Monday, January 02, 2006

korupsi oh korupsi (2)

sejatinya korupsi itu perlu didefinisikan dulu. Kemudian setelah jelas, baru dipikirkan upaya untuk memberantasnya. logikanya sama dengan berburu. harus jelas dulu mahluk yang akan diburu itu seperti apa. contoh mudah soal hadiah atau pemberian dari pihak lain. dalam peraturan kepegawaian disebutkan bahwa pegawai negeri tidak boleh menerima hadiah atau pemberian dalam nama dan bentuk apapun dari pihak lain. kelihatannya definisi ini perlu disempurnakan. dalam kenyataannya, pemberian ini diberikan setelah 'urusan' dengan pegawai ybs selesai. seorang bendaharawan yang membayar tagihan supplier tepat waktu sudah melakukan tugas seperti yang seharusnya dia lakukan. tetapi, karena supplier memperoleh untung dari bisnisnya serta dibayar tepat waktu, disisihkannyalah sebagian untuk bendaharawan ini. tidak ada paksaan. begitu juga tidak ada udang dibalik batu....cukup tanda terima kasih. bila menggunakan aturan diatas, tentu saja pemberian ini tidak diperbolehkan. tetapi dalam prakteknya ada juga pendapat yang menyatakan bahwa sepanjang tidak ada paksaan dan tidak mempengaruhi pekerjaan, mengapa tidak ? toh mereka memperoleh untung dari bisnis selama ini. AKibat dari ketidak jelasan definisinya, maka praktek ini menjadi biasa, bahkan luar biasa kalau tidak dilakukan. kasus yang paling anyar mungkin masih dapat diingat. ketika kpu memberikan hadiah atau kado pernikahan salah satu anggota BPK senilai 50 juta (?). apakah kado ini diberikan kalau ybs bukan anggota bpk yang memeriksa kpu ? tentu tidak. dengan demikian terlalu naif mengatakan bahwa pemberian dari pihak lain itu bebas pamrih. pasti ada pamrihnya. kalau tidak sekarang tentu mereka mengharapkan kerjasama yang baik ini dapat dipelihara untuk bisnis mereka berikutnya. jadi pasti ada pamrih tinggal masalah waktu saja. singkatnya, jangan beranggapan bahwa pemberian tidak memiliki bungkus apapun kecuali terima kasih. buktinya mudah saja...ketika ybs tidak lagi menjadi bendaharawan atau pejabat misalnya, apakah pemberian tadi tetap diberikan ? belum tentu.

berangkat dari hal yang sederhana inilah kekusutan korupsi terjadi. tidak jelas lagi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. semua tentu saja bisa dicarikan 'bungkus' untuk pembenarannya, tetapi esensinya tetap tidak bisa diganti. pemberian, apapun itu sepanjang terkait dengan posisi atau otoritas ybs sebagai aparat negara kapan saja, baik sebelum, ketika dan sesudah berurusan tetap tidak boleh diterima. kelihatannya tidak manusiawi...wong ada orang berterima kasih tulus kok ditolak. tidak apa. mungkin kita mengecewakan beberapa orang yang demikian tetapi dengan itu integritas aparat terhadap ratusan orang yang berpura-pura tulus dengan pemberiannya bisa ditangkal.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home