unit atau setara dengan Direktorat Penyidikan Pajak kita, membuahkan hasil. Ia dijerat dengan pasal penyelundupan pajak (tax evasion) karena tidak pernah menyampaikan tax return atau yang kita kenal sebagai SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan menyembunyikan pendapatannya. Lewat perburuan panjang, akhirnya aparat pajak berhasil menemukan catatan penerimaan uang yang menyebutkan penerimaan dana atas namanya. Dari titik ini, tuduhan disiapkan dan mencakup periode kebelakang. Akhirnya karirnya tamat karena harus mondok di penjara sejak tahun 1931, tentu saja dengan ruang tahanan yang lebih mirip disebut sebagai kantor. Keluar dari penjara tahun 1939 merupakan anti-klimaks. Ia didera berbagai penyakit akut sampai akhirnya wafat tahun 1947, yang ditandai sebagai tamatnya karir mantan musuh publik nomor satu tadi.

Pembelajaran.

Beberapa pelajaran penting dapat diambil dari kisah diatas. Pelajaran pertama, aparat hukum disana jelas realistis. Bandit sekelasnya tentu tidak bodoh. Justru karena tidak bodohlah ia dapat melenggang lama di puncak. Ia tentu tidak akan meninggalkan jejak dan bukti yang dapat digunakan sebagai bukti hukum kelak. Bila ditambah dengan perbuatan baik serta derma kepada orang miskin, maka genaplah kesamaan ciri-ciri Al Capone dengan para koruptor Indonesia. Pandai mendisain transaksi sedemikian hingga bukit formal tidak pernah menyebutkan namanya, apalagi keterlibatannya. Mengeksploitasi kelemahan pasal-pasal hukum untuk keuntungannya dan jangan lupa, dermawan. Kedermawanan ini membuat mereka tetap pede tampil dimuka publik sampai saat ini bahkan tetap menyandang jabatan-jabatan kenegaraan.

Komentar awam yang menganggap bahwa membawa koruptor itu ke penjara mudah, jelas menunjukkan ketidakpahaman terhadap cara main para koruptor. Namun bisa dipahami karena dilandasi oleh kegeraman akan tingkah polah mereka. Sebaliknya, bila aparat melepaskan para koruptor karena alasan tidak cukup bukti hukum, jelas mereka tidak kreatif dan kurang berusaha. Tentu saja bukti-bukti sudah diperhitungkan masak-masak sebelum korupsi dilakukan. Jadi tidak realistis mengharapkan bukti-bukti hukum segera tersedia dan memadai.

Pelajaran kedua adalah kreatif dan aktif. Undang-Undang Perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk mengirim mereka ke penjara. Dalam pasal 39 UU Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan telah mengatur pidana perpajakan.
Secara jelas dinyatakan bahwa pidana penjara tersedia bagi setiap orang yang dengan sengaja :
- tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP,
- tidak menyampaikan SPT
- menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap
- memalsukan dokumen perpajakan
dimana tindakan-tindakan diatas menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara, maka pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun plus denda dapat dikenakan.

Bagaimana membuktikan bahwa koruptor melakukan hal-hal diatas ? Data pendukung harus dicari secara aktif. Tidak mungkin mengandalkan pada laporan pengaduan masyarakat belaka. IRS secara khusus melakukan penyelidikan bertahun-tahun. Kita sudah memiliki unit penyidikan pajak. Menurut Dirjen Pajak sendiri sudah 83 Juta data obyek tanah dan bangunan diteliti, puluhan ribu kendaraan mewah, ribuan kapal pribadi selesai didata. Sebagian besar tidak tercantum dalam SPT mereka (Bisnis Indonesia, 24/07/2002). Lalu mengapa tidak dilanjutkan dengan tuntutan pidana perpajakan ?

Khusus untuk para pejabat tinggi negara, anggota legislatif dan sejenisnya yang terkena kewajiban penyampaian daftar kekayaan ke KPKPN atau ke KPK, penelitian justru lebih mudah. Dari pada menghabiskan waktu menyelidiki apakah masih ada harta lain yang tidak dilaporkan, lebih baik dilakukan perbandingan dengan SPT yang disampaikan selama ini. Dengan besaran harta yang dilaporkan saat ini, maka dapat dianggap bahwa pendapatan pelapor adalah sebesar harta tadi. Dengan penghasilan tersebut maka pajak yang harus dibayarnya juga dapat diperhitungkan dengan cepat.

Pelajaran ketiga adalah sinergi gerak antar instansi sebagai wujud dari goodwill pemerintah. Ketika kepolisian kesulitan menjerat Al Capone karena alibinya yang selalu jitu, maka IRS turun tangan. Keselarasan gerak ini yang juga perlu dikoordinasikan oleh SBY dalam rangka program 100 harinya. Termasuk dalam sinergi ini adalah pertukaran data dan informasi antar kepolisian, kejaksaan, Dirjen pajak, perbankan dan institusi lainnya yang terkait.

Pepatah mengatakan perjalanan panjang dimulai dari satu langkah. Pengungkapan tindak pidana korupsi bukan pekerjaan mudah. Tetapi langkah untuk menggiring pelakunya ke penjara dapat dilakukan lewat berbagai cara. Salah satunya dengan pengenaan pasal pidana pajak. Aturan sudah tersedia, institusi pun demikian, tinggal lagi aksi nyata. Sekali lagi, dimulai dari hal yang paling mudah.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home