Wednesday, December 14, 2005

pajak 01 - pajak yang ramah

Reformasi ketiga perpajakan kembali menuai perdebatan. Pihak pengusaha lewat KADIN merasa bahwa ketentuan-ketentuan yang diusulkan tidak memperhatikan kepentingan dunia usaha. Kwik Kian Gie bahkan dengan tegas menyatakan bahwa RUU ini akan mematikan dunia usaha dan akan menimbulkan pengangguran.

Pada satu pihak tuntutan bagi peningkatan penerimaan pajak sudah tidak dapat ditawar lagi. Dengan demikian segala upaya harus dilakukan untuk peningkatan penerimaan pajak, termasuk dengan pemberian NPWP secara jabatan.
Pada pihak lain, disinyalir ketentuan pajak yang diusulkan terlalu berorientasi pada penerimaan saja dan justru akan mematikan dunia usaha. Idealnya, pajak tidak membuat ayam menjadi mati, karena telurnyalah yang dipungut.

Konsideran utama dalam pokok-pokok pikiran perubahan UU Pajak kali ini adalah menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Dengan demikian, pada penyusunan draft sudah disertakan wakil dari dunia usaha. Tentu diharapkan untuk memberikan perspektif entrepreneur yang lebih baik. Namun apa lacur, tetap saja dunia usaha mengeluh.

Beberapa pasal memang terasa lebih keras dan bahkan berbau pidana. Misalnya kesalahan pengisian SPT dapat diancam pidana. Padahal salah isi bisa berbeda jumlah, bisa juga berbeda niat. Perbedaan sebesar 10 rupiah tentu tidak masuk akal jika dipidana. Apalagi jika berbeda niat. Kesalahan yang tidak disengaja, tentu harus diganjar hukuman yang berbeda dengan kesalahan pengisian yang disengaja untuk menyelundupkan pajak yang harus dibayar. Pada SPT keduanya akan terlihat sama. Salah isi.

Hal inilah yang menjadi keberatan utama dunia usaha. Dengan masih adanya perilaku aparat pajak yang tidak terpuji, dan belum terlihat adanya upaya perbaikan di lapangan, RUU ini tentu seakan memberikan amunisi tambahan bagi aparat. Mereka khawatir bahwa dengan ketentuan yang baru, daya tawar aparat semakin tinggi.

Mumpung masih perdebatan publik, beberapa ketentuan pun ikut dipermasalahkan. Antara lain tentang sandera badan dan keberatan tidak menunda pembayaran serta pemeriksaan sampai 10 tahun kebelakang. Padahal ini bukan produk baru dan hanya menegaskan kembali aturan yang belum dijalankan.

Kepastian hukum

Studi dibanyak negara berkembang yang pernah dilakukan secara konsisten menunjukkan bahwa kebijakan fiskal terutama kebijakan perpajakan tidak pernah menjadi faktor penarik yang signifikan dalam investasi langsung (Foreign Direct Investment). Maknanya, tidak perlu memberikan terlalu banyak ‘fasilitas pajak’ untuk investasi.

Bagi Indonesia nampaknya hal ini sangat relevan. Karena pajak justru sedang dituntut untuk berkontribusi lebih banyak kepada APBN. Padalah setiap insentif yang diberikan tentu memakan ongkos berupa hilangnya penerimaan atau potensi penerimaan pajak.

Akan tetapi penerapan kebijakan perpajakan yang tidak konsisten, justru merupakan faktor negatif yang signifikan dalam menarik FDI. Jadi fasilitas yang diberikan tidak menarik investor, sedangkan law enforcement yang lemah justru akan membuat investor menjauh. Kepastian adalah kata kunci utama.

Bagi dunia usaha, ketidakpastian merupakan resiko usaha. Para pebisnis berusaha mencari peluang usaha yang memberikan hasil yang maksimal. Maksimalisasi ini diperoleh dari laba yang sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecilnya. Hal ini dicapai lewat dua hal. Pertama peningkatan laba sebesar-besarnya dengan resiko tetap. Kedua penurunan resiko sebesar-besarnya dengan laba tetap.

