Thursday, December 15, 2005

monsanto dan corporate social responsibility

Konsep bahwa perusahaan juga harus bertanggungjawab serta berkontribusi bagi peningkatan kualitas hidup lingkungan, termasuk aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, belakangan ini sudah diterima luas. Bahkan ISO sudah akan mengeluarkan standar tentang pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). Bukan tidak mungkin kemudian perusahaan-perusahaan Indonesia yang bermain di pasar global dan belum merealisir CSR akan menjadi golongan pariah dikomunitasnya. Saat ini, standar Social Accountability (SA 8000) sudah mulai diterapkan oleh buyer kepada beberapa produsen yang mengekspor produknya. Mereka ingin memastikan bahwa produk yang dibelinya diproses lewat proses produksi yang bertanggungjawab secara sosial. Diantaranya dengan penggunaan tenaga kerja yang sesuai dengan norma-norma perburuhan. Suka atau tidak suka, CSR sudah menjadi kesepakatan global dan pasti membawa dampak bagi perusahaan di Indonesia.

Implementasi CSR di Indonesia umumnya dimotori oleh perusahaan-perusahaan yang merupakan kepanjangan dari korporasi global. Pada sektor industri pertambangan, dikenal kegiatan community development. Untuk BUMN-BUMN sudah dikeluarkan aturan tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Belum lagi kalau kita tengok iklan-iklan di media cetak yang menunjukkan upaya-upaya sosial dari perusahaan.

Survey yang dilakukan terhadap 266 perusahaan (domestik dan multinasional) di 10 (sepuluh) kota di Indonesia tahun 2002 menunjukkan bahwa sebagian besar (86%) perusahaan menganggap bahwa memberi sumbangan dalam bentuk uang adalah wujud nyata dari CSR. Implementasi CSR lainnya adalah mensejahterakan pegawainya (77%), membayar pajak (70%).

CSR dan Masalah Korupsi

Bila konsep CSR terkait dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat, maka korupsi dapat diajukan sebagai salah satu penyakit laten. Dunia bisnis kerap mengeluhkan praktek-praktek korupsi terutama yang terkait dengan birokrat. Namun, untuk menjaga keberlangsungan usahanya, nampaknya tidak ada pilihan lain selain ikut serta dalam praktek ini.

Penelitian LPEM-UI atas 1.808 perusahaan di 34 Kabupaten tahun 2002 yang diolah, menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan responden mengakui terlibat dalam praktek menyuap (Kuncoro:2004). Biaya suap ini mencapai kisaran 10%-15% dari total biaya produksi. Bila pendapatan usaha 1000 rupiah, Biaya Produksi 70% nya, maka Pajak Penghasilan yang bisa diraup oleh pemerintah hanyalah sekitar 30% dari 300 Rupiah atau sama dengan 90 rupiah saja. Bandingkan dengan suap yang mencapai 70 – 100 Rupiah. Dengan kata lain, suap yang diberikan sama besarnya dengan pajak yang dibayarkan ke negara.

Pelaku suap-menyuap ternyata bukan hanya perusahaan lokal. Monsanto lewat anak perusahaannya PT Monagro Kimia, kini masih berkutat dengan KPK untuk kasus penyuapan aparat departemen terkait dengan perijinan kapas transgenik. Di negara asalnya sendiri mereka sudah terbukti bersalah lewat aturan Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Mereka bukan yang pertama. Triton Energy Corporation yang berbasis di Texas, divonis bersalah atas tuduhan menyuap aparat pajak Indonesia sebesar USD 450,000 lewat perantara. Baker Hughes Inc, korporasi lainnya diputus bersalah pada September 2001 di AS atas tuduhan menyuap aparat pemeriksa pajak lewat tangan konsultan pajak KPMG sebesar USD 75,000. Terlihat modus operandi yang sama yaitu penggunaan tangan konsultan untuk menyulap biaya suap menjadi biaya konsultasi.
Kasus lain berupa tuduhan kepada Kajima, multinasional dari Jepang, karena menyuap aparat pemerintah untuk memenangkan tender konstruksi pada tahun 1995 dengan nilai suap sekitar 80 Juta Yen. Bersamaan dengan itu, perusahaan lain seperti Obayashi, Taisei, Tekken dan Tokai Kagyo sempat diproses di Kejaksaan Agung. Meskipun kasusnya sekarang tidak jelas sampai dimana penyelesaiannya.(Kompas 30 April 1999).
Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa praktek CSR masih hipokrit. Dalam satu tangan mereka berusaha memberi kesan bahwa mereka memenuhi kewajiban sosial lewat menyumbang sosial, program community development, kemitraan dan sebagainya. Pada tangan yang lain, mereka ikut melanggengkan penyakit masyarakat yang bernama korupsi. Tentu dengan argumen bahwa suap dilakukan untuk menjaga kelangsungan usaha mereka.

