Thursday, December 15, 2005

pajak 05 - mengkaji mekanisme pajak final

Salah satu tonggak penting dalam sejarah perpajakan Indonesia adalah penerapan sistem pemungutan pajak self assessment sebagai pengganti official assesment.
Dengan sistem baru yang menjiwai segenap paket UU perpajakan tahun 1984, maka wewenang untuk menghitung, menyetor serta melaporkan besarnya kewajiban pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Aparat hanya berfungsi mengawasi pemenuhan kewajiban tersebut.
Sebagai penjabaran, serangkaian perangkat aturan yang lebih rendah dari UU diterbitkan, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan hingga Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.
Pada kenyataanya, justru aturan pelaksana ini menjadi pegangan bagi pelaksanaan kewajiban perpajakan. Padahal dalam aturan-aturan pelaksana diperkenalkan mekanisme pemenuhan pajak yang tidak dikenal dalam UU Pajak yaitu mekanisme pajak final.
Dengan pengenaan pajak final, WP tidak perlu lagi menghitung utang pajak pada akhir tahun, karena pajak dikenakan berdasarkan transaksi yang terjadi.
Dengan demikian, ketika transaksi terjadi, utang pajak dapat dihitung dan dilunasi. Transaksi selesai dan utang pajak dibayar berarti selesai pula kewajiban pajak.
Pajak final dimulai dari pengenaan bunga atas deposito dan tabungan di perbankan lewat PP 21/1989. Terbentur dengan aturan kerahasiaan nasabah, diputuskan pengenaan pajak atas bunga yang diperoleh tanpa harus memandang pemilik rekening deposito/tabungan.
Pada perkembangannya pajak final dikenakan pada jenis industri atau transaksi-transaksi spesifik lainnya. (lihat tabel)
Penyederhanaan sistem
Salah satu syarat agar pemungutan pajak dapat efektif adalah sistem sederhana. Kesederhanaan sistem akan memudahkan dan mendorong wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Jika ditinjau dari persyaratan ini, mekanisme pajak final dapat dibenarkan.WP maupun fiskus 'menikmati' administrasi perpajakan yang murah, cepat serta mudah. Tidak heran jika kemudian pengenaan pajak final berkembang melebar ke banyak jenis industri dan jenis transaksi.
Pengenaan pajak final pada dasarnya memiliki beberapa kelemahan pokok. Pertama, pajak final melanggar salah satu syarat pemungutan pajak yaitu syarat keadilan. Sesuai dengan tujuan hukum (termasuk hukum pajak) yaitu mencapai keadilan, maka seluruh perangkat hukum yang diciptakan juga harus mampu melaksanakan pemungutan pajak yang adil. Artinya besarna pajak yang dikenakan atas penghasilan seharusnya sama tanpa memandang asal dari penghasilan tersebut.
Contoh kasus, WP A memiliki penghasilan dari rumah yang disewakannya sebesar Rp300 juta per tahun. Karena mekanisme pajak final maka ia hanya akan membayar pajak 10% pada saat transaksi yaitu Rp30 juta.
WP B memiliki jumlah penghasilan yang sama yaitu dari gaji. Penghasilan dari gaji tidak dikenakan pajak final. Akibatnya pajak penghasilan yang terutang baginya Rp68 juta.
Di sini terlihat perbedaan pajak yang dikenakan atas jumlah penghasilan yang sama yaitu Rp300 juta, karena mekanisme pengenaan yang berbeda.
Contoh lain adalah pengenaan pajak atas transaksi di bursa efek. Sejatinya, yang harus dikenakan pajak adalah capital gain yaitu keuntungan karena harga pembelian efek lebih rendah dari harga penjualannya.
Keuntungan yang diperoleh patut dikenakan pajak, karena meningkatkan kekayaan wajib pajak. Pada kenyataannya penjualan efek tidak selalu berbuahkan keuntungan. Bisa dan mungkin terjadi harga pembelian justru lebih tinggi dari harga jual alias merugi. Pajak final dikenakan atas basis nilai transaksi, tanpa memandang apakah terjadi capital gain atau justru rugi. Jelas hal ini bertentangan dengan syarat keadilan pajak.
Kedua, upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk membangun data-base wajib pajak 'dihambat' oleh pajak final. WP yang penghasilannya sudah dikenakan pajak final cenderung merasa telah memenuhi seluruh kewajiban pajaknya.
Akibatnya, data-base dari pihak-pihak yang bertransaksi tidak berkembang sehingga tidak heran jika masyarakat yang berbisnis properti bisa saja tidak terjaring datanya karena dapat bertransaksi tanpa NPWP.
Salah satunya karena jual beli dan sewa properti dikenakan pajak final. Dia merasa tidak perlu melaporkan penghasilannya karena dengan mekanisme pajak final disetiap transaksinya dia 'merasa' sudah membayar pajak.
Tidak tertutup kemungkinan menurunnya tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam mengembalikan SPT Tahunan dari tahun ke tahun juga disebabkan oleh mekanisme ini.
Dengan pemenuhan kewajiban pajak ketika transaksi terjadi, pelaporan memang menjadi kewajiban administratif saja.
Ketiga, WP dari industri yang terkena pajak final juga tidak terdorong untuk membangun administrasi yang tertib.
Pembukuan yang dapat memperlihatkan berapa penghasilannya, utang serta kekayaan bersih dari wajib pajak sebagai mana disyaratkan dalam pasal 28 UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan menjadi tidak lagi 'berfungsi ' penuh.
Karena pajak final tidak dikenakan atas dasar besarnya penghasilan dikurang biaya dalam satu tahun. Padahal tertib administrasi wajib pajak dapat membantu intensifikasi penerimaan pajak secara berkesinambungan. Dengan demikian memudahkan aparat dalam pengawasan.
Paket perubahan atas UU Pajak segera akan diajukan kepada DPR periode baru. Pokok-pokok perubahan yang akan diajukan merupakan penyempurnaan atas aturan yang berlaku saat ini dan jelas ditujukan untuk membangun basis atau dasar yang kokoh untuk kesinambungan penerimaan pajak dalam jangka panjang. Untuk itu dibutuhkan basis data wajib pajak yang komprehensif termasuk pihak-pihak yang bertransaksi.
Mekanisme pajak final, meskipun membawa kemudahan adminstrasi dalam jangka pendek namun patut dipertimbangkan 'kerugiannya' dalam jangka panjang.
Data-base wajib pajak, kebiasaan untuk menyelenggarakan pembukuan merupakan basis yang kokoh bagi penerimaan pajak dimasa depan. Sehingga perlu diupayakan agar penghapusan pajak final dapat dilakukan setidaknya secara bertahap.
Penghapusan dapat dimulai dari jenis industri (kontruksi, penyaluran BBM, properti ) agar diperoleh keadilan pajak terhadap industri lainnya. Kemudian dapat dilanjutkan dengan penghapusan pajak final atas transaksi-transaksi, ketika sistem administrasi sudah memadai untuk pengenaan pajak ditingkat wajib pajak setiap tahunnya.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home