Ketika penegakan hukum lemah, termasuk hukum pajak, maka resiko usaha meningkat. Hal inilah yang menjadi keberatan utama para pengusaha. Dengan aturan yang sedemikian ketatnya maka tersedia semakin banyak peluang untuk aparat nakal bermain.

Peningkatan kepastian hukum

Penurunan resiko usaha yang dicapai lewat kepastian hukum termasuk hukum perpajakan dapat dicapai lewat beberapa cara.

Pertama, pengawasan terhadap aparat yang nakal tidak dilakukan oleh instansi internal. Selama ini kinerja aparat diawasi oleh ‘rekan’ sendiri yaitu inspektorat jenderal departemen keuangan lewat inspektur pajak. Instansi dengan tingkat eselon 2 ini diharapkan dapat mengawasi kinerja aparat eselon 1. Secara psikologis tentu terdapat inferioritas dalam pelaksanaan pengawasan. Ditambah lagi personel yang ditempakan merupakan orang-orang pajak juga. Tentu rasa ewuh-pakewuh semakin tinggi. Tidak heran jika hasil pengawasan selama ini belum cukup memberikan efek jera bagi aparat nakal.

Kedua , ketidakpastian dalam pemeriksaan pajak. Selama ini pemeriksaan kerap dikeluhkan karena tidak adanya kepastian mengenai kriteria siapa yang akan diperiksa. Definisi yang dianut mengandung pengertian bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menguji kebenaran SPT yang disampaikan. Itu saja.
Pada sisi lain, setiap Kantor Pelayanan Pajak ditetapkan target penerimaan setiap tahunnya. Tercapai tidaknya tentu merupakan kredit tersendiri bagi penilaian prestasi kepala kantor. Akibatnya, ketika target masih jauh, pemeriksaan digunakan sebagai alat. Pemeriksaan diharapkan dapat memberikan hasil berupa penerimaan pajak tambahan. Tidak mengherankan jika kemudian pemeriksaan kemudian dianggap sebagai mencari-cari kesalahan belaka.
Dengan demikian dibutuhkan kriteria yang jelas mengenai siapa saja yang patut diperiksa. Disamping itu lama pemeriksaan juga perlu diperpendek, dari satu tahun seperti yang berlaku selama ini.

Ketiga, jangka waktu penyelesaian keberatan atas hasil pemeriksaan. Keberatan atas klusul keberatan tidak menunda pembayaran dilandasi oleh beban wajib pajak untuk menyediakan sejumlah dana untuk memproses keberatannya. Sebagai pengusaha tentu logika bisnis berlaku. Dari pada menyediakan sejumlah dana dengan hasil tidak pasti, bisa keberatan ditolak bisa juga diterima dan jangka waktu panjang. Lebih baik mencari yang pasti dan cepat yaitu bernegosiasi dengan pemeriksa. Hasil pasti dan jumlah terukur.
Hal ini dapat dihindari dengan mempersingkat jangka waktu penyelesaian keberatan bahkan sampai ke pengadilan pajak. Dengan demikian otoritas yang besar pada aparat pajak juga diimbangi dengan kewajiban menyelesaikan setiap keberatan dengan secepat-cepatnya.

Keempat, penyelesaian keberatan yang tidak pernah melibatkan pihak independen. Sebagai hasil pemeriksaan maka keberatan akan diproses oleh instansi lain,namun masih dalam lingkungan pajak juga. Dengan adanya target penerimaan serta tidak adanya independensi ini maka sulit diharapkan wajib pajak memperoleh pendapat lain yang lebih netral. Berlanjut ke instansi berikutnya pun hingga pengadilan pajak masih diisi oleh personel yang paling tidak pernah menjadi pegawai direktorat jenderal pajak. Tidak heran jika kemudian esprit de corps masih terjadi. Hal ini yang dituding sebagai tidak adanya hak dari wajib pajak. Meskipun ada mekanisme keberatan namun karena diproses oleh personel yang tidak independen maka kredibilitasnya diragukan. Dapat diduga, wajib pajak tentu enggan melintasi jalur ini, lebih baik jalan pintas yaitu negosiasi dengan aparat.
[1] Mahasiswa Program S 3 Ilmu Manajemen- FE Universitas Indonesia

0 Comments:

Post a Comment

<< Home