Wednesday, December 14, 2005

pajak 02- insentif pajak, untuk siapa ?

Segera sesudah dilantik, Menko Ekuin segera menjanjikan insentif pajak untuk mendorong investasi. Sebagai tindak lanjut, maka Departemen Perindustrian sedang melakukan kajian sektor mana saja yang dapat diberikan stimulus fiskal (Bisnis Indonesia 5/11/2004). Kamar Dagang Industri (Kadin) dan banyak pengamat sejak lama sudah mengusulkan insentif pajak ini, karena sejak UU Pajak tahun 1984, hampir tidak ada insentif yang khusus disediakan untuk menarik Foreign Direct Investment (FDI). Insentif pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal memang merupakan instrumen ‘favorit’ diantara negara-negara berkembang untuk menarik FDI (Bora :2002).

FDI dicirikan antara lain dari horison waktunya yang berjangka panjang serta jumlah investasi yang besar. Dengan demikian timbul capital risk bagi investor. Ketika kinerja investasinya tidak memuaskan, maka FDI sulit untuk dipindahtangankan. Oleh karena itu, FDI membutuhkan analisa yang cermat, memperhitungkan banyak aspek sebelum diputuskan. Sebagai perbandingan adalah Portfolio Investment (PI) yaitu investasi dalam bentuk kepemilikan saham, surat hutang dan sebagainya baik di pasar saham maupun di pasar uang. PI relatif mudah untuk ‘keluar dan masuk’ pasar, sehingga kesalahan pengambilan keputusan dapat diperbaiki seketika.

Insentif pajak dapat diberikan dalam berbagai bentuk antara lain tax holiday atau pembebasan pajak dalam kurun waktu tertentu. Bentuk lain bisa berupa insentif berdasarkan lokasi investasi, padat karya atau padat modal, modal asing atau modal lokal, orientasi ekspor atau pasar domestik dan lain lain (Musgrave: 1990) Ciri khas dari insentif perpajakan adalah ketersediaannya yang tidak untuk seluruh wajib pajak. Dengan kata lain, bila insentif misalnya diberikan untuk industri berorientasi ekspor, maka industri yang tidak memenuhi syarat tadi tidak berhak untuk mendapatkan insentif.

Insentif pajak memerlukan ‘biaya’ yaitu kehilangan potensi pendapatan pajak dari suatu negara. Negara-negara berkembang tetap menggunakan insentif pajak untuk menarik FDI dengan harapan keuntungan yang diperoleh dari FDI termasuk multiplier effectnya lebih besar dari biaya tadi. Beberapa keuntungan yang diharapkan adalah terserapnya tenaga kerja, meningkatnya industri pendukung di dalam negeri, perolehan devisa dari ekspor dan sebagainya. Pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Penelitian empiris

Data empirik dari hasil penelitian tentang seberapa efektif insentif pajak menarik FDI ternyata menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Dalam penelitian khusus untuk negara Asia Tenggara ditemukan bahwa insentif pajak ternyata tidak efektif dalam menarik FDI (Wells dkk: 2002, Fletcher:2002, Banga:2003). Pada prakteknya mudah terlihat, sejak tahun 1984 ketika tax holiday dicabut dan hampir tidak ada insentif pajak khusus, FDI ke Indonesia malah meningkat pesat. Demikian juga ketika krisis moneter dan beberapa tahun sesudahnya, FDI anjlok drastis.

Penelitian dan fakta diatas memunculkan pertanyaan, sebenarnya faktor apa saja yang mendorong FDI masuk ke suatu negara ? Survey yang dilakukan oleh konsultan ATKearney terhadap para pengambilan keputusan investasi di Eropa, Jepang dan USA tahun 2003 menemukan bahwa Indonesia ada di ranking 25 untuk tahun 2003-dibawah Thailand (16), Vietnam (21) dan Malaysia (23). Sebelum krisis, Indonesia ada pada urutan ke 18, mengungguli negara-negara tersebut diatas kecuali Thailand. Menarik untk menyimak faktor-faktor negatif yang diutarakan. Pemogokan buruh, korupsi dan lambatnya restrukturisasi perusahaan-perusahaan pasca krisis adalah faktor penghambat utama. Disamping itu, serangan teroris diperhitungkan sebagai instabilitas keamanan yang juga merupakan faktor negatif.

Penelitian Rashmi Banga (2003) menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi (determinants) arus masuk FDI pada 17 negara di Asia termasuk Indonesia. Sepanjang periode 1980- 2000 disimpulkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh signifikan dalam menarik FDI. Dengan kata lain, naik turunnya jumlah FDI di negara-negara tersebut bukanlah ditentukan oleh insentif pajak yang diberikan. Determinan utama dari masuknya FDI adalah fundamental ekonomi suatu negara. Termasuk didalamnya besaran pasar domestik, tingkat upah buruh, ketersediaan tenaga trampil, produktifitas buruh dan ketersediaan infrastruktur terutama listrik.

