Thursday, December 15, 2005

pajak 06- menyoal pengurangan pajak sumbangan wp ke aceh

Sungguh suatu terobosan yang berani. Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 609/2004, pemerintah memutuskan untuk menanggung Pajak Penghasilan atas sumbangan yang diberikan wajib pajak (WP) bagi korban bencana alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara.. "Pada satu sisi kebijakan ini sungguh patut dipuji, karena responsif terhadap kondisi darurat yang ada. Pada sisi yang lain pengaturan ini patut diberi 'nilai merah' untuk beberapa hal.Pertama, penggunaan 'celah hukum' yang ada jelas memberi sinyal yang buruk bagi wajib pajak. Karena dengan jelas dan tegas UU Pajak Penghasilan sudah menyatakan bahwa sumbangan tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (non-deductible expenses).Terlepas dari adil atau tidak, 'mengakali' aturan yang sudah jelas tentu akan memberikan sinyal buruk. Bahwa peraturan dapat diolah sesuai dengan kepentingan.Kedua, pengaturan ini masih bersifat parsial dan reaktif. Kondisi di lapangan yaitu pemberi dan penerima sumbangan belum diperhitungkan dengan baik. Sehingga berpotensi menimbulkan 'grey area' di kemudian hari yang dapat dieksploitasi oleh oknum pemeriksa pajak yang nakal.Pada setiap draf perubahan UU perpajakan sebenarnya usulan untuk memperlakukan sumbangan sebagai tax deductible expenses secara konstan disuarakan, terutama oleh pengelola lembaga-lembaga nirlaba.Namun karena banyak hal, usulan tersebut belum pernah dibahas. Salah satunya mungkin karena pemerintah lebih mementingkan penerimaan pajak daripada membangun dan mengakomodasi tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). Sebab lain adalah ketidaksiapan penerima sumbangan dalam hal transparansi, akuntabilitas serta kapasitas pengelolaan.Kondisi lapangan perlu menjadi perhatian sebelum perangkat hukum diterbitkan. Terdapat dua pihak utama, pemberi sumbangan dan penerima sumbangan. Dari sisi pemberi yaitu WP Badan suatu survey yang dilakukan oleh PIRAC yang dituangkan dalam buku berjudul Sumbangan Sosial Perusahaan (Zaim Saidi dkk:2003) patut diperhatikan.Survai yang dilakukan pada 2002, dengan responden 266 perusahaan baik lokal maupun multinasional di 10 kota Indonesia, salah satunya menunjukkan pajak bukanlah faktor penentu dari keinginan mereka memberi sumbangan.Hanya 37% responden yang menyatakan mereka akan meningkatkan jumlah sumbangan yang diberikan bila peraturan pajak diubah. Sisanya, 50% tidak memberikan komentar sama sekali. Mengapa demikian ?Sebagian besar (68%) memberikan sumbangan karena kebijakan perusahaan. Hanya 22% yang didorong oleh motif promosi. Namun pada kenyataannya mereka membukukan sumbangan ini ke dalam biaya promosi atau nama lain yang kurang lebih berarti sama.Intinya, sumbangan berusaha dikesankan sebagai tax deductible expenses lewat argumen bahwa menyumbang adalah membangun reputasi dan citra sehingga termasuk biaya pemasaran produk, meskipun dampaknya tidak langsung.Sehingga jelas pajak tidak memiliki korelasi dengan besaran sumbangan. Karena perusahaan sudah mencatatnya ke dalam golongan biaya promosi.Dari sisi penerima, ada kecenderungan publik enggan menyumbang ke badan pemerintah. Citra bahwa aparat pemerintah tidak dapat dipercaya mengelola sumbangan sosial masih dalam tertanam.Tentu publik belum lupa dengan pengadilan atas korupsi yang dilakukan atas sumbangan bencana gempa di Liwa, Lampung. Selain korup, kelambanan birokrat juga masih sulit meyakinkan penyumbang.Selain pemerintah, sumbangan dapat diberikan untuk lembaga-lembaga nirlaba seperti yayasan sosial dan LSM termasuk didalamnya. Masalahnya transparansi dan akuntabilitas menjadi kendala.Banyak juga oknum opportunis pemburu dana sumbangan yang berkeliaran. Atas nama masyarakat, mereka menerima dana dari donor. Korupsi juga terjadi pada banyak kasus karena memang tidak ada kewajiban untuk transparan terutama dalam hal keuangan.Audit oleh akuntan publik dan publikasi laporan keuangan belum merupakan 'budaya' diantara lembaga-lembaga nirlaba tadi. Mungkin setelah UU Yayasan (yang sudah dirubah) diberlakukan dengan konsisten kondisi ini berubah.Jaringan di daerah tujuan juga menjadi kendala. Banyak lembaga yang mengklaim dapat beroperasi di daerah tujuan padahal tidak memiliki jaringan sama sekali. Akibatnya dapat diduga. Penggunaan dana yang tidak efisien dan kegiatan yang tidak tepat sasaran. Karena ketidakpahaman akan kondisi lokal termasuk kebutuhan.Terakhir adalah kompentensi dari lembaga penerima. Kecenderungan yang berkembang satu lembaga dapat mengerjakan apa saja selama dana tersedia. Dengan demikian tidak ada fokus kegiatan. Lembaga yang tidak memiliki sumber daya di bidang anggaran pemerintah dapat saja bergerak di bidang advokasi APBD, sepanjang tersedia dana.Pengaturan BaruMomen ini sebenarnya dapat digunakan untuk membuat landasan yang kokoh berupa pengaturan yang komprehensif tentang pemberian fasilitas pajak bagi pemberian sumbangan.Meniru banyak negara diantaranya Filipina dan Amerika Serikat yang memberikan fasilitas pajak bagi pemberian sumbangan, bukan haram untuk dilakukan.Pengaturan ini dapat ditujukan kepada dua pihak diatas. Beberapa di antaranya :Pertama, untuk pemberi sumbangan. Perlu diatur mengenai tujuan pemberian sumbangan, besaran maksimum serta dalam bentuk apa saja yang diperkenankan.Upaya ini untuk menghindarkan rekayasa pemberian sumbangan untuk menutupi pemberian suap, komisi dan sebagainya. Misalnya sumbangan hanya dapat diberikan untuk bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional. Dengan demikian pemerintah harus menetapkan status suatu bencana.Kedua, untuk penerima sumbangan. Serangkaian kriteria yang ketat perlu ditetapkan. Sehingga sumbangan hanya dapat diberikan kepada lembaga-lembaga tersebut. Bila perlu dapat disusun suatu daftar lembaga yang eligible.Daftar bisa dirinci untuk setiap daerah dan nasional. Daftar ini dimutakhirkan secara periodik misalnya setiap setiap tahun. Penetapan daftar harus dilakukan oleh suatu forum multi pihak dimana pemerintah, perusahaan sebagai pemberi sumbangan, lembaga nirlaba sebagai penerima juga duduk bersama disana.Kriteria tersebut harus mencerminkan transaparansi, akutabilitas, kompetensi serta jangkauan jaringan lembaga.Gerakan ini sebenarnya sudah bergulir dan akan terakselerasi dengan stimulus peraturan dari pemerintah. TANGO (Transparansi dan Akuntabilitas NGO) sedang disosialisasikan di kalangan LSM.Instrumen pengukur sukarela ini mencoba menilai tingkat transparansi keuangan, manajemen lembaga, kompentensi serta keterkaitan lembaga dengan masyarakat dampingannya. Indikator diterjemahkan dalam satu kuantitatif.Yayasan Tifa diantaranya, sedang menginisiasi program ini bersama dengan jaringan LSM. Tujuannya jelas yaitu memelihara kepercayaan stakeholders.Caranya dengan mengupayakan agar lembaga nirlaba dapat dipercaya oleh semua pihak. Termasuk disini lembaga donor, sektor bisnis, pemerintah dan terutama masyarakat sekitarnya.Semoga kriteria-kriteria yang digunakan disini dapat juga diadopsi dalam peraturan Ditjen Pajak yang akan segera diterbitkan.Upaya tesrebut diperlujkan agar niat mulia memberi sumbangan juga dapat direspons dengan perangkat aturan yang akomodatif dan dapat menjaga amanah dari penyumbang.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home