Thursday, December 15, 2005

pajak 06- pengampunan pajak, efektifkah ?

Meskipun sudah menjadi tulang punggung APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), perolehan absolut yang meningkat tajam, namun rasio antara Penerimaan Pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau kerap disebut tax ratio ternyata masih "jalan di tempat", yaitu di kisaran 13%. Tidak heran, bila segera sesudah terpilih menjadi Presiden, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) segera berkunjung ke Direktorat Jenderal Pajak. Oleh-oleh yang dibawa pun jelas, salah satunya target tax ratio sebesar 19% untuk 5 tahun ke depan tanpa menaikkan tarif pajak.
Target ini sungguh luar biasa. Bagaimana tidak, selama hampir 10 tahun, tax ratio meningkat hanya 2% yaitu dari kisaran 11% ke 13%. Sekonyong-konyong untuk 5 tahun diharuskan meningkat hampir 6%! Padahal secara absolut tentu jumlah pajak yang harus dikumpulkan tentu jauh membesar, karena nilai absolut PDB yang juga meningkat.
Pada saat yang bersamaan, berkembang wacana pemberian pengampunan pajak (tax amnesty). Dimotori oleh para pengusaha, wacana yang pernah dikubur dalam-dalam pada era Kabinet Gotong Royong, digali kembali. Alasan yang diajukan masih sama. Dengan diberikannya pengampunan pajak, maka dana yang parkir di luar negeri akan pulang kandang dan diinvestasikan. Tentu ditambah dengan bumbu penyedap lain bahwa setelah diampuni, maka para penyelundup pajak ini akan menjadi wajib pajak yang baik sehingga dalam jangka panjang kenaikan penerimaan pajak akan berkesinambungan.
Tampaknya gayung bersambut. Menteri Keuangan yang baru segera mengkajinya dan mengisyaratkan pemberian pengampunan ini segera sesudah aparat dan perangkat yang dimiliki memadai. Termasuk di sini mental aparat serta sistem informasi perpajakan. Lewat pengampunan pajak diharapkan terjadi kenaikan penerimaan pajak dan meringankan beban APBN.
Sesungguhnya pemerintah sudah pernah memberikan fasilitas pengampunan pajak. Pertama pada tahun 1964 dengan Penetapan Presiden RI No 5/1964. Berikutnya ketika reformasi perpajakan tahun 1984 dimulai, yaitu dengan Keputusan Menteri Keuangan No 345/KMK.04/1984. Sehingga bila tahun 2005 nanti kembali diberikan pengampunan, maka secara "tidak sadar" sudah dilakukan apa yang disebut sebagai intermittent amnesty, yaitu amnesti yang diberikan berkala. Dalam kasus Indonesia tampaknya terjadi setiap 20 tahun.
Pengampunan pajak digunakan baik oleh negara-negara maju maupun berkembang untuk meningkatkan penerimaan negara. Tercatat lebih dari setengah negara bagian di AS, India, Pakistan, Pilipina bahkan hampir seluruh negara Amerika Latin pernah memberikan fasilitas ini dalam rangka peningkatan penerimaan pajak.
Dari beberapa jenis pengampunan, berdasarkan frekuensi pemberiannya maka one-shoot (sekali seumur hidup) dan intermittent amnesty merupakan jenis yang paling sering digunakan dibandingkan dengan pengampunan yang permanen. Pada banyak negara awalnya hanya bermaksud memberikan one-shoot namun kembali diulangi sehingga menjadi intermittent amnesty.
Efektivitas
Riset empirik di banyak negara menunjukkan hasil yang berbeda-beda dalam mengukur efektivitas pemberian amnesti terhadap peningkatan penerimaan pajak. Namun seluruhnya menunjukkan bahwa dengan amnesti berkala, justru terjadi penurunan penerimaan pajak dalam jangka panjang. Kesimpulan ini antara lain dari hasil penelitian Alm and Beck (1991, 1993), Das-Gupta and Mookherjee (1998), Dubin, Graetz and Wilde (1992), Graetz and Wilde (1993), Stella (1989).
Tercatat beberapa penyebab utama penurunan yang berhasil dideteksi. Pertama, pemberian pengampunan ternyata merupakan pengiriman sinyal yang salah ke wajib pajak yang nakal. Dengan pemberian pengampunan, pemerintah hendak menyampaikan pesan bahwa sesudah masa pengampunan selesai maka akan dilakukan serangkaian penegakan hukum. Faktanya, bila ternyata tidak ada perbedaan penegakan hukum sebelum dan sesudah pengampunan, maka pengampunan justru akan dibaca sebagai tanda lemahnya penegakan hukum. Para penyelundup pajak menganggap pemberian pengampunan sebagai tanda keputus-asaan aparat dalam mengejar mereka. Alih-alih mendaftarkan diri, mereka malah tidak bergeming karena pengalaman mengajarkan tidak pernah ada penegakan pajak. Bagi wajib pajak yang baik, secara psikologis amnesti ini merupakan disinsentif. Mereka akan kehilangan motivasi untuk tetap taat karena melihat "keuntungan" yang diperoleh oleh para penyelundup pajak tersebut. Maka dimulailah upaya mencari "celah" untuk meniru para penyelundup pajak.
Kedua, ketika pengampunan diberikan, maka harus juga diperhitungkan beban kerja aparat pajak. Dengan penambahan beban kerja yang luar biasa, maka upaya penggalian potensi penerimaan yang rutin dilakukan selama ini, misalnya, melalui pemeriksaan pajak akan menurun. Sebagian besar sumber daya dihabiskan untuk memproses pengampunan. Pada periode-periode mendatang, ketika pengampunan selesai, maka penerimaan pajak kembali akan turun karena upaya penggalian sempat terlantar beberapa saat.
