Thursday, December 15, 2005

pajak 04- Menyoal kolusi pajak

Mahasiswa Program S-3 Ilmu Manajemen-FE Universitas Indonesia
Pada tahun anggaran 2004, hampir 75% penerimaan Negara dihasilkan dari sektor pajak. Tapi sumbangan tersebut masih bisa ditingkatkan jika tidak ada kolusi antara wajib pajak dan petugas pajak.
Sejalan dengan cita-cita membangun masyarakat mandiri, proporsi dan jumlah penerimaan pajak akan terus ditingkatkan karena APBN idealnya dibiayai masyarakat lewat pajak. Disamping itu, potensi peningkatan masih tersedia.
Ada dua hal yang menunjukkan besarnya potensi penerimaan pajak. Pertama , saat ini tax ratio (perbandingan antara penerimaan pajak dengan total PDB) masih berada di kisaran 13% lebih, relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata rasio negara-negara di Asean.
Kedua , sejak perubahan paket UU Perpajakan 1995, penerimaan pajak terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Padahal pada periode krisis moneter 1998 dan seterusnya, pertumbuhan ekonomi sempat negatif.
Tampak tidak ada korelasi antara kedua tingkat pertumbuhan ini, karena secara teoritis, pertumbuhan penerimaan pajak dipengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika tidak berkorelasi, dapat ditafsirkan potensi penerimaan selama ini belum digarap seluruhnya, atau masih menyisakan ruang untuk pertumbuhan.
Penggarapan potensi pajak sudah dilakukan lewat berbagai cara. Perluasan obyek penggunaan pajak, pembangunan sistem data-base , permintan akses ke perbankan hingga pengenalan Single Identity Number (SIN) .
Potensi penambahan penerimaan pajak juga dapat dilakukan dengan mencegah kebocoran-kebocoran yang terjadi dalam proses pemeriksaan pajak.
Penerimaan pajak utamanya berasal dari laporan wajib pajak (WP) yang secara sukarela melaporkan berapa besar pajak pajak yang terutang dan menyetorkannya ke kas negara sejalan dengan asas self assesment .
Namun, asas ini juga masih menyisakan cara untuk menguji kebenaran pelaporan WP, yaitu lewat pemeriksaan pajak. Sehingga tidak tertutup kemungkinan jumlah pajak yang dilaporkan setelah dilakukan pemeriksaan oleh aparat pajak ternayata masih kurang. Kekurangan ini tentu akan menambah penerimaan pajak negara
Kolusi yang merugikan
Kebocoran dalam pemeriksaan pajak muncul ketika WP dan oknum pemeriksa berkolusi untuk menegosiasikan ”bagian” dari jumlah pajak yang seharusnya terhutang kepada negara.
Bagian tersebut adalah untuk pemeriksa, negara dan untuk WP sendiri dalam bentuk penghematan pajak. Jadi, jika seharusnya berdasarkan hasil pemeriksaan WP masih harus membayar Rp100, maka hasil negosiasi bisa berupa bagian untuk pemeriksa Rp40, disetor ke kas negara Rp10 dan sisanya ”penghematan” untuk WP Rp50.
Dari ilustrasi tersebut dapat dibayangkan berapa besar bocornya penerimaan negara dari potensi seharusnya. Dari seharusnya menerima Rp100, terealisasi hanya Rp10. Jika dibandingkan dengan kebocoran di sisi pengeluaran, mungkin dapat dianalogikan dengan pelaksanaan proyek dengan dana Rp100, yang kemudian hanya menghasilkan produk barang/jasa senilai Rp10, atau bocor 90%.
Jauh lebih tinggi dari tingkat kebocoran 30% (awalnya angka ini dilansir oleh almarhum Prof. Soemitro) seperti yang dipercaya selama ini.
Sejujurnya, WP merasa keberatan untuk diperiksa. Namun, karena pemeriksaan diatur dalam UU, tentu saja tidak boleh ditolak. Ketika menerima pemberitahuan akan diperiksa, yang terbayang adalah pekerjaan ”tambahan” seperti penyiapan data, melayani kedatangan pemeriksa, menjawab atau membantah temuan hasil pemeriksaan sampai pengajuan keberatan (bila ada).
Bila setuju, WP harus membayar kekurangan pajak. Sebaliknya, bila tidak WP dapat mengajukan keberatan untuk diproses berlapis hingga ke Pengadilan Pajak. Bisa memakan waktu lebih dari 1 (satu) tahun plus menyetor jumlah pajak terutang lebih dulu agar keberatan bisa diproses.