Implementasi CSR di Indonesia

Menarik apa yang digambarkan oleh Simon Zadek, aktivis CSR, dalam terbitan Harvard Business Review Desember 2004. Sesungguhnya CSR sejati adalah CSR yang justru didorong implementasinya oleh perusahaan kepada siapa saja. Artinya perusahaan telah melewati 4 tahap sebelumnya. Tahap pertama, perusahaan masih menganggap bahwa masalah masyarakat bukan mereka yang menyebabkan. Tahap kedua, perusahaan yang sudah puas jika sudah memenuhi segala kewajiban normatifnya, dengan demikian penyakit masyarakat adalah tanggungjawab pemerintah. Tahap ketiga, CSR mulai diterapkan dengan imbalan berupa keuntungan yang lebih besar, diantaranya lewat citra (image) usaha yang lebih baik. Tahapan keempat, CSR mulai dianggap sebagai suatu strategi untuk meraih keuntungan kompetitif. Terakhir barulah CSR disebarluaskan, oleh perusahaan sendiri kepada siapa saja.


Melihat tahapan diatas, jelaslah bahwa sebagian besar perusahaan yang beroperasi di Indonesia mungkin masih berada pada tahap pertama atau maksimal tahap kedua. Untuk tidak menyebutkan bahwa sebagian perusahaan justru menimbulkan masalah kepada masyarakatnya.

Usaha-usaha untuk mendorong perusahaan berjalan ditahapan diatas tentu harus dilakukan. Korupsi yang diterjemahkan sebagai praktek suap menyuap harus diberantas.Selanjutnya perusahaan harus melangkah pada pemenuhan kewajiban-kewajiban normatifnya. Pembayaran upah dan perlakuan atas karyawan yang sesuai aturan ketenagakerjaan, pengelolaan limbah yang bertanggungjawab, dan praktek-praktek bisnis yang sehat merupakan contoh-contoh normatif yang dapat dikejar. Barulah kita berada pada tahap kedua dari Simon Zadek.

Laporan Sosial Perusahaan.

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan CSR. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Laporan Sosial yang berisi beyond finacial items. Sektor properti dan pertambangan misalnya, yang senantiasa berhubungan dengan perijinan serta pajak-pajak daerah. Bila mereka beroperasi dengan praktek yang sehat dan harus menghadapi praktek suap, maka yang dapat dilakukan adalah mencantumkan jumlah biaya suap yang harus dibayarkan dalam Laporan Sosial dan mempublikasikannya. Besaran biaya tak resmi ini, bila sepakat diterbitkan oleh seluruh perusahaan lewat asosiasi atau bahkan lewat Kamar Dagang dan Industri (KADIN), tentu akan memberikan efek berganda.

Pertama perusahaan sudah ikut serta menyelesaikan sebagian masalah korupsi, dengan memberikan gambaran riil kepada masyarakat. Dengan fakta ini tentu masyarakat memperoleh ‘amunisi’ untuk menindaklanjutinya.

Kedua, fakta besaran biaya ini justru bisa menaikkan citra (image) perusahaan. Karena dengan biaya tidak resmi yang kecil justru perusahaan memberikan kesan bahwa mereka patuh terhadap aturan main berusaha, namun ‘terpaksa’ masih harus tetap mengeluarkan biaya tidak resmi. Perusahaan yang mengeluarkan biaya yang amat besar dapat dipersepsikan bahwa mereka sedang menabrak aturan. Sehingga diperlukan suap yang lebih besar.

Ketiga, pengungkapan fakta-fakta bahwa perusahaan memperlakukan karyawannya dengan baik, membayar pajak dengan benar serta ikut menyisihkan sebagian keuntungannya untuk pembangunan masyarakat sekitarnya benar-benar dapat digunakan sebagai bahan marketing. Persepsi bahwa perusahaan sudah bertanggungjawab kepada stakeholdersnya dapat menarik SDM yang terbaik, pemasok yang andal dan sebagainya. Termasuk diantaranya menghindarkan biaya penanganan demonstrasi atau kerusuhan yang pecah karena ketidakpuasan mereka.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home