Ketiga, argumen yang menyatakan bahwa sesudah diberi pengampunan, para penyelundup pajak akan taat membayar pajak ternyata tidak mendapatkan dukungan empirik. Setelah bertahun-tahun mereka "sukses" mengakali pajak, maka mereka tidak mungkin sekonyong-konyong berubah jadi taat. Kecuali mereka melihat lingkungan yang berubah
Di Indonesia
Berkaca dari hasil studi-studi empiris di atas, kemungkinan pemberian pengampunan pajak harus diperhitungkan dengan cermat. Satu hal yang harus menyertai fasilitas ini adalah serangkaian perubahan lingkungan perpajakan. Bila tidak, maka dapat dipastikan hanya akan terjadi lonjakan penerimaan dalam jangka pendek yang tidak berkesinambungan. Dalam jangka panjang target tax ratio 19% justru sulit untuk dicapai.
Perubahan lingkungan yang merupakan prasyarat utama adalah penegakan hukum. Pasal 39 UU Nomor 16 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tahun 2000 sebenarnya sudah menyediakan sanksi pidana bagi para penyelundup pajak. Bahkan termasuk untuk kasus yang kini terlihat sepele. Misalnya, bila secara sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau bila menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang tidak benar.
Menurut catatan penulis, belum pernah ada wajib pajak yang dipidana karena tidak memiliki NPWP atau tidak mencantumkan angka yang benar dalam SPT. Ketika dalam satu kesempatan ditanyakan hal ini kepada salah satu pejabat Dirjen Pajak, mengapa tidak dilakukan upaya pidana untuk menjaring para wajib pajak ini, nanti penjara penuh, ujarnya. Dua hal penting tersirat dari jawaban yang disampaikan dengan nada guyon ini.
Pertama, jumlah warga negara yang sudah pantas memiliki NPWP namun belum mendaftar sebenarnya masih luar biasa banyak. Tercatat sampai tahun 2002 hanya 528 ribu WP Badan dan 1,1 juta WP pribadi tercatat. Sayangnya, realisasi penyampaian SPT dari kedua jenis ini justru kurang dari 50%. Bandingkan dengan jumlah individu pemegang credit card yang sudah mencapai 5 juta orang. Mereka memiliki penghasilan yang notabene sudah layak menjadi wajib pajak. Kedua, secara tersirat memang penegakan hukum lewat pidana memang belum dianggap sebagai sebagai upaya yang harus serius digarap.
Penegakan hukum yang konsisten akan membawa beberapa hal positif. Pertama, ia memberikan efek deteren. Bila untuk suatu pelanggaran diberikan sanksi, apalagi sanksi pidana, maka wajib pajak yang lain pasti akan berpikir panjang untuk melakukan hal yang sama. Bila tidak memiliki NPWP, tidak menyampaikan SPT atau SPT tidak benar dipenjarakan, dapat dipastikan akan terjadi antrean untuk memperoleh NPWP dan menyampaikan SPT.
Kedua, penegakan hukum akan memperkuat sinyal yang disampaikan kepada para wajib pajak bila amnesti jadi diberikan. Bagi yang sudah melakukan kewajiban pajak dengan baik, maka mereka merasa mendapat justifikasi untuk senantiasa taat. Sebaliknya bagi penyelundup pajak, mereka akan mempertimbangkan untung ruginya ikut mendaftar dalam pengampunan pajak. Karena mereka tahu bahwa ketika periode pengampunan habis maka bila terdeteksi akan menunggu sanksi yang berat.
Kondisi penegakan hukum pajak saat ini masih jauh dari ideal. Wajib pajak yang sudah memiliki NPWP, menyampaikan SPT justru diperiksa hampir setiap tahun. Belum lagi, bila aparat yang datang memiliki target temuan sehingga pemeriksaan berubah menjadi upaya mencari-cari kesalahan wajib pajak. Para wajib pajak inilah yang senantiasa mengeluhkan perlakuan aparat pajak.
Pada sisi yang lain, para wajib pajak potensial atau penyelundup pajak justru tenang-tenang saja. Masih banyak wajib pajak pribadi yang memiliki usaha dengan omset miliaran rupiah, memiliki properti dan kendaraan mewah justru tidak punya NPWP. Apalagi menyampaikan SPT dengan benar. Mereka ini justru tidak pernah terbebani dengan segala kerepotan penyampaian SPT, diperiksa, keberatan, ke pengadilan pajak dan sebagainya. Padahal kalau mau, UU tadi memberi hak kepada aparat pajak untuk memberikan NPWP secara jabatan, tanpa yang bersangkutan harus mendaftar. Tentunya bila aparat memiliki data bahwa wajib pajak tersebut sudah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP, yaitu penghasilannya kurang lebih di atas Rp 1 juta per bulan.
Penegakan hukum dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengampunan pajak. Bila selama ini upaya penegakan hukum masih belum maksimal, maka sebelum fasilitas diberikan, hendaknya upaya ini dimaksimalkan. Memang dampak jangka pendek tidak akan sehebat pemberian pengampunan pajak. Namun dalam jangka panjang, penegakan hukum akan memberikan basis yang kokoh bagi sistem perpajakan yang ada. Pada gilirannya akan dapat menjaring seluruh wajib pajak dan meraih tax ratio yang lebih tinggi. Bukan tidak mungkin mencapai 19% hanya dengan penegakan hukum saja, tanpa pengampunan pajak.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home