Menyadari ”beban” WP ketika diperiksa, maka diupayakan agar perilaku oknum pemeriksa tidak menjadi beban tambahan. Untuk itu, dibuka jalur pengaduan ke Komisi Ombudsman Nasional (KON).
Juga dibuka PO Box khusus untuk menampung pengaduan dari WP bila aparat pemeriksa berlaku tidak terpuji. Tak lupa pengawasan internal dilakukan dengan pemeriksaan reguler oleh aparat Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan.
Tetapi efektifitas jalur-jalur pengawasan ini perlu dipertanyakan. Jumlah pengaduan yang terkait dengan perpajakan sepanjang 2003 ke KON tidak lebih dari jumlah jari tangan , yang tak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Sementara itu serangkaian sanksi termasuk pemecatan terhadap aparat pajak sudah dilakuakn setiap tahun. Namun yang tampak dimata masyarakat adalah aparat pajak yang tetap semakin 'makmur'.
Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang aparat yang korup di Indonesia, dilakukan survei pada 2001 oleh Partnership for Governance Reform Indonesia.
Hasilnya, aparat pajak menduduki urutan keempat terkorup. Lumayan, paling tidak masih lebih baik dibandingkan aparat polisi lalu-lintas yang berada diurutan pertama. Bisa jadi persepsi masyarakat terbentuk karena melihat kemakmuran pemeriksa pajak yang dikenalnya atau dilingkungannya.
Mengapa WP tidak melapor kalau pemeriksa berlaku tidak patut? Jawabannya adalah pertimbangan ekonomis. WP yang memang 'nakal', bila melaporkan perilaku pemeriksa yang tidak patut harus membayar kekurangan pajaknya sebesar Rp100, berdasarkan ilustrasi terdahulu. Akibat laporannya, pemeriksa akan tertangkap dan ditindak. Kalau dia tidak melapor dan melayani permainan pemeriksa, dia justru akan menghemat Rp50.
Pertimbangan ekonomi tentu akan mengatakan bahwa tidak melapor lebih menguntungkan. Kelumpuhan jalur-jalur pengawasan terjadi karena kolusi antara WP dan pemeriksa justru menguntungkan kedua belah pihak. Yang dirugikan tentu penerimaan pajak negara.
Jadi, bagaimana mungkin mengharapkan WP melaporkan aparat yang curang jika WP sendiri juga berbuat sama dan memetik keuntungan dari kondisi ini?
Penghargaan bagi pelapor
Untuk memecah rantai kolusi ini diperluakan 'pengorbanan'. Sebagaimana sering dipertontonkan, untuk membongkar gerombolan mafia, salah satu dari anggotanya kerap diberi fasilitas pembebasan atau pengurangan hukuman. Pengorbanan yang dilakukan leh aparat penegak hukum adalah dengan 'membiarkan' satu orang lolos dari jerat demi tertangkapnya anggota gerombolan yang lain. Mirip dengan kasus ini, kolusi dapat dipecahkan bila WP yang melaporkan pemeriksa yang 'main mata' akan diberi penghargaan. Pemberian penghargaan berupa jumlah kekurangan pajak yang seharusnya dibayar menurut hasil pemeriksaan diberi diskon yang memadai. Pemotongan inilah yang disebut sebagai pengorbanan.
Dengan kebijakan ini, pemeriksa akan berpikir panjang sebelum menggunakan otoritasnya untuk mengajak WP bermain mata. Bukan tidak mungkin WP yang awalnya setuju berkolusi setelah 'berhitung' atas keuntungan yang diperolehnya ternyata tidak sebesar diskon yang diberikan negara, maka ia segera melaporkan pemeriksa.
Jika diikuti dengan tindakan tegas terhadap pemeriksa, tentu saja pemeriksaan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan yaitu menguji kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pengorbanan kedua yang harus dilakukan adalah memperbaiki tingkat kesejahteraan pemeriksa pajak.
Dengan tax collecting cost ratio (biasa yang dikeluarkan untuk opersional aparat pajak dibandingkan dengan total penerimaan pajak) yang masih kurang dari 1%, dibandingkan 3-5% di negara-negar maju (Adhiatera :2004) berarti masih terbuka peluang untuk peningkatan gaji, benefit, penambahan fasilitas kerja dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindarkan aparat pemeriksa dari 'godaan' WP karena kebutuhan hidup minimal sudah terpenuhi.
Di samping itu, penggunaan anggaran yang lebih banyak juga dapat diupayakan untuk penambahan fasilitas penunjang kelancaran tugas.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home