Friday, December 23, 2005

thr untuk pegawai negeri dan korupsi

Pada pemunculan di salah satu stasiun televisi, Menteri Perhubungan yang baru, dalam kaitannya dengan transportasi lebaran, mengungkapkan tekadnya untuk memberantas pungutan liar di jalan-jalan raya termasuk memecat anggotanya.

Pada sisi yang lain, salah satu program jangka pendek dari Menteri Tenaga Kerja yang baru juga berkaitan dengan hari raya yaitu memastikan bahwa pengusaha memberikan THR. Upaya ini merupakan penegakan Peraturan Menaker Nomor Per-04/Men/1994 Untuk memperkuat, Menaker yang baru juga telah menerbitkan Surat Nomor B.904 dan Surat Edaran nomor SE 903 termasuk mengingatkan pengusaha akan sanksi yang menanti bagi yang mampu namun lalai yaitu denda Rp 100.000 atau kurungan 3 bulan.

Menjelang lebaran, muncul fenomena baru dalam interaksi kehidupan masyarakat. THR yang diberikan pengusaha kepada pegawainya menular. Anggota masyarakat yang berinteraksi dengan pegawai tadi juga akan meminta THR. Untuk itu pembantu rumah tangga, pengantar koran, petugas kebersihan, satpam dan sebagainya menjadi ‘wajib’ diberikan THR juga. Meskipun masih dalam jumlah yang bervariasi.

Pemerintahan SBY dalam program 100 hari kerja pertama sudah menjanjikan aksi-aksi yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk merealisasikannya tentu dibutuhkan mesin birokrasi yang bernama PNS. Dengan jumlah 3.648.005 pegawai, bila THR diberikan sebesar Rp. 500.000 per PNS, maka dibutuhkan setidaknya 1,8 Trilyun rupiah. Tentu bukan jumlah yang sedikit. Sayangnya tidak terdengar rencana pemberian THR kali ini. Bisa jadi karena gaji ke-13 yang ‘kepagian’ sudah diberikan pada pertengahan tahun ini untuk mengantisipasi tahun ajaran baru.

Tidak adanya THR dikhawatirkan akan membuat program 100 hari tadi tidak terlihat hasilnya. Bagi masyarakat awam, bila pungli, calo tiket dan sejenisnya masih ada, maka pemerintahan baru dipersepsikan sama saja dengan yang terdahulu. Oleh karena itu kebijakan untuk tidak memberikan THR kepada PNS terasa ganjil karena :
- Inkonsistensi. Menaker sebagai wakil pemerintah justru akan menegakkan aturan pemberian THR oleh pengusaha termasuk pemberian sanksi, pemerintah sendiri malah tidak memberikannya.
- Menghambat upaya pemberantasan korupsi yang dicanangkan. Program kerja 100 hari SBY termasuk pemberantasan korupsi di semua lini. Tentu dibutuhkan butuh mesin birokrasi yang bernama PNS. Padahal PNS justru sedang bersusah payah mencari ‘penghasilan tambahan’ yang sedikit banyak merupakan korupsi terselubung.

Apa akibat buruk dari kebijakan tidak diberikannya THR untuk PNS ? Yang jelas, mereka akan berusaha mendapatkan penghasilan tambahan. Karena lebaran membawa pengeluaran tambahan. Upaya ini bisa dilakukan baik sendiri-sendiri maupun kolektif. Bentuk dan modus operandi yang terjadi antara lain :
Pertama, bagi aparat yang memiliki keleluasaan waktu. Mencari penghasilan tambahan dilakukan antara lain dengan membolos dari kantor.
Kedua secara kolektif instansi yang berfungsi untuk pelayanan kepada masyarakat, akan meminta sumbangan sukarela kepada masyarakat. Karena masyarakat kita relatif memiliki tenggang rasa yang tinggi serta pemaaf, maka permintaan sumbangan ini dianggap wajar.
Ketiga aparat yang memiliki otoritas penegakan aturan secara kolektif akan melakukan upaya pengumpulan dana lewat ‘ancaman’ penggunaan otoritasnya. Pungutan liar di jalan-jalan raya, permintaan sumbangan ke pengusaha oleh aparat keamanan dan sejenisnya merupakan cara yang sering digunakan.
Keempat aparat yang tidak melayani publik secara langsung, tidak memiliki otoritas namun menguasai alokasi dana anggaran. Mereka akan membentuk dana taktis yang bersumber dari komisi rekanan/supplier atau bahkan permintaan sumbangan.Umumnya para rekanan merasa bahwa prospek bisnisnya akan terancam bila permintaan ini ditolak.

Tanpa adanya sanksi, maka dampak dari perilaku diatas sangat buruk. Atas nama lebaran atau untuk menutupi pengeluaran ekstra maka tindakan-tindakan tadi menjadi ‘boleh’ dilakukan. Lebih jauh lagi, bila secara kolektif suatu unit kerja dalam suatu instansi sepakat untuk membentuk dana taktis lebaran untuk kemudian dana tersebut dibagikan sebagai THR kepada pegawainya, maka akan terjadi korupsi massal.

Pasca lebaran, justifikasi ini akan memperoleh penguatan dan cenderung diulangi bila tidak ada sanksi yang diberikan. Oleh karena itu, ancaman dari Menteri Perhubungan untuk memecat aparatnya yang curang menjadi menarik untuk ditunggu realisasinya.

Untuk mencegah terbentuknya perilaku individu dan kolektif demikian,maka pemberian THR kepada PNS kali ini patus dipertimbangkan dengan alasan sebagai berikut:
Pertama, pemberian THR akan dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah peduli kepada kesejahteraan aparatnya. Mengutip Stephen Robbins pakar dalam Organizational Behaviour, sinyal itu penting diberikan dalam rangka upaya perubahan perilaku kolektif.
Selama ini pemerintah tentu paham tentang minimnya kesejahteraan dan fasilitan kerja PNS. Namun tidak terlihat sinyal bahwa akan dilakukan tindakan perbaikan. ‘Pembiaran’ ini akan dipersepsikan oleh PNS bahwa mereka harus mencukupi diri sendiri. Dengan demikian berbagai cara ‘kreatif’ dapat ditolerir.
Kedua, sinyal yang ditindaklanjuti misalnya dengan pemberian sanksi justru menimbulkan trust bagi PNS. Kedepan, PNS percaya bahwa pemerintah memiliki serangkaian upaya perbaikan kesejahteraan.

Pemberian THR dengan demikian lebih berfungsi sebagai ‘pintu masuk’ bagi upaya perbaikan kinerja birokrat. Perbaikan kesejahteraan, pemberian sanksi dan rasionalisasi beban kerja harus dirancang menjadi upaya integral dalam menindaklanjuti sinyal tadi. Momentum lebaran dapat digunakan untuk memberantas korupsi di mesin birokrasi. Karena justru mesin ini yang akan digunakan untuk pemberantasan korupsi diluar.

[1] Mantan PNS dan Mahasiswa Program S3 – Ilmu Manajemen FE – Universitas Indonesia

0 Comments:

Post a Comment

<< Home