Penulis melakukan simulasi untuk industri tekstil berorientasi ekspor, bila beroperasi selama 5 (lima) tahun di China, Vietnam, Thailand dan Indonesia (2001). Hasilnya, tax burden terbesar justru di Indonesia dan terkecil China. Sebagai penyedot FDI terbesar di Asia, China memang menawarkan banyak insentif pajak. Salah satunya adalah pengurangan atau bahkan pembebasan pajak pada SEZ (Special Economic Zone). Belum lagi insentif untuk investasi infrastruktur, daerah terpencil, ekspansi usaha atau keuntungan yang diinvestasikan kembali (re-investment). Thailand dan Vietnam mengadopsi fasilitas yang kurang lebih serupa.Hal-hal tersebut justru belum tersedia pada sistem perpajakan Indonesia.

Implikasi dari penelitian

Dari hasil penelitian diatas nampak bahwa insentif pajak tidak bisa diberikan secara umum. Sebelum insentif diberikan, maka pengkajian yang unique untuk Indonesia patut dilakukan mengenai dua hal. Pertama, masalah apa yang sedang dihadapi dan yang diharapkan dapat diselesaikan lewat masuknya FDI. Kedua, bila akan digunakan insentif pajak, memperhatikan hasil kajian diatas, bentuk apa yang paling sesuai dan dapat memenuhi tujuan pertama.

Indonesia pasca krisis dirundung beberapa masalah penting. Pertama, pengangguran yang diperburuk dengan pertambahan tenaga kerja baru yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pertambahan lapangan kerja. Selisih ini menambah akumulasi pengangguran dari tahun ke tahun.
Kedua, pengumpulan devisa untuk memperkuat cadangan devisa yang ada sekaligus menyangga kestabilan mata uang rupiah. Ketiga adalah membangkitkan industri dalam negeri sehingga dapat mengoptimalkan kapasitas terpasang yang ada sebelum krisis, bahkan diupayakan ekspansi.
Keempat mendorong laju pertumbuhan di daerah-daerah tertentu seperti kawasan Indonesia bagian Timur, propinsi-propinsi baru, daerah konflik dan sebagainya. Kelima, masih perlunya investasi infrastruktur seperti listrik, air minum, transportasi kereta api dan sebagainya karena semakin terbatasnya dana pemerintah yang dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas tersebut.

Akan tetapi sebelum menggunakan insentif pajak, perlu diingat bahwa penerimaan pajak kini menyangga 75% dari pembiayaan APBN. Dengan demikian pengorbanan penerimaan pajak akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap APBN dan hanya dapat dilakukan sepanjang manfaat yang diperoleh lebih besar.

Insentif Pajak dengan demikian sebaiknya diberikan bagi FDI yang padat karya dengan tujuan agar terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Disamping itu, insentif juga sebaiknya diberikan bagi FDI yang berorientasi ekspor terutama yang menggunakan bahan baku dari produksi dalam negeri. Penelitian almarhum Dr Sritua Arif (1993) patut disimak terkait dengan FDI yang bertujuan ekspor. FDI yang berorientasi pada pasar dalam negeri, dalam jangka 10 (sepuluh) tahun akan menghasilkan total keuntungan yang direpatriasi ke negara asalnya yang lebih besar dari modal awal yang ditanamkan (net capital outflow). Hasil ini mengkonfirmasi gejala serupa yang terjadi di negara-negara Amerika Latin.

Demikian juga FDI yang berorientasi ekspor namun seluruh bahan bakunya diimpor dari grup perusahaan yang sama. Hasilnya, tidak ada ‘keuntungan’ yang tersisa karena harga bahan baku sudah ‘diatur’ sedemikian hingga keuntungan perusahaan nol. Insentif pajak tidak patut diberikan kepada FDI demikian karena keuntungan yang diperoleh hanya penyerapan tenaga buruh belaka.

FDI yang memutuskan untuk beroperasi di area terpencil perlu diberikan insentif pajak. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi di area tersebut dapat mengalami percepatan dan memperluas pemerataan pembangunan. Terakhir, untuk FDI yang terjun pada pembangunan infrastruktur tentu patut mendapatkan insentif pajak, agar tersedia infrastruktur yang dapat mengundang FDI lainnya.

Keseluruhan insentif pajak tadi harus diberikan secara integral, artinya tidak melupakan determinan-determinan utama lainnya. Hambatan seperti korupsi, birokrasi yang berbelit, tenaga kerja yang tidak produktif dan stabilitas keamanan patut disingkirkan bersamaan dengan dengan pemberian insentif pajak yang selektif. Bila tidak, maka yang terjadi hanya hilangnya penerimaan pajak sedangkan benefit yang diharapkan tidak kunjung tiba.

[1] Mahasiswa Program S3-Ilmu Manajemen FE-Universitas Indonesia

0 Comments:

Post a Comment

